Perekonomian Indonesia Pada masa Orde Baru yang Perlu dipahami

√ Edu Passed Pass quality & scientific checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Terjadinya kekacauan perekonomian Indonesia disebabkan oleh Presiden Soekarno. Selama mejabat Presiden Soekarno hanya berfokus pada politik sehingga masalah-masalah lain yang ada di Indonesia khususnya perekonomian tidak menjadi perhatian utama Soekarno. Bebeberapa kebijakan yang diciptakan Soekarno memberikan dampak negatif, contohnya, pemutusan hubungan dengan negara-negara barat yang menyebabkan Indonesia terisolisir dari ekonomi dunia dan melarang negara Indonesia menerima bantuan dari negara-negara asing. defici spending melalui pencetakan uang, yang akhirnya menyebabkan hiperinflasi diluar kendali.

Masa orde baru berlangsung selama 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966-1998. dibawah kekuasaan Soeharto yang merupakan Presiden pada saat itu.

Dibalik pembangunan pesat yang terjadi di Indonesia pada orde baru, Indonesia mengalami sejumlah masalah perekonomian .Puncaknya terjadii di tahun 1998 yaitu terjadi nya krisis moneter, yang juga menjadi alasan berakhirnya kejayaan Soehartto.

Tujuan utama orde baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi Indonesia yang saat itu sangat memperhatinkan, sehingga orde baru harus berdasarkan pada amanat pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tujuan dari orde baru ini memang diarahkan pada pembangunan segala bidang, tetapi pada pelaksanaannya justru tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang akhirnya berdampak besar kepada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi keregangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Pada awal kekuasaan soeharto, masalah yang terjadi di Indonesia khususnya dibidang ekonomi, menjadi hal yang sulit untuk dihadapi Soeharto, beberapa masalah nya yaitu:

  • melonjaknya harga kebutuhan pokok
  • masalah inflasi
  • utang luar negri
  • Terjadi kerusakan sarana dan prasarana
  • Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia, yaitu hanya mencapai 70 USD.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, pemerinttah mengeluarkan kebijakan atau progam untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu:

Program Jangka Pendek

Masalah inflasi yang mencapai hingga 650%, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan oleh harga kebutuhan yang melonjak, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama pada sektor pertanian.

Permasalahan ini berakibat kurangna tingkat kesejahteraan masyarakat indonesia. Kebijakan awal yang dikeluarkan pemerintah orde baru untuk memulihkan kondisi ini adalah Rehabilitas dan stabilitas ekonomi. Maksud dari rehabilitas disini adalah perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi. Stabilitas ekonomi dimaksudkan pengendalian inflasi agar harga tidak terus-menerus melonjak.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah orde baru menunjukkan hasil yang baik. Tingkat inflasi yang semula hinga mencapai 650% turun hingga 120 pada ahun 1969. Dan kerusakan prasarana mulai diperbaiki dan di kembangkan. Pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang di bidang pertanian.

Program Jangka Panjang

Pemerintah menciptakan landasan pada tahun 1969 untuk pembangunan yang disebut sebagai rencana pembangunan lima tahun (repelita) yaitu:

  • Repelita I pada tahun 1969
    Fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Selain itu pembangunan di sektor pertanian menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun sektor-sektor lain. Presiden Soeharto mengambil langkah dengan cara bergabung dengan Internasional Monetary Fund ( IMF). Persattuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia di pertengahan tahun 1960 dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi. Hal ini memulai banutan keuangan dan bantutan asing dari negara-negara barat masuk ke Indonesia. Permusuhan yag erjadi dengan negara Malaysia yang disebabkan oleh politik konfrontasi Soekarno juga dihentikan.
  • Repelita II pada tahun 1974-1979 dan repelita III pada tahun 1979-1984
    Berfokus pada pencapaian dan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku pada sektor pertanian dan industri dan melakukan penekanan di sektor pertanian dan industri. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil meraih status swasembada beras yang berarti menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970.
  • Repelita VI pada tahun 1984-1989 dan repelita V pada tahun 1989-1994
    Berfokus mempertahankan kemajuan pada sektor pertanian, selain itu juga mulai bergerak menitikberatkan di sektor industri khususnya yang menghasilkan barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, yang menyerap tenaga kerja, dan yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Krisis Moneter

Krisis Moneter terjadi di Asia sekitar tahun 1997, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis moneter. Otoritas moneter Indonesia pada tahun 1997, memperluas perdagangan mata uang rupiah yang awalnya hanya berjumlah 8 persen naik menjadi 12 persen. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1997, rupiah di tekan secara heba sehingga nilai rupiah pun anjlok. Rupiah dan Bursa efek Jakarta mengalami titik terendah pada bulan september 1997. Utaang perusahaan yang terus meningkat, terjadinya inflasi, dan peningkatan harga pada bahan pangan.

Anjlok nya sektor keuangan di indonesia membuat kondisi perekonomian indonesia semakin menyedihkan, terlebih saat krisis terjadi. Demi mengatasi masalah yang semakin buruk ini, Indonesia akhirnya terpaksa mengajukan pinjaman ke bank asing.

Namun, ternyata cara ini tidak membuat indonesia terlepas dari kriris moneter, karena faktor utama dari krisis bukan berasal dari perbankan. Terjadilah demonstrasi besar yang memprotes pemerintah. Bahkan kerusuhan berlangsung di berbagai tempat. Situasi inilah yang menyebabkan soeharto mundur menjadi Presiden pada tahun 1998

fbWhatsappTwitterLinkedIn