Daftar isi
Dalam 2 dekade terakhir, tindakan globalisasi, radikalisasi agama, perubahan ekonomi, budaya, dan agama, rasisme, dan penindasan budaya telah mendorong munculnya gerakan otonomi dan kemerdekaan di seluruh belahan dunia. Bahkan di wilayah-wilayah yang dulunya dianggap kuat dan kebal terhadap tuntutan pemerintahan, seperti Amerika Selatan.
Kelompok etnis yang dulunya memiliki otoritas dan otonomi sendiri, kalah dengan negara yang datang untuk mendominasi dan berakhir menjadi bangsa tanpa negara.
Bangsa tanpa negara atau stateless nation adalah kelompok etnis yang tidak memiliki negara kedaulatan sendiri, serta bukan merupakan populasi mayoritas baik di tanah airnya sendiri maupun di negara bangsa mana pun mereka berada.
Mereka tetap dapat menjadi warga negara dari negara di mana mereka tinggal. Namun demikian, banyak dari mereka yang ditolak status pengajuan kewarganegaraannya. Tercatat, lebih dari 90% populasi dari 3.000 bahkan lebih etnis di dunia secara teknis tidak memiliki kewarganegaraan (statelessness).
Bangsa tanpa negara juga tidak bisa mengirimkan wakilnya di berbagai turnamen olahraga internasional maupun dalam organisasi internasional, seperti PBB. Mereka diklasifikasikan sebagai negara dunia keempat.
Dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 20 negara yang merupakan negara bangsa (pemerintah & wilayah geografis) dengan satu bangsa kelompok etnis yang mendiami wilayah tersebut. Selebihnya merupakan negara multinasional, di mana batas teritorial mereka mencakup lebih dari satu wilayah etnis.
Sebagai contoh Amerika Serikat. Amerika serikat merupakan negara multinasional yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian yang didiami oleh penduduk asli Amerika. Meski setiap negara bagian memiliki kedaulatan atas wilayah mereka sendiri, mereka bukanlah negara yang terpisah.
Diperkirakan ada sekitar 10 hingga 15 juta penduduk di seluruh dunia yang dianggap asing di negara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka lahir dan besar di negara yang menolak kewarganegaraan mereka atas dasar diskriminasi baik etnis maupun agama.
Berikut ini merupakan contoh dari kelompok etnis yang memiliki populasi cukup besar namun tidak memiliki status kewarganegaraan maupun negara berdaulat.
Kurdi merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Timur Tengah dan merupakan bangsa non-Arab Iran yang tinggal di suatu daerah yang disebut dengan Kurdistan Raya. Jumlah mereka mencapai 30 hingga 40 juta jiwa yang tersebar di beberapa titik, yaitu Irak bagian utara, Suriah bagian utara, Turki bagian timur, dan sebagian wilayah di Iran.
Di Irak, tekanan asimilasi terhadap bangsa Kurdi tidak sekuat di Iran, namun represi dari pemerintah Irak merupakan yang terbrutal dari semua yang pernah bangsa Kurdi alami. Namun, pemberontakan sering terjadi, dan tahun 1988 menjadi tahun paling mengerikan di mana pasukan Irak berusaha menghancurkan perlawanan Kurdi dengan senjata kimia dalam jumlah besar terhadap warga sipil Kurdi. Sebanyak 5.000 orang Kurdi tewas akibat gas mustard dan racun saraf yang mereka hirup.
Sementara di Turki, sepanjang tahun 1900-an pihak pemerintah melakukan upaya penghilangan identitas dan pengurangan populasi Kurdi dengan menekan agitasi politik Kurdi di beberapa provinsi timur agar bermigrasi ke bagian barat Turki yang urban. Antara tahun 2016 dan 2019, Serangan demi serangan diluncurkan pemerintah Turki ke wilayah Suriah barat laut dan timur laut guna mencegah bangsa Kurdi memperluas jangkauan mereka ke wilayah Turki.
Apabila bangsa Kurdi mendirikan otonom mereka sendiri, luas wilayah yang mereka miliki akan mencapai sekitar 193.000 mil persegi (500.000 kilometer persegi) dari total keseluruhan wilayah yang mereka tempati saat ini.
Status kewarganegaraan bangsa Kurdi juga telah dicabut oleh pemerintah setempat, seperti pencabutan kewarganegaraan 300.000 orang Kurdi oleh pemerintah Irak pada 1980 karena dianggap tidak loyal pada Saddam Hussein. Di Suriah, pada 1962 juga telah terjadi pencabutan status kewarganegaraan terhadap ratusan ribu orang Kurdi, dan sejak perang saudara (2011) populasi bangsa Kurdi tanpa kewarganegaraan (statelessness) di Suriah telah mencapai 300.000 orang.
