Daftar isi
Birokrasi merupakan sebuah keorganisasian yang terikat oleh aturan dan juga struktur lembaga. Yang mana didalamnya dapat ditemukan struktur lembaga administratif dan juga militer. Birokrasi ini digagas dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan berbangsa maupun bernegara agar sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.
Dengan adanya struktur kelembagaan dan aturan yang mengikat, diupayakan sebuah pemerintahan dapat perjalanan secara efektif dan efisien. Dalam sistem birokrasi ini terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan seperti, pembagian kerja, keberadaan hierarki, dan juga keterhubungan impersonal.
Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai birokrasi. Berikut merupakan pemaparan mendetail mengenai perkembangan sistem birokrasi dari masa ke masa.
Birokrasi Masa Kerajaan
Indonesia merupakan negara yang mulitikultural. Yang mana sejak berdirinya telah diawali dengan adanya berbagai kerajaan besar. Bahkan tiap wilayah yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki keRajaan.
Terkadang di satu wilayah tidak hanya ada satu keRajaan saja. Melainkan ada beberapa kerajaan. Masa kerajaan ini dikenal sekita abad 16 masehi. Pada saat itu masyarakat Indonesia masih belum mengenal apa itu sistem pemerintahan, demokrasi dan lain sebagainya.
Berbagai konflik yang terjadi pun masih disebabkan oleh adanya pertentangan antar kerajaan saja. Namun, dalam sistem kerajaan sudah dipastikan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah Raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak atas segala kepentingan yang berkaitan dengan kerajaan.
Baik sisi internal maupun eksternal. Semua keputusan yang sudah menjadi kehendak dari Raja sudah tidak dapat dielakkan lagi. Tak akan ada satupun rakyatnya yang berani untuk membantah ataupun melakukan pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini.
Semua rakyat harus tunduk dengan keputusan Raja. Siapapun yang berani menentangnya akan mendapatkan sanksi secara adat ataupun norma sosial. Sistem pemerintahan yang dimiliki oleh kerajaan saat itu memiliki sifat seperti berikut,
- Penguasa atau Raja bebas untuk menggunakan administrasi publik sebagai masalah pribadi.
- Administrasi adalah hal yang berhubungan dengan perluasaan kekuasaan rumah tangga dari istana.
- Gaji yang diberikan Raja kepada semua bawahannya hanya bersifat hadiah. Yang mana semua itu tergantung dengan inisiatif dari sang Raja.
- Pejabat pemerintahan dapat berkuasa sewenang wenangnya.
Semua aparatur kerajaan yang dipilih telah disesuaikan dengan kebutuhan kerajaan. Yang mana tata pemerintahannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Kekuasaan yang berada pada pemerintahan pusat diserahkan kepada empat pejabat yang ada ditingkat menteri (Wedana Lebet).
Dalam pelaksanaannya, pemerintahan pusat dikoordinasikan lagi oleh seorang pejabat yang berada pada tingkat menteri dari menteri koordinator (pepatih lebet). Lalu untuk mengatur kekuasaan yang berada di luar wilayah dari istana telah ditunjuk seorang Bupati.
Dengan syarat bupati tersebut harus setia kepada Raja yang sudah jelas memiliki kekuasaan tertinggi dalam daerah itu. Dalam kehidupan masyarakat Jawa tradisional, seseorang yang nantinya terpilih untuk mengatur pemerintahan haruslah memiliki hubungan darah atau keterikatan keluargaan.
Selain itu juga dapat terpilih karena posisi yang dimilikinya dalam tingkat birokrasi.
Birokrasi Masa Kolonial
Sistem pelayanan publik yang diterapkan pada masa kolonial ini tentunya sangat berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan kolonial. Namun, sistem pemerintahan ini tidak memberikan dampak besar bagi perubahan sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai wilayah Indonesia.
Selain itu, pemerintah kolonial juga melakukan beberapa pendekatan secara politik dan juga ekonomi untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, para pemerintah kolonial masih belum dapat menerapkan sistem pemerintahannya secara penuh di Indonesia. Berbagai strategi itu dilakukan oleh pihak kolonial dengan tujuan yang sudah dapat ditebak.
Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengeksploitasi dan menanamkan seluruh pengaruh politiknya terhadap sistem pemerintahan kerajaan. Sehingga nantinya akan berkembang sistem dualisme kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan.
Yang mana dalam pelaksanaan, sebagian masih menggunakan sistem pemerintahan tradisional ( adat governance) dan satu sisi menggunakan sistem pemerintahan kolonial (tata pemerintahan modern). Dalam sistem pemerintahan birokrasi kolonial yang memiliki kekusaan tertinggi adalah Raja Belanda yang tentunya didampingi oleh Ratu Belanda.
Namun, dalam menjalankan segala kebijakan pemerintahannya, Ratu Belanda menyerahkan tugas itu kepada wakilnya. Wakil itu adalah seorang Gubernur Jenderal. Semua kekuasaan dan juga kewenangan yang diberikan kepada Gubernur Jenderal berkaitan dengan semua keputusan politik yang ada di wilayah koloninya. Dalam menjalankan semua kewenangannya itu, Gubernur Jenderal tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu dengan Gubernur dan Residen.
Gubernur merupakan wakil dari pemerintahan pusat yang memiliki basis kekuasaan di Batavia untuk provinsi. Sedangkan untuk mengatur kekuasaan di tingkat kabupaten sudah ditunjuk seorang asisten dan juga pengawas penduduk. Yang nantinya kedua orang ini bertugas untuk mengawasi pelaksaan tugas dari Bupati dan Wedana sebagai pemerintah harian.
Lalu untuk masyarakat kerajaan yang telah dipilih untuk menjadi jajaran birokrasi pemerintahan kolonial dinamakan priyayi. Yang mana orang orang yang terpilih menjadi priyayi ini merupakan orang yang digaji besar dan juga dihargai oleh pihak kolonial.
Birokrasi Masa Orde Lama
Berakhirnya masa kolonialisasi sangat berdampak besar pada perubahan sosial yang ada di bidang politik. Akhir kolonisasi ini menjadi awal dari pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada awal pemerintahannya, masih banyak terjadi perbedaan pendapat diantara para pendiri bangsa ini.
Perdebatan itu dimulai dari penentuan bentuk negara, dasar negara, susunan kelembagaan dan lain sebagainya. Terutama yang sangat terlihat adalah saat penentuan skema dari birokrasi Indonesia. Perdebatan itu juga dipicu dengan adanya perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara federal.
Yang mana hal itu sangat menimbulkan dilema yang besar, tentunya dari skema administrasinya. Apabila diklasifikasikan, masalah birokrasi yang muncul saat itu berupa,
- Pekerja yang berasal dari Republik Indonesia yang telah ditugaskan untuk membela negara,nyatanya tidak didukung dengan ketrampilan dan pengalaman bekerja yang baik.
- Para pekerja yang sebelumnya pernah berada di dalam jajaran pemerintah Belanda sangatlah dianggap berkompeten. Namun, mereka juga dianggap berbahaya bagi integritas Indonesia.
Dalam perkembangannya juga, pemerintah Indonesia mulai dikenalkan dengan sistem pemerintahan parlemen. Yang mana keberadaan mulai diterima pada tahun 1950 hingga 1959 an. Pemerintahan parlemen ini sukses memberikan perkembangan bagi pemerintahan Indonesia yang baru saja lahir.
Namun, sistem pemerintahan ini hanya dapat bertahan untuk beberapa bulan saja. Berakhirnya eksistensi dari pemerintahan parlementer ini dimulai sejak adanya pergantian kabinet. Yang mana setiap tahun banyak terjadi pergantian kabinet.
Hal itu disebabkan oleh sistem birokrasi Indonesia yang masih terfragmentasi secara politis. Sehingga sistem birokrasi nya masih berjalan diatas kepentingan partai politik saja. Semua kebijakan atau program yang diangkat oleh kabinet dinilai oleh menteri yang menduduki departemen.
Apabila program kerja itu tidak bersesuaian dengan garis kebijakan yang ditetapkan, kabinet itu dapat dengan mudah dijatuhkan. Birokrasi pemerintahan pada saat itu benar benar masih dikuasai oleh sistem politik yang berkuasa. Dampak penetapan parlemen ini menyebabka lahirnya sistem persaingan yang tidak sehat.
Semua partai yang muncul saling berlomba lomba untuk menjatuhkan satu sama lain. Sehingga sistem demokrasi tidak dapat berjalan sesuai dengan tugasnya secara profesional.
Birokrasi Masa Orde Baru
Sistem birokrasi yang ada pada masa orde baru lebih ditekankan untuk menciptakan strategi politik yang korporatisme. Yang dalam pelaksanaannya ditujukan sepenuhna untuk mendukung kepentingan masyarakat umum. Strategi politik yang diterapkan lebih mengatur mengenai sistem perwakilan kepentingan yang melalui jaringan fungsional non ideologis.
Dalam penerapan sistem ini, pemerintah menyediakan berbagai lisensi atau ijin untuk kelompok kelompok fungsional yang ada dalam masyarakat. Hukum baru ini menggunakan sistem premi mobile yang diharapkan dapat menciptakan perkembangan terhadap proses pembangunan nasional.
Bentuk reformasi ini bertujuan untuk sebagai berikut.
- Memindahkan wewenang administratif.
- Untuk menciptakan birokrasi yang partisipatif. Dalam artian sistem birokrasi yang ditetapkan dapat merespon segala kebijakan pemerintah pusat.
- Memperluas kewenangan dari pemerintahan baru.
Birokrasi Masa Reformasi
Dalam perkembangannya, masa reformasi ini adalah tumpuan dari harapan rakyat mengenai birokrasi. Masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap sistem birokrasi yang ada di reformasi. Tentunya masyarakat sangat menunggu adanya perubahan besar dari sistem birokrasi ini yang mana harus lebih baik dari sistem birokrasi sebelumnya.
Masyarakat lebih menginginkan adanya perubahan dalam struktur budaya dan juga paradigma birokrasi. Yang mana perkembangannya sangat berkaitan dengan kepentingan publik.