5 Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Indonesia merupakan negara hukum, di mana hal itu secara jelas tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 lebih tepatnya di pasal 1 ayat (3). Hal itu berarti semua hal dan kepentingan yang ada di Indonesia telah diatur secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tidak lain dan tidak bukan tentunya ditujukan untuk menciptakan ketertiban […]

2 Upaya Hukum Pidana Beserta Penjelasannya

Upaya hukum dalam perkara pidana adalah perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang keberatan dengan putusan pengadilan. Secara umum, upaya hukum dalam perkara pidana terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Upaya Hukum Biasa Upaya hukum biasa terdiri dari : Banding Dalam pemeriksaan […]

Asas Legalitas: Pengertian – Tujuan dan Contohnya

Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Asas Legalitas, berikut pembahasannya. Pengertian Asas Legalitas Asas legalitas adalah dasar yang menjadi acuan atau panduan untuk menerapkan hukum pidana. Pengertian asas legalitas ini juga didukung oleh pengertian yang disampaikan oleh ahli hukum. Ahli hukum bernama Enschede mengemukakan makna yang terkandung pada asas legalitas adalah suatu perbuatan […]

Hukum Pidana Khusus: Pengertian – Ciri dan Contohnya

Kali ini kita akan mempelajari pelajaran hukum, mengenai  hukum pidana khusus dari pengertian, ciri ciri, sumber, asas asas sampai ke contoh dari hukum pidana khusus. Simak pembahasan berikut ini. Pengertian Hukum Pidana Khusus Secara umum hukum pidana khusus merupakan suatu hukum dibidang pidana yang umumnya ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. […]

3 Tahapan Persidangan Pidana Beserta Penjelasannya

Secara garis besar, pemeriksaan perkara pidana dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Dalam proses penyelidikan, penyelidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 Kitab Undang-undang […]

13 Jenis Tindak Pidana (Delik) dan Contoh Kasusnya

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Delik Hukum (Rechtsdelict) Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Contoh: Tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) Tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP) 2. Delik Undang-Undang (Wetsdelict) Delik undang-undang (wetsdelict) merupakan suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang. Contoh: […]

Alat Bukti dalam Hukum Pidana dan Perdata

Dalam suatu sengketa perdata dan pidana pastinya memerlukan suatu alat bukti. Alat bukti merupakan suatu bukti yang digunakan para pihak yang berperkara dalam upaya meyakinkan hakim dalam perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan dari alat bukti itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Berikut dijabarkan alat-alat […]

Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana

Hampir setiap tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berarti dalam suatu tindak pidana tersebut terdapat orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Setiap orang mengambil perannya masing-masing agar tindak pidana tersebut dapat berjalan. Dalam hukum pidana hal semacam ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Deelneming diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) […]

Penyebab Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana

Pada dasarnya, suatu tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kewenangan menuntut dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah kejaksaan. Dalam KUHP pasal 76-85 mengatur tentang jangka waktu yang diberikan terhadap penuntutan pidana dan daluarsa terhadap penjalan pidana. Hal ini disebut dengan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. […]

3 Alasan Penghapusan Pidana dalam Hukum Pidana

Saat membicarakan masalah tindak pidana pasti tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, tidak semua si pelaku pidana yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Kadang kala perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dilakukan tanpa keinginannya sendiri atau dalam keadaan yang memaksa. Dalam hukum pidana, hal ini disebut alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana terdiri dari: 1. Alasan […]