Orde Lama merupakan istilah yang digunakan dalam sejarah politik Indonesia pada masa pemerintahan soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966 atau disebut juga Demokrasi terpimpin. Orde Lama ini baru dicetuskan ketika masa pemerintahan Soeharto yang disebut Orde Baru.
Berikut ini peran Soekarno dalam Orde Lama, diantaranya:
1. Penggagas Demokrasi Terpimpin
Sebelum adanya Demokrasi Terpimpin, Soekarno berusaha merumuskan demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Soekarno menginginkan demokrasi di Indonesia lebih mementingkan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong yang dibimbing oleh satu pemimpin atau yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin ini berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1965 yang memuat tiga hal pokok, yaitu memperkenalkan gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang baru, membentuk dewan nasional sistem pemerintahan, dan mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong.
2. Menyederhanakan Jumlah Partai Politik
Pada masa era orde lama, Presiden Soekarno melakukan pengurangan atau menyederhanakan jumlah partai politik melalui Perpres No. 7/1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945.
Partai politik yang berada di Indonesia memiliki jumlah yang banyak sehingga harus dikurangi dan hanya memilih partai politik yang telah memenuhi persyaratan saja. Akhirnya ada 10 partai politik yang terpilih saat itu yaitu NU, PNI, PKI, Partindo, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI dan dan Partai Islam Perti.
3. Mencetuskan NASAKOM
Dalam mewadahkan 10 partai politik yang telah disebutkan diatas, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional berdasarkan NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis). NASAKOM adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam usaha menyatukan adanya perbedaan dalam ideologi politik. Tiga partai politik yang menjadi faksi utama yaitu PNI (Nasionalisme), Masyumi dan NU (Agama), dan PKI (Komunis).
4. Menjadi Pusat Kekuasaan
Pada era orde lama, Demokrasi Terpimpin memiliki sifat terpusat sehingga menjadikan Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa dalam segala lembaga yang ada di pemerintahan Indonesia. Pada orde lama ini, Presiden Soekarno menjadi pemimpin Eksekutif. Sehingga, anggota MPR dan DPR diangkat langsung oleh Presiden Soekarno.
keputusan tersebut sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dimana Soekarno menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Namun kebijakan tersebut tidak menciptakan demokrasi terpimpin yang diharapkan.