| sanksi | tindakan atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau orang yang tidak menepati perjanjian |
| sekretariat daerah | lembaga yang dipimpin sekretaris daerah yang diangkat oleh gubernur atas persetujuan DPRD |
| sekularisme | pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama |
| sentralisasi | penyatuan sistem pemerintahan yang dilakukan secara terpusat |
| separatisme | gerakan pemisahan wilayah/negara |
| sistem | perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas |
| sistem parlementer | sistem pemerintahan yang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahannya berada di tangan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen |
| social relation | hubungan sosial |
| sosialisme | paham atau ideologi yang menghendaki menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara |
| spiritual | istilah yang berkaitan dengan keagamaan |
| Staatsfundamentanorm | pokok kaidah negara yang mendasar |
| subsidi | bantuan uang dan sebagainya kepada suatu organisasi atau perkumpulan dari pemerintah. |
| supremacy of law | dalam negara hukum, yang berdaulat atau yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum |
