Status kewarganegaraan setiap negara tentunya berbeda karena hal tersebut tergantung dengan asas kewarganegaraan yang dianutnya. Status kewarganegaraan merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap individu. Ketika lahir, ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan tunggal adapula yang berstatus kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan tersebut tergantung pada negara kelahiran serta asal negara dari kedua orang tuanya. Status kewarganegaraan tunggal […]
Tag: kewarganegaraan
Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 […]
Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumoulan. Warganegara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Kita juga sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Dengan demikian warganegara secara sederhana di artikan sebagai suatu bangsa. Pengertian warga negara […]
Secara historis, statelessness dianggap sebagai kondisi akibat kelalaian dan kegagalan manusia secara universal yang dimulai sejak zaman evolusi hingga munculnya peradaban manusia pertama. Kegagalan dalam merangkul perbedaan menyebabkan kelompok minoritas terasingkan dan perlahan terlupakan. Statelessness membuat seseorang tidak dapat memperoleh perlindungan dan hak-hal lain dari negara. Pengertian Statelessness atau orang tanpa kewarganegaraan adalah keadaan seseorang yang […]
Dalam 2 dekade terakhir, tindakan globalisasi, radikalisasi agama, perubahan ekonomi, budaya, dan agama, rasisme, dan penindasan budaya telah mendorong munculnya gerakan otonomi dan kemerdekaan di seluruh belahan dunia. Bahkan di wilayah-wilayah yang dulunya dianggap kuat dan kebal terhadap tuntutan pemerintahan, seperti Amerika Selatan. Kelompok etnis yang dulunya memiliki otoritas dan otonomi sendiri, kalah dengan negara […]
Memiliki kewarganegaraan bagi setiap orang adalah hal yang wajib, karena kewarganegaraan sendiri merupakan hubungan individu dengan negara yang menunjukan kebebasan serta warga negaranya memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sendiri menganut 4 asas kewarganegaraan, salah satunya yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Berikut ini […]
Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pemberian wewenang pada daerah untuk mengurus dan mengatur hal tertentu pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang. Hal otonomi daerah ini diatur dalam Undang-undang Pasal 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah membuat pemerintahan daerah menjadi mandiri dan dapat mengatur urusan di daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Pada […]
Kebijakan publik atau public policy dirumuskan oleh para pejabat, kelompok, lembaga dan pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan publik memiliki arti keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pembuat kebijakan publik yang ditunjukkan kepada masyarakat luas. Sementara terdapat berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. 1. Thomas R Dye […]
Untuk menjadi warga negara Indonesia tetap, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh warga negara asing. Dari yang harus tinggal untuk beberapa tahun, pengajuan permohonan dan lain sebagainya. Banyak faktor yang melatarbelakangi warga asing untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan ini. Entah berhubungan dengan kontrak kerja, keinginan pribadi ataupun hubungan pernikahannya. Proses yang dijalani untuk menjadi warga […]
Di dalam pendidikan kewarganegaraan kita pasti pernah mendengar tentang istilah sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam suatu pemerintahan di negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapai kondisi yang baik (good condition). Dan agar tercapai keadaan yang baik itulah ada 3 wewenang asas tadi yang harus di terapkan. […]