Banyak konstitusi memungkinkan dekret dalam masalah tertentu, seperti halnya dalam pernyataan keadaan darurat. Dekret sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat kontroversi ekstrem. Dalam beberapa yurisdiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh hakim dapat disebut sebagai dekret. Lalu apa itu dekrit presiden? Berikut pembahasannya. Pengertian Dekrit Presiden Dekrit Presiden adalah perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia dan bersifat mutlak guna memulihkan […]
Category: PPKN
Kali ini kita akan membahas mengenai desentralisasi. Berikut pembahasannya. Pengertian Desentralisasi Pengertian Secara Umum Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga, secara umum arti dari dari desentralisasi adalah pemberian kewenangan atau tanggaung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengertian Menurut UU Sedangkan, menurut UU Nomor […]
Dalam pembahasan kali ini kami akan menjabarkan tentang metode demonstrasi dalam pola pengajaran. Apa saja syarat dan jenis yang ada dalam metode ini. Berikut akan kami jabarkan secara jelas apa yang dimaksud metode demonstrasi. Pengertian Metode Demonstrasi Pengertian Secara Umum Metode demonstrasi dalam pembelajaran merupakan salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di […]
Sebagai warga negara yang baik, kita pasti pernah mengikuti pemilu. Sebagai ajang pemilihan langsung presiden serta badan legislatif lainnya. Tetapi, tahukah kamu bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung? Berikut pengertian dari demokrasi tersebut. Pengertian Demokrasi langsung Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu […]
Kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi tidak langsung. Berikut pembahasannya. Pengertian Demokrasi Tidak langsung Pengertian Secara Umum Demokrasi ini adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat menyerahkan kedaulatan kepada para wakil yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Demokrasi tidak langsung dikenal di negara-negara di dunia secara modern. Aspirasi rakyat disalurkan melalui lembaga […]
Berikut ini kita akan membahas mengenai demorasi terpimpin dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengertian Demokrasi Terpimpin Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden yang didukung oleh TNI dan Para Partai dalam menggerakkan politik nasional. Sehingga arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Presiden. Konsepsi Nasionalis, Agama, Komunis diperkenalkan sebagai bentuk […]
Berikut ini kita akan membahas pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai akulturasi. Berikut pembahasannya. Pengertian Akulturasi Pengertian Secara Umum Secara umum akulturasi akulturasi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu “acculturate” yang memiliki arti tumbuh dan berkembang bersama sama. Atau bisa dikatakan akulturasi adalah proses pertemuan sosial dua budaya yang berbeda dan membentuk suatu budaya […]
Di dalam pendidikan kewarganegaraan kita pasti pernah mendengar tentang istilah sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam suatu pemerintahan di negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapai kondisi yang baik (good condition). Dan agar tercapai keadaan yang baik itulah ada 3 wewenang asas tadi yang harus di terapkan. […]
Kali ini kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan mengenai abolisi. Berikut pembahasannya. Pengertian Abolisi Secara umum abolisi merupakan peniadaan atau menghapus hukuman pidana, Abolisi ini merupakan sebuah upaya presiden guna menghentikan suatu proses pemeriksaan dan juga penuntutan kepada seorang tersangka Disebabkan karena dianggap pemeriksaan serta juga penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Sedangkan Abolisi menurut Kamus […]
Berikut ini daftar istilah-istilah dalam PPKN, yang akan membantu anda dalam mempelajari PPKN A abolisi hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan absolut mutlak absolutisme bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar atau bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa adat istiadat tata kelakuan yang kekal dan warisan turun […]