Selama di Eropa, bangsa Roma lebih memilih hidup di pinggiran masyarakat setempat karena mereka tidak percaya dengan status kepemilikan properti pribadi, termasuk rumah. Namun, hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari masyarakat Eropa terhadap bangsa Roma yang menganggap mereka adalah pencuri, pemuja okultisme, dan masih banyak julukan buruk lainnya.
Selama Perang Dunia II, ratusan ribu orang Roma terbunuh di kamp-kamp konsentrasi Nazi. Sementara orang Roma yang tinggal di bekas wilayah Yugoslavia cenderung memiliki kehidupan yang relatif damai, namun pada tahun 1990-an, ketika Yugoslavia runtuh dan terjadi konflik bersenjata, ratusan ribu orang Roma mengungsi ke negara-negara Balkan, seperti Bosnia-Herzegovina dan Kosovo.
Namun, banyak dari bangsa roma yang memilih untuk melarikan diri dari negara-negara tersebut tanpa dokumen dan identifikasi kewarganegaraan resmi. Hal ini didasari oleh ketidakpercayaan bangsa Roma kepada lembaga pemerintah, bahkan mereka juga sering mengeluarkan anak-anak mereka dari institusi pendidikan milik pemerintah.
Diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga 20.000 orang Roma tanpa kewarganegaraan yang tinggal di Italia. Sementara di Makedonia, diperkirakan ada sekitar 110.000 hingga 200.000 bahkan lebih orang Roma tanpa kewarganegaraan yang berjuang mendapatkan pekerjaan, perawatan kesehatan, dan perumahan, meski sekarang dari beberapa generasi mereka telah tinggal di pengasingan.
Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim Indo-Arya di wilayah bagian Rakhine (Arakan), Myanmar Barat. Pada 2019, lebih dari 730.00 Muslim Rohingya memilih untuk melarikan diri guna menghindari penganiayaan brutal, seperti penggerebekan dan pembakaran seluruh desa mereka di Rakhine.
Lebih dari 600.00 Muslim Rohingya berada di kamp pengungsian Kutupalong di Bangladesh, yang merupakan kamp pengungsian terbesar di dunia. Masih belum jelas asal-usul dan berapa lama etnis Rohingya tinggal di Myanmar.
Ada yang menyebut mereka tiba ke Rakhine bersama penduduk Muslim gelombang pertama pada abad ke-9. selain mempraktikkan agama Islam di negara mayoritas Buddha, etnis Rohingya juga berbicara dalam bahasa mereka sendiri.
Pada 1982, pemerintah Myanmar mengesahkan undang-undang kewarganegaraan baru yang di dalamnya berisi tentang pencabutan kewarganegaraan Rohingya. Karena tidak memiliki hak hukum sebagai warga negara, Rohingya tunduk pada kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif, seperti membatasi pergerakan mereka, menyita tanah beserta properti mereka, dan keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Pada 2017, terjadi sebuah konflik yang dipicu oleh penyerangan pos-pos polisi di Myanmar dari kelompok militan Rohingya. Pemerintah Myanmar mengerahkan pasukan militer yang dibantu oleh kelompok Buddha untuk melawan pemberontakan Rohingya, dengan melakukan berbagai tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa Rohingya.
Thailand telah menjadi salah satu rumah bagi sekitar 2 hingga 3,5 juta orang tanpa kewarganegaraan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah paling utara Thailand, yakni di sepanjang hutan dan pegunungan yang berbatasan dengan Myanmar dan Laos.
Sejak 1980-an, ratusan ribu orang tanpa kewarganegaraan mulai masuk ke Thailand, yang berasal dari etnis Akna, Lisu, Lanu, Shan, Yao, Karen, dan Hmong. Sejak saat itu pula anggota kelompok ini ditolak kewarganegaraannya secara keras karena dianggap sebagai imigran ilegal.
Namun, resolusi yang dilakukan pemerintah Thailand pada 2017 membawa angin segar bagi 80.000 orang-orang statelessness, terutama anak-anak imigran dan pengungsi, termasuk Rohingya, yang ingin memiliki kewarganegaraan Thailand. Ini merupakan upaya serius pemerintah Thailand dalam merangkul kaum minoritas di negaranya.