Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan pandangan dan penerapan utama berupa kebebasan rakyat untuk memutuskan dan memilih hal-hal yang penting dalam kenegaraan atau politik. Demokrasi sendiri terdiri dari beberapa jenis, dan berdasarkan tujuannya, salah satu demokrasi yang penting untuk kita bahas adalah demokrasi material.
Jika demokrasi formal merupakan demokrasi yang tidak mengurangi kesenjangan ekonomi ketika berfokus pada persamaan dalam bidang politik, demokrasi material justru sebaliknya. Demokrasi material tidak terlalu berfokus pada persamaan dalam bidang politik dan upaya utama sistem ini adalah menghilangkan perbedaan yang ada di sisi ekonomi.
Untuk jenis demokrasi satu ini, berikut adalah beberapa contoh negara yang menganut demokrasi material yang biasanya demokrasi ini dianut negara-negara sosialis dan komunis.
1. Korea Utara
Korea Utara adalah salah satu negara sosialis atau komunis yang memiliki ideologi Juche, yakni gagasan pemerintahan negara yang berawal dari gagasan Kim Il-sung; Juche sendiri juga diketahui memiliki sebutan lain “berdikari”.
Kediktatoran totaliter berpaham Stalinisme (kebijakan pembangunan sosialisme sekaligus masyarakat komunisme yang berawal dari Joseph Stalin yang juga diketahui dengan sebutan politik stalin di Uni Soviet) dianut oleh Korea Utara mulai dari pemerintahan Kim Il-sung, lalu Kim Jong-il.
Juche atau “berdikari” merupakan ideologi yang dipegang Korea Utara bahkan sampai setelah Kim Jong-il digantikan oleh Kim Jong-un, yakni sebagai negara yang memercayai dan hanya bergantung pada kekuatan sendiri sampai sekarang.
Dalam bidang politik dan pemerintahan, pemujaan kepribadian sudah sangat terorganisir, khususnya terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il, bahkan Kim Il-sung pernah mendapat gelar “Presiden Abadi” setelah wafat pada tahun 1994. Status presiden masih dipegang oleh Kim Il-sung sekalipun sosoknya telah tiada, sedangkan Kim Jong-un melanjutkan kepemimpinan negara dengan posisi sebagai kepala negara de facto.
Hal ini menunjukkan bahwa persamaan dalam bidang politik bukan dan bahkan tidak pernah menjadi fokus pemerintahan Korea Utara. Sementara pada bidang ekonomi, pemerintah mampu menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya dengan menerapkan gaji rata-rata per bulan kurang lebih $47 yang berpeluang untuk terus meningkat.
Korea Utara juga menghapus pembayaran pajak sudah sejak tahun 1974 yang juga disertai dengan pemberian rumah, pendidikan, kesehatan, maupun makanan gratis oleh negara kepada rakyatnya. Produktivitas pertanian dan industri di negara ini sungguh meningkat dan maju pesat sejak tahun 1960-an.
Menjadikan Korea Utara semakin kaya akan sumber dayanya. Industri di Korea Utara pun berkembang sangat baik, yang meliputi pariwisata, produk militer, sandang dan pangan, pertambangan, bahan kimia, pembuatan mesin, hingga energi listrik.
2. Republik Rakyat Cina (RRC)
Dari dulu hingga sekarang, RRC (Republik Rakyat Cina) atau kini juga dikenal dengan sebutan RRT (Republik Rakyat Tionghoa) masih merupakan negara komunis sekalipun oleh beberapa ilmuwan politik negara ini tidak lagi dianggap demikian.
Belum ada definisi untuk menunjukkan seperti apa jenis pemerintahan RRC disebabkan oleh struktur yang tidak begitu jelas, seperti pemerintahan dalam bentuk kekaisaran selama 2000 tahun dengan pengaruh Konfusianisme, lalu kemudian di tahun 1911 (berakhirnya era monarki) pemerintahan dilakukan secara otokratis.
Melewati tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah penguasa Tiongkok Daratan setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri. Pemerintahan atas Tiongkok Daratan lebih tepatnya terjadi usai Tiongkok terbagi menjadi dua dan usai penyingkiran Republik Tiongkok ke Pulau Formosa, menjadikan PKT sebagai pemilik wewenang dalam dunia politik tanpa adanya kesetaraan.
Dalam dunia politik kala itu meski terlihat munculnya gerakan dan paham liberalisme, pemilihan pemimpin negara dilakukan oleh Partai melalui Kongres di mana gerakan tersebut berbentuk pemilihan umum pada tingkat desa dan untuk beberapa badan perwakilan saja.
Proses pemilihan pemimpin negara maupun proses pemilihan umum di sejumlah daerah ada di bawah pengawalan dan pengawasan Partai Komunis Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bidang politik tidak ada penyamarataan hak bagi seluruh warganya.
Dan di masa yang sama, pemerintah berupaya meminimalkan penentangan melalui perkembangan dan kemajuan ekonomi sekalipun menerapkan cara otokratis sebagai penghilang elemen penentangan pada pemerintah.
RRC dikenal sebagai negara dengan ekonomi paling besar kedua di dunia menurut laporan pada tahun 2013 meski faktanya pemerintah pada awal pembangunan ekonomi tidak terlalu berkonsentrasi pada penyamarataan di bidang ini, tapi lebih kepada peningkatan pendapatan pribadi.
Namun sebagai negara penguasa ekonomi dengan adanya kesenjangan dalam hal kekayaan antar beberapa kawasan, pemerintah kemudian melakukan pembangunan secara bertahap pada Tiongkok Barat, Tiongkok Timur Laut dan Tiongkok Tengah.
3. Kuba
Kuba adalah contoh negara penganut demokrasi material lainnya, karena pada bidang politik di sana, pemilihan umum diadakan namun bukan bersifat demokratis. Dalam pemilihan umum untuk Majelis Nasional Kekuatan Rakyat kala itu, pengajuan calon dilakukan oleh komite-komite di bawah kendali Partai Komunis.
Tiap kursinya pun hanya untuk satu calon saja dan tidak diizinkan bagi partai politik untuk menyalonkan kandidat siapapun maupun melakukan kampanye. Hal ini menjadi alasan mengapa tidak ada persamaan dalam bidang politik seperti definisi dari demokrasi material.
Pada bidang ekonomi, negara menjadi pengendali sebagian besar dari aktivitas ekonomi menggunakan prinsip sosialis namun terorganisir. Dari awal tahun 2010-an semenjak reformasi pasar awal, sosialisme pasar mulai populer, yakni sebuah sistem ekonomi yang menerapkan kepemilikan bersama.
Pemerintah memiliki sebagian besar alat produksi dan bahkan menjalankannya, dan saat sosialisme pasar mulai dikenal, artinya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang Kuba perlu memberikan bayaran kepada pemerintah Kuba. Per tahun 2013 pun upah bulanan karyawan rata-rata sudah mencapai US$19 dengan penyediaan hak persediaan kebutuhan pokok sehari-hari (termasuk makanan bulanan) kepada warganya.
Demokrasi tidak selalu terterapkan pada seluruh aspek kehidupan suatu negara, seperti halnya demokrasi material yang tidak menjunjung tinggi persamaan hak dalam hal politik, tapi berfokus pada pembangunan dan penyamarataan ekonomi.