Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam upaya membongkar kasus tindak pidana tertentu yang sifatnya terorganisir hingga menimbulkan ancaman serius. Tindak pidana tertentu yang dimaksud tersebut antara lain seperti kasus korupsi, terorisme, money laundry (pencucian uang), narkotika, human trafficking (perdagangan orang), dan tindak pidana terorganisisr lainnya. Dalam suatu tindak […]
Tag: hukum pidana
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti berasal dari bahasa Yunani, yaitu amnestia yang secara harfiah artinya melupakan. Amnesti merupakan tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan ataupun belum dijatuhkan kepada seseorang atau sekelompok […]
Indonesia merupakan negara hukum, di mana hal itu secara jelas tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 lebih tepatnya di pasal 1 ayat (3). Hal itu berarti semua hal dan kepentingan yang ada di Indonesia telah diatur secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tidak lain dan tidak bukan tentunya ditujukan untuk menciptakan ketertiban […]
Upaya hukum dalam perkara pidana adalah perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang keberatan dengan putusan pengadilan. Secara umum, upaya hukum dalam perkara pidana terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Upaya Hukum Biasa Upaya hukum biasa terdiri dari : Banding Dalam pemeriksaan […]
Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai Asas Legalitas, berikut pembahasannya. Pengertian Asas Legalitas Asas legalitas adalah dasar yang menjadi acuan atau panduan untuk menerapkan hukum pidana. Pengertian asas legalitas ini juga didukung oleh pengertian yang disampaikan oleh ahli hukum. Ahli hukum bernama Enschede mengemukakan makna yang terkandung pada asas legalitas adalah suatu perbuatan […]
Kali ini kita akan mempelajari pelajaran hukum, mengenai hukum pidana khusus dari pengertian, ciri ciri, sumber, asas asas sampai ke contoh dari hukum pidana khusus. Simak pembahasan berikut ini. Pengertian Hukum Pidana Khusus Secara umum hukum pidana khusus merupakan suatu hukum dibidang pidana yang umumnya ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. […]
Secara garis besar, pemeriksaan perkara pidana dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Dalam proses penyelidikan, penyelidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 Kitab Undang-undang […]
Tindak pidana atau disebut juga dengan delik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Delik Hukum (Rechtsdelict) Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Contoh: Tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) Tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP) 2. Delik Undang-Undang (Wetsdelict) Delik undang-undang (wetsdelict) merupakan suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang. Contoh: […]
Dalam suatu sengketa perdata dan pidana pastinya memerlukan suatu alat bukti. Alat bukti merupakan suatu bukti yang digunakan para pihak yang berperkara dalam upaya meyakinkan hakim dalam perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan dari alat bukti itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Berikut dijabarkan alat-alat […]
Hampir setiap tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berarti dalam suatu tindak pidana tersebut terdapat orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Setiap orang mengambil perannya masing-masing agar tindak pidana tersebut dapat berjalan. Dalam hukum pidana hal semacam ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Deelneming diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) […]