5 Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan satu sama lain yang bertujuan untuk mencapai kesatuan tersebut. Ada empat macam yang menjadi sistem hukum di dunia, yaitu civil law (Eropa Kontinental), common law (Anglo-Saxon), Islamic law (hukum Islam), dan socialist law (hukum sosialis). Akan tetapi, dari keempat sistem hukum […]

Jenis Hukuman Pidana Menurut Undang-Undang

Suatu perbuatan tindak pidana layaknya akan dikenai suatu hukuman atas pelanggarannya. Dalam ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana terdapat dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut penjelasan lebih rinci dari jenis-jenis hukuman pidana tersebut. Pidana Pokok Pidana pokok ini terbagi atas empat bagian, yaitu: 1. Pidana Mati Hukuman mati sudah dikenal sejak […]

13 Jenis Tindak Pidana (Delik) dan Contoh Kasusnya

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Delik Hukum (Rechtsdelict) Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Contoh: Tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) Tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP) 2. Delik Undang-Undang (Wetsdelict) Delik undang-undang (wetsdelict) merupakan suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang. Contoh: […]

Alat Bukti dalam Hukum Pidana dan Perdata

Dalam suatu sengketa perdata dan pidana pastinya memerlukan suatu alat bukti. Alat bukti merupakan suatu bukti yang digunakan para pihak yang berperkara dalam upaya meyakinkan hakim dalam perkara yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan dari alat bukti itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Berikut dijabarkan alat-alat […]

5 Sumber Hukum Kontrak

Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum formiil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formiil adalah tempat memperoleh kekuatan hukum, misalnya undang-undang , yurisprudensi dan lain sebagainya. Sementara sumber hukum materiil adalah tempat dimana materi hukum itu diambil, misalnya menyangkut tentang situasi politik, sosial ekonomi, tradisi dan lain sebagainya. Sumber […]

Somasi: Pengertian, Penyebab dan Jangka Waktu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1238, telah diatur bahwa apabila orang yang berutang telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, maka oleh si berpiutang diperbolehkan membuat surat teguran kepada si berutang. Surat teguran tersebutlah yang disebut dengan somasi. Timbulnya somasi disebabkan karena si berutang (debitur) tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah […]

5 Teori Badan Hukum (Rechtspersoon)

Badan hukum (rechtspersoon) dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang didirikan dengan tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada lima teori yang menganalisis tentang badan hukum ini, yakni: 1. Teori Fiksi (Fictie) Tokoh teori ini adalah Von Savigny dan pembelanya adalah Salmon. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil […]

Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana

Hampir setiap tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berarti dalam suatu tindak pidana tersebut terdapat orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Setiap orang mengambil perannya masing-masing agar tindak pidana tersebut dapat berjalan. Dalam hukum pidana hal semacam ini disebut dengan deelneming atau penyertaan. Deelneming diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) […]

Penyebab Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana

Pada