8 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia

Indonesia merupakan negara ekonomi maritim terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Sekitar 5,8 juta kilometernya persegi wilayah laut Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 95.000 kilometer garis pantai.

Sayangngnya potensi kekayaan sebesar itu tidak dimanfaatkan dengan penuh. Hanya sekitar 10 % kekayaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dengan potensi kekayaan tersebut seharusnya Indonesia memiliki sejumlah kebijakan yang dapat mendukung Indonesia sebagai negara maritim.

Berikut ini kebijakan Indonesia dalam ekonomi Maritim.

1. Kebijakan Membangun Jalan Tol Laut

Tol laut merupakan salah bentuk nyata pemerintah dalam menerapkan ekonomi Maritim dengan meningkatkan pelayanan pada daerah 3T tertinggal, terdepan dan paling luar dari perbatasan. Tol laut juga dapat menjadi angkatan laut yang melakukan pelayaran secara rutin dan terjadwal mengarungi wilayah barat hingga timur Indonesia.

Dengan adanya tol laut ini pemerintah dapat memastikan semua logistik dapat terpenuhi dengan lancar baik kebutuhan yang bersifat maupun barang lainnya ke seluruh Indonesia. Dengan adanya tol laut dapat dirasakan adanya pengurangan selisih harga antar pulau.

Selama ini akses kebutuhan pokok yang sulit ternyata dapat membuat kenaikan sejumlah harga yang sangat nyata pada sejumlah daerah khususnya daerah 3T Indonesia. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perkembangan ekonomi di sejumlah daerah.

Tol laut pertama kali diluncurkan pada tahun 2015. Ada 15 trayek yang sudah mulai beroperasi dan menghubungkan berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Adapun trayek tersebut di antaranya adalah

• Trayek T-1 rute Teluk Bayur – Pulau Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – Pulau Enggano – Bengkulu PP
• Trayek T-6 rute Tanjung perak – Tidore – Morotai – PP dan T-15 rute Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI menjadi pihak operator program laut serta melibatkan beberapa BUMN lainnya seperti Indonesia Ferry dan Djakarta Lloyd, ASDP serta beberapa perusahaan pelayaran swasta lainnya. Selain memiliki perkembangan pada rutenya program laut jug berkembang untuk mengangkut kontainer serta hewan ternak.

Di mana pihak PELNI yang ditugaskan untuk dapat menjalankan CM Camara Nusantara 1 dari Kupang, NTT menuju Tanjung Priok, Jakarta dengan tujuan agar dapat mengangkut hewan sapi. Kegiatan ini dilakukan mulai 10 November 2015.

Kapal ternak yang ditugaskan langsung ke pihak PELNI ini memiliki tujuan untuk memenuhi penawaran keperluan daging yang ada di daerah ibu kota dan sekitarnya. Selama empat tahun beroperasi kapal ternak ini sudah menjalankan 84 Voyage dengan muatan sebanyak 40.300 ekor sapi dari Kupang menuju Tanjung Priok yang selanjutnya akan disalurkan ke wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Sama seperti kapal penumpang pada umumnya, kapal ternak ini memiliki jadwal yang tetap dan teratur saat berlayar. Maka dari itu, ternak yang dikirim melalui kapal ternak memiliki kepastian waktu sehingga para peternak dapat mempersiapkan dan mengirim hewan ternaknya. Selain itu, melalui kapal ternak ini, keadaan hewan ternak lebih terjamin sampai ke pelabuhan tujuan.

2. Kebijakan Membangun Pelabuhan Laut Dalam

Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan memiliki akses perdagangan internasional, keberadaan pelabuhan sangat penting. Hal ini dikarenakan pelabuhan menjadi jalur utama dalam proses perdagangan yang terjadi di antara pulau-pulau di Indonesia.

Terutama dalam kegiatan proses muat barang. Semua pelabuhan memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang lebih dominan menguasai kegiatan muat barang. Begitu pentingnya sebuah pelabuhan bagi perdagangan, maka harus dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang.

Pada umumnya, fasilitas yang terdapat dalam sebuah pelabuhan yakni alur pelayaran, kolam pelabuhan, gudang lapangan penumpukan, tambatan atau dermaga, gedung terminal, gedung kantor serta fasilitas penunjang lainnya seperti lapangan parkir.

Selain itu, terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti peralatan pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan bongkar muat. Terdapat pula berbagai utilitas pelabuhan seperti jaringan air bersih, jaringan listrik, sarana telekomunikasi, saluran pembuangan serta instalasi limbah dan sampah.

Jika ditinjau secara fisik keberadaan pelabuhan bisanya dipakai untuk tempat berlabuhnya sebuah kapal, tempat menaik turunkan penumpang dan bongkar muat barang. Maka dari itu, keberadaan pelabuhan hanyalah dipandang sebagai terminal tempat kapal berlabuh dengan berbagai fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan di sekitar pelabuhan.

3. Kebijakan Industri Perkapalan Dalam Negeri

Kerap kali barang produksi dalam negeri diklaim tidak memiliki daya saing dengan barang-barang dari luar. Sama seperti halnya industri galangan kapal dari dalam negeri yang kerap mendapatkan tudingan seperti. Hal ini didasari karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi modern.

Dengan adanya pengembangan industri galangan kapal, hal ini selaras dengan kebijakan tol laut yang diterapkan pemerintah. Keberadaan industri galangan kapal membantu kelancaran arus logistik sehingga peredarannya lebih efisien.

Keberadaan industri galangan kapal Indonesia sudah mengalami berbagai kemajuan. Sebagaimana yang dicatat oleh kementrian perindustrian Indonesia bahwa terjadi peningkatan jumlah galangan kapal buatan dalam negeri menjadi lebih dari 250 perusahaan dengan kapasitas produksi yang menyentuh angka sekitar satu juta DWT pada tahun pertama.

Selain itu, setiap tahunnya kapasitas produksi industri galangan kapal mencapai 12 juta DWT guna reparasi kapal. Pencapaian ini membuktikan bahwa industri galangan kapal Indonesia terus mengalami perbaikan ke arah lebih baik.

Untuk itu, guna mendorong kemandirian pada sektor industri jangka pendek dan menengah, pemerintah terus mendorong adanya peningkatan produksi industri galangan kapal. Usaha ini dilakukan untuk mendukung upaya maksimal penggunaan produk dalam negeri dan memperbaiki perdagangan nasional dengan cara mengganti barang-barang impor seperti pengadaan kapal.

Keberadaan industri perkapalan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyatukan wilayah Indonesia yang tersebar. Maka dari itu, keberadaan industri galangan merupakan wujud nyata dari harapan tersebut.

Upaya menyatukan wilayah Indonesia ini bertujuan agar kepentingan negara dalam mewujudkan konektivitas antar tiap wilayah tercapai sehingga kesejahteraan dapat merata. Diharapkan dengan adanya penguatan sarana transportasi kelautan dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Melakukan Kerja Sama dalam ASEAN Connectivity

Kita tau bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang berada di kawasan Asia tenggara sehingga masuk dalam keanggotaan ASEAN. Keberadaan Indonesia dalam ASEAN memiliki sejumlah keuntungan terutama dalam hal ekonomi maritim.

Dalam program ASEAN Connectivity terdapat sebuah program untuk mempersiapkan lima pelabuhan besar. Adapun lima pelabuhan besar yang ditetapkan di antaranya Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta serta pelabuhan-pelabuhan yang berada di Makasar, Kalimantan dan Surabaya.

Di dalam ASEAN setidaknya ada 47 pelabuhan yang dikembangkan. Di mana 14 di antaranya berada di Indonesia. Keberadaan lima pelabuhan besar di Indonesia sudah siap untuk digunakan dalam ASEAN Connectivity yang di dalamnya memiliki sejumlah proyek penting penunjang ekonomi maritim.

Keberadaan proyek penting tentunya dapat menguntungkan dunia perekonomian Indonesia karena di dalamnya terdapat sejumlah investor dari pihak swasta.

5. Perubahan Basis Pembangunan Nasional

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi maritim adalah dengan merubah arah pembangunan nasional. Perubahan basis ini dapat dilakukan dengan merubah pembangunan berbasis daratan menjadi berbasis kelautan.

Dengan adanya perubahan ini dapat memicu percepatan pembangunan berbagai fasilitas penunjang transportasi kelautan. Contohnya seperti pembangunan yang terjadi pada pelabuhan Patimban pada tahun 2020.

Pelabuhan ini dibangun di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini berguna bagi percepatan arus transportasi kelautan. Bahkan saat ini pelabuhan ini menjadi pelabuhan ekspor yang besar di Indonesia.

6. Memacu Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ketersambungan Maritim

Adanya percepatan pengembangan infrastruktur merupakan contoh nyata dari pengembangan ekonomi Maritim. Contohnya seperti dibangunnya sebuah pelabuhan. Di mana pelabuhan merupakan tempat awal dan lalu lalang transportasi laut.

Dengan dibangunnya pelabuhan yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti dermaga, gudang dan lainnya maka akan membuat peningkatan kegiatan di pelabuhan. Percepatan pembangunan infrasturktur dapat memberikan banyak manfaat dan mendatangkan pelung guna peningkatan ekonomi maritim.

Seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Semakin banyak kegiatan yang terjadi di pelabuhan maka akan semakin banyak orang yang dibutuhkan di pelabuhan. Dengan begitu, penyerapan lapangan kerja akan terjadi terutama bagi masyarakat sekitar pelabuhan.

Tidak hanya itu, dengan percepatan pembangunan dapat meningkat lalu lintas penumpang, peningkatan kegiatan ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Ada banyak pelabuhan di Indonesia di mana terdapat beberapa pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor dan impor.

Adapun pelabuhan utama tersebut adalah pelabuhan Tanjung perak, pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung emas, pelabuhan merak, pelabuhan Samarinda, pelabuhan Bontang, pelabuhan Cilacap, pelabuhan Banjarmasin, pelabuhan Tuban dan lainnya.

7. Penyesuaian Regulasi dengan Seluruh Pihak

Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan ekonomi Maritim adalah dengan menyesuaikan regulasi dengan berbagai seluruh pihak baik dalam maupun luar negeri. Terdapat empat hak lintas di perairan Indonesia yang meliputi hak lintas damai, hak lintas transit, hak akses komunikasi dan hak lintas ALKI.

Hak lintas damai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 UNCLOS tahun 1982, yakni akan memberikan hak kepada seluruh negara baik negara berpantai ataupun tidak berpantai. Menikmati hal lintas damai lewat laut teritorial sebagaimana dalam pasal 18 yang menjelaskan lintas sebagai pelayaran lewat laut teritorial.

Adapun regulasi lain seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Di mana indonesia menjadi negara kepulauan yang dinamakan archipelagic state pertama di dunia dengan memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Di mana kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS selat Sunda dan selat Lombok saat ini masuk ke dalam ALKI 1 dan ALKI 2.

Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI sendiri merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas untuk dimasuki kapal-kapal internasional dan tertuang dalam perjanjian PBB mengenai Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982.

8. Penerapan Lima Pilar Utama dalam Industri Maritim Indonesia

Guna mensukseskan industri maritim Indonesia, Jokowi meluncurkan poros Maritim yang dinamakan Doktrin Jokowi atau World Maritime Fulcrum dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang diadakan di Nay Pyi Taw, Myanmar. Di dalam doktrin tersebut terdapat lima pilar utama dalam pembangunan sektor industri maritim di Indonesia.

• Pembangunan budaya maritim di Indonesia

Pembangunan fisik harus disertai dengan pembangunan manusia. Kalimat tersebut benar adanya karena manusia sebagai penggerak pembangunan dan objek pembangunan. Maka dari itu, salah satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Maritim Indonesia adalah dengan pentingnya menyadari bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar.

Kesadaran akan identitas bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya laut yang melimpah. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus menjaga semua itu dengan turut serta dalam upaya pembangunan ekonomi maritim. Tanpa adanya kesadaran, maka pembangunan tidak akan berhasil.

• Pengelolaan sumber daya laut yang terjaga

Salah satu hal yang mendukung upaya pembangunan adalah adanya kebijakan. Keberadaan kebijakan harusnya dapat mudah diterapkan sehingga akan terjalin kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah. Kerja sama yang baik ini dapat meningkatkan penguasaan potensi laut.

Namun, di samping itu hal yang harus diperhatikan adalah kegiatan eksploitasi laut yang berlebihan. Kegiatan penguasaan laut harus dilaksanakan secara aman sehingga industri perikanan akan tetap terjaga keberadaannya. Maka dari itu, salah satu komponen utama dalam hal ini adalah nelayan. Nelayan perlu diajak kerja sama dalam memanfaatkan laut guna mendukung ekonomi Maritim.

• Prioritas pengembangan infrastruktur dan konektivitas

Pada pilar ketiga ini yang menjadi fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang keberadaan laut sebagai sumber kegiatan ekonomi. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan agar kegiatan ekonomi Maritim dapat berjalan dengan lancar.

Contohnya yakni pada kebijakan pengembangan tol laut. Keberadaan tol laut sangat berperan penting dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Tidak hanya itu, masalah lain seperti logistik, industri bidang perkapalan dan pariwisata maritim juga perlu diperhatikan.

• Pembangunan diplomasi Maritim

Seorang diplomat merupakan sosok yang menjadi perwakilan negara untuk mengatasi sejumlah masalah dengan negara lain. Tidak menutup kemungkinan di wilayah laut dapat terjadi konflik. Bahkan beberapa kasus pernah terjadi seperti pencurian ikan yang dilakukan negara lain, pengombakan, pencemaran lingkungan laut dan tindakan ilegal lainnya.

Hal ini diakibatkan sistem keamanan laut tidak ketat. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya diplomasi laut yang berperan mengatasi dan menengahi masalah yang akan terjadi di laut.

• Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim

Selain adanya diplomasi, hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik laut adalah dengan membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim ini dapat dilakukan dengan menyiapkan anggota dan sejumlah fasilitas penunjang seperti kapal perang.

Terlebih lagi Indonesia sudah dapat memproduksi sendiri kapal perang. Pembangunan kekuatan dan pertahanan maritim merupakan sebuah upaya untuk mewaspadai sejumlah praktik ilegal yang dapat mengganggu perkembangan ekonomi Maritim Indonesia.