Daftar isi
Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya Pancasila mempunyai peranan yang lebih luas lagi. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara melainkan juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan bangsa, Pancasila menjadi acuan atau pedoman dalam kehidupan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi prinsip masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya prinsip ini sudah mengakar sejak lama dan diwariskan dari leluhur. Hanya saja, prinsip kemudian dijadikan sebagai dasar negara. Indonesia terkenal sebagai negara yang santun dalam berperilaku. Hal ini sebagaimana pengamalan pada nilai-nilai Pancasila.
Pancasila tidak hanya menjadi pedoman secara tertulis. Namun, sebagai prinsip dan rambu-rambu yang harus dijalankan oleh masyarakat. Setiap masyarakat Indonesia dalam berperilaku tidak boleh bertentangan dengan prinsip Pancasila yang memiliki 5 butir prinsip. Sekalipun zaman berganti, nilai-nilai Pancasila harus tetap terjaga dan dijalankan.
Sejak dicetuskan oleh Ir Soekarno, nilai Pancasila sejatinya tidak pernah berubah. Hanya saja nilai ini lebih fleksibel dengan keadaan. Terdapat beberapa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
1. Petunjuk Penyelesaian Masalah
Dalam kehidupan bernegara, tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan. Permasalahan yang menimpa bisa berskala nasional maupun internasional. Masalah negara bisa saja datang dari dalam negeri maupun luar negeri.
Dari manapun masalah itu berasal, masalah harus diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sebagaimana terdapat pada sila ke-empat yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam permusyawaratan Perwakilan.
Keputusan dalam penyelesaian masalah tidak boleh berdasarkan pada kepentingan pribadi melainkan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah harus bisa memutuskan masalah dengan cara bijaksana. Tetap mengedepankan asas musyawarah serta kepentingan masyarakat.
Hal ini juga tercermin dalam pembentukan kebijakan dan perangkat negara. Negara memiliki segenap perangkat yang mewakili rakyat. Para wakil rakyat ini menjadi sosok penyambung lidah antara rakyat dengan pemerintah.
Para wakil rakyat harus mampu menggambarkan keadaan dan mewakili rakyat. Bukan berpatokan pada kepentingan pribadi. Sayangnya, hingga saat ini penyelenggaraan negara masih terdapat beberapa penyelewengan yang tidak sesuai dengan Pancasila.
2. Dasar dalam menjalankan Kenegaraan
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus berpatokan pada Pancasila serta konstitusi. Semua elemen pemerintahan sejatinya telah diatur baik dalam Undang-undang maupun Pancasila. Pemerintah tidak boleh menerapkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Sebab, sejatinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kesejahteraan dan keadilan rakyat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini sebagaimana terdapat pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setiap kebijakan yang dibuat harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh memihak pada pihak tertentu misalnya para pengusaha dan pejabat. Pemerintah harus bisa memberikan keadilan bagi rakyat. Baik itu dalam bidang pendidikan, politik, agama dan lainnya.
Setiap rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan fasilitas negara. Begitupun dengan hak-hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Seperti menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik dalam dunia nyata maupun dunia Maya.
3. Acuan untuk Mewujudkan Cita-cita bangsa
Pancasila memiliki fungsi sebagai acuan dalam mewujudkan cita-cita. 5 butir yang terdapat pada Pancasila bukan hanya sebagai prinsip biasa melainkan acuan untuk mencapai tujuan negara. Seperti pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
Indonesia memiliki cita-cita untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Oleh karena itu, segala persoalan yang menyangkut penjajahan harus dihilangkan. Seperti dengan tidak menjalin kerja sama dengan para pelaku penjajahan.
Sejak dulu, Indonesia menjadi negara yang menentang adanya penyerangan di jalur Gaza. Hal ini sesuai dengan spirit kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia menentang segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia tidak beradab.
Sekalipun negara tersebut mempunyai keuntungan dalam ekonomi. Dengan memiliki latar belakang sebagai negara terjajah, Indonesia harus memegang prinsip Pancasila pada kedua. Penjajahan menimbulkan banyak kerugian dan menyebabkan kematian.
Terlebih lagi apa yang terjadi di jalur Gaza selama bertahun-tahun. Prinsip kemanusiaan harus tetap dipegang dalam berbagai bidang. Pemerintah harus konsisten untuk menunjukkan bahwa Indonesia memegang teguh anti penjajahan dan kejahatan kemanusiaan.
Nilai-nilai pada Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tercapai. Seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Dalam mencapai cita-cita itu tentunya tidak mudah.
Terdapat rintatangan baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Hanya saja, kita harus terus berupaya untuk mencapai cita-cita yang terdapat dalam Pancasila.
4. Spirit Toleransi
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, ras, agama, etnis, kebudayaan. Sebagai bangsa majemuk tentunya hal ini bisa menyebabkan perpecahan sewaktu-waktu. Berbagai gesekan perbedaan bisa menjadi timbulnya konflik.
Isu agama menjadi salah satu isu yang sering terjadi. Di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Di mana keenam agama tersebut harus dihargai keberadaanya. Sebagaimana tertuang dalam sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa.
Indonesia menjadi negara yang mengakui adanya Tuhan. Hanya saja, Tuhan yang dimaksud setiap orang berbeda-beda tergantung dengan agama yang dianut. Isu agama menjadi isu yang renyah untuk digoreng terlebih saat pemilu. Tentunya hal ini bisa menyebabkan perpecahan.
Padahal pada sila ketiga Pancasila dijelaskan bahwa Indonesia harus mengedepankan persatuan. Asas persatuan harus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan. Pentingnya memiliki sikap toleransi dalam kehidupan bernegara.
Tidak mencampuri urusan orang lain dan menghindari perpecahan. Sebab, perpecahan merupakan sumber dari kerusakan. Pada praktiknya, spirit toleransi ini kian memudar. Terlebih lagi dengan adanya kecepatan arus informasi.
Banyak sekali potensi perpecahan yang terjadi di dunia maya. Saling ejek, memberikan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong merupakan perilaku yang tidak sejalan dengan Pancasila. Namun, perilaku ini masih banyak terjadi di masyarakat.
5. Nilai dan Norma
Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai nilai dan norma. Nilai dan norma merupakan aturan yang berkembang di masyarakat. Di mana aturan ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Nilai dan norma ini dibentuk karena adanya kebiasaan. Misalnya pada zaman dahulu musyawarah sering dilakukan oleh para pemuka adat/ raja saat mengambil keputusan. Mereka memiliki penasihat kerajaan yang bertugas untuk memberikan masukan.
Sekalipun raja ketika itu memiliki kekuasaan tertinggi, hanya saja musyawarah selalu diterapkan saat ada masalah. Raja tidak serta merta membuat keputusan sepihak walau sebagai pemilik tahta tertinggi. Kebiasaan inilah yang kemudian dijadikan nilai dan norma yang tertuang dalam butir Pancasila.
Nilai dan norma ini harus dijunjung di manapun seseorang berada. Nilai dan norma ini telah dirumuskan oleh para pendahulu bangsa dan bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, Pancasila merupakan nilai dan norma yang relevan dengan semua zaman.
Prinsip ketuhanan harus tetap dipegang teguh oleh seorang warga negara Indonesia sekalipun tinggal di lingkungan liberal. Perubahan tempat tinggal tidak serta merta membuat seseorang merubah nilai-nilai yang sudah mendarah daging.
Begitupun dengan prinsip kemanusiaan yang harus tetap ditegakkan. Para aparat negara dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Dengan adanya kekuasaan, bukan berarti membuat seseorang bertindak seenaknya. Prinsip memanusiakan manusia harus dipegang teguh dalam menjalankan pemerintahan.
Sayangnya, terkadang prinsipi ini hanya dianggap angin lalu. Prinsip kemanusiaan diabaikan demi memuaskan kepentingan pribadi. Beberapa aparat negara dalam menjalankan tugasnya bertindak seenaknya seperti saat menertibkan para pedagang kaki lima.
6. Kepribadian Bangsa
Pancasila memiliki fungsi sebagai kepribadian bangsa. Pancasila merupakan cerminan dari kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan prinsip yang terdapat pada Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, butir-butir Pancasila sangat menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia. Karakteristik yang memiliki semangat spiritual dengan meyakini adanya tuhan serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Toleransi ini tercermin dari adanya kebebasan dalam menjalankan agama bagi para pemeluknya.
Kemudian, karakteristik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Masyarakat Indonesia merupakan sosok yang menentang segala bentuk kejahatan kemanusiaan. Selain itu, karakteristik bangsa Indonesia selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai persatuan.
Nilai persatuan ini sebagaimana wujud dari toleransi yang ditanamkan di Indonesia. Sekalipun terdiri dari banyak kebudayaan, masyarakat Indonesia mengedepankan persatuan. Prinsip musyawarah selalu menjadi nilai tambah bagi karakteristik masyarakat Indonesia.
Tidak terburu-buru mengambil kebijakan dan melakukan musyawarah sebagai solusi atas permasalahan. Karakteristik terakhir dari bangsa Indonesia adalah sosok yang mampu bersikap adil bagi sesama. Perilaku adil ini terlihat dari perlakuan terhadap sesama manusia tanpa memandang jabatan.
Karakteristik ini yang seharusnya dilihat oleh bangsa selain ketika melihat Indonesia. Namun, sayangnya karakteristik ini masih jauh dari kepribadian masyarakat Indonesia. Penerapan nilai Pancasila masih jauh dari kata sempurna. Banyak terjadi penyelewengan di mana-mana yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila.