Daftar isi
Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa orde baru, bertumpu pada beberapa program yang diusung oleh Presiden Soeharto dalam kabinet pembangunannya.
Program tersebut diberi nama trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni:
Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru ini tidak hanya difokuskan pada satu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada.
Berikut ini beberapa kebijakan yang diusung oleh pemerintah orde baru di berbagai bidang:
Pertanian merupakan salah satu bidang yang memiliki kendali terhadap berjalannya perekonomian di Indonesia.
Pertanian juga merupakan bidang yang dijadikan sebagai prioritas untuk dikembangkan pada masa orde baru ini.
Pembangunan sektor pertanian pada masa orde baru sangat erat kaitannya dengan istilah revolusi hijau. Berikut kebijakan pemerintah orde baru di bidang pertanian:
Program Revolusi Hijau
Pelaksanaan program revolusi hijau ini dilakukan dengan menerapkan panca usaha tani serta sapta usaha tani. Kedua konsep panca usaha dan sapta usaha tani tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Institut Pertanian Bogor.
Panca usaha tani itu sendiri merupakan suatu usaha atau program untuk meningkatkan hasil panen. Dan dalam panca usaha tani ada 5 usaha yang harus dijalankan untuk memperoleh hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Usaha tersebut seperti:
Sedangkan sapta usaha tani adalah lanjutan usaha tani yang terdapat pada isi dari panca usaha tani.
Jika di panca usaha tani menjelaskan tentang pengolahan lahan dan sampai perawatan saja, sedangkan sapta usaha tani menjelaskan secara umum mengenai penanganan pengolahan panen dan pengolahan hasil panen.
Adapun metode yang dilakukan untuk mendukung berjalannya revolusi hijau, yaitu dengan:
Pembentukan KUD dan Bulog
Selain dengan melakukan beberapa metode tersebut, untuk dapat melancarkan program revolusi hijau pemerintah juga melakukan pengoptimalan terhadap koperasi tani (Koperta) di tingkat desa.
Pada tahun 1971 Koperta tingkat primer telah dihimpun oleh Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD ini bertugas untuk melakukan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran produksi pertanian serta pengkreditan.
Namun, pada tahun 1978 Koperta mengalami pergantian nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam penanganan masalah pangan ini pemerintah juga mendirikan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berhasil dibentuk pada tahun 1967.
Bulog dimandati untuk melakukan impor beras dari pemerintahan sendiri. Dalam hal pengadaan stok beras, Bulog telah bekerja sama dengan KUD.
Pendidikan merupakan hal yang sangat dianggap penting di indonesia. Pendidikan ini sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
Pada masa orde baru pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan juga.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penempatan pembangunan pendidikan untuk menjadi salah satu program yang diprioritaskan pada masa orde baru. Berikut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan:
Program ini dibentuk dengan tujuan untuk memberantas buta huruf yang ada di Indonesia. Dalam Pelita II pemerintah baru melakukan usaha pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.
Untuk mendukung program pelita II, Presiden Soeharto menginstruksi adanya pembangunan seolah dasar hingga ke pelosok negeri. Dengan hal itu, pada masa ini muncul isilah SD Inpres yaitu SD yang dibangun atas instruksi dari presiden Soeharto.
Program pemerataan pendidikan di Indonesia masih terus berlanjut hingga program Pelita IV. Selanjutnya dalam Pelita V, pemerintah memulai untuk merintis program wajib belajar yang ditujukan dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama.
Program yang diusung pemerintah pada pelita V, juga disebut dengan program wajib belajar sembilan tahun. Dalam pelita V, juga dilakukan pembinaan tenaga kerja pada bidang pendidikan yang diupayakan untuk mendukung kualitas tenaga pengajar yang ada di indonesia.
Selain mengembangkan program mengajar, pemerintah juga membentuk program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).
GNOTA bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang layak.
GNOTA sendiri difokuskan pada 2 tujuan, pendidikan serta kemanusiaan. Adanya program ini hanya difokuskan pada daerah daerah terpencil agar tujuan pendidikan yang diusung mencapai ekpektasi.
Untuk mendukung kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah pada masa orde baru menjalankan 2 program secara langsung yang bergerak dalam bidang kesehatan.
Program ini terdiri atas program Keluarga Berencana (KB) dan program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang didirikan untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia.
Program Keluarga Berencana tersebut dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang telah disetujui oleh MPR pastinya.
Sebagai langkah awal untuk mendukung program tersebut pemerintah juga mendirikan Lembaga Keluarga Berencana yang berskala nasional (LKBN). Lembaga ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai KB kepada masyarakat.
Program kesehatan masyarakat ini diwujudkan dengan mendirikan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang berada di setiap kecamatan.
Puskesmas sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.
Lalu pada tahun 1984, untuk semakin mengembangkan program tersebut, pemerintah membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibentuk di setiap desa ataupun kelurahan.
Posyandu ini memiliki lima program utama, yaitu kesehatan ibu anak (KIA), keluarga berencana (KB), gizi, penanggulangan diare, serta imunisasi.
Pendirian posyandu ini sendiri dipusatkan kegiatannya untuk menangani kesehatan balita dan ibu hamil. Namun, dalam perkembangannya posyandu dapat menjadi penggerak kesehatan masyarakat di daerah pedesaan.
Pada masa orde baru, berbagai kebijakan ekonomi dikembangkan untuk dapat mencapai tujuan ekonomi itu sendiri. Berikut beberapa kebijakan di bidang ekonomi yang diusung pada masa orde baru dan berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia.
Pada masa orde baru BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian di indonesia.
Soeharto memiliki anggapan bahwa pemerintah merupakan arsitek utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.
Dengan anggapan seperti itu pemerintah menjadi memiliki kesadaran untuk membangun perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju.
Melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis yang berperan sebagai pengawas dan memberikan kewenangan terbesar kepada departemen keuangan sebagai satu satunya pengawas BUMN.
Pemerintah orde baru berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan perekonomian di indonesia.
Pembukaan lapangan kerja tersebut melalui beberapa proyek padat karya dan bantuan pemerintah daerah.
Proyek padat karya sendiri merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran, terutama di beberapa daerah dengan produksi pangan yang rendah.
Pembentukan program tersebut, juga didukung dengan pemberdayaan para pekerja untuk dapat membangun sarana dan prasarana publik seperti jalanan dan jembatan.
Kebijakan pemerintah orde baru pada bidang sosial lebih ditekankan pemerintah pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna dilaksanakannya pemerataan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah, pemerintah orde baru mencanangkan program transmigrasi.
Program transmigrasi ini mulai dicanangkan pada pelita I. Tujuan dari pelaksanaan transmigrasi ini sendiri untuk menyediakan tenaga kerja dalam proyek pemerintah yang berada di bidang perkebunan, perikanan, ekspor kayu, serta untuk pemerataan penduduk.
Sedangkan dalam bidang budayanya, pemerintah orde baru berusaha untuk menyusun strategi guna mengarahkan perkembangan budaya kepada berbagai usaha usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional.
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan peningkatan pembinaan seni secara meluas melalui berbagai komponen, seperti sekolah, kursus, dan wadah kesenian lainnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pencatatan, serta penelitian terhadap setiap warisan budaya nasional.