Empat puluh delapan negara mendukung deklarasi, tidak ada yang menentang dan delapan negara tidak memberikan suara. Dalam pernyataan setelah pemungutan suara, Presiden Majelis Umum mengemukakan bahwa penetapan deklarasi ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, sebuah langkah langkah maju dalam proses evolusi yang besar. Peristiwa ini merupakan kesempatan pertama di mana komunitas bangsa-bangsa yang teroganisir […]
Category: PPKN
Sebelum terbentuknya United Declaratio of Human Rights, secara historis sebenarnya terdapat beberapa sejarah yang menceritakan mengenai perkembangan hak asasi manusia dari masa ke masa. Magna Charta, Inggris (1215) Magna Charta ini dikeluarkan pada tahun 1215 di Inggris, dan sering disebut sebagai cikal bakal hak asasi manusia, walaupun sebenarnya kurang tepat. Magna Charta sesungguhnya hanya berisi […]
Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau Persemakmuran Rusia, disebut juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) adalah asosiasi negara-negara berdaulat di Eurasia. Asosiasi ini merupakan bentuk baru dari Republik Sosialis Uni Soviet yang runtuh. CIS secara resmi dibentuk pada 21 Desember 1991 oleh Rusia dan 11 republik lain yang dulunya bagian dari Uni Soviet. CIS berpusat di Belarus, […]
Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradoks dan ambigu. Dalam tataran konseptual tampaknya pemerintah Presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi, bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya sistem pemerintahan orde baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai unversal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menompang pembangunan […]
Indonesia merupakan salah satu negara yang mendirikan Organisasi International perhimpunan Bangsa-Bangsa di Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asia Nation). Tak heran jika peran Indonesia dalam ASEAN sangat penting dan krusial. ASEAN yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara didirikan sejak tahun 8 Agustus 1967 hingga sekarang. Awal mula terbentuknya […]
Dalam perkembangannya dewas ini, sistem demokarasi tidak bisa kita identifikasi sebagai sebuah sistem politik belaka. Demokrasi tidak hanya dapat diidentifikasi dengan kebebasan berpolitik. Di masa depan demokrasi harus mampu masuk ke dalam semua bidang, misalnya ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun barat berusaha memaksakan warn demokrasi pada bangsa-bangsa lain, tampaknya demokrasi liberal tidak bisa diterima secara […]
Dalam tataran politik, demokrasi dapat diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu (1) seberapa tinggi tingkat konstelasi, kompetisi, atau oposisi yang dimungkinkan, dan (2) seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Bertolak dari gagasan ini, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat poko. Sistem demokrasi mencerminkan mekanisme politik yang […]
Pemilihan umum (pemilu) adalah siatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang diisi beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Para pemilih dalam pemilu disebut dean konstituen, dan kepada merekalah para kandidat pemilu menawarkan visi program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama […]
Pembentukan negara bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang tersedia untuk menyatukan masyarakat. Berikut ini akan di jelaskan faktor-faktor yang memperkirakan menjadi identitas bersama suatu masyarakat atau bangsa. 1. Primordialisme Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) da kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat merupakan faktor primordial yang dapat membentuk bangsa negara. Primordial ini tidak hanya […]
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang paling lepas (independen) dan berada […]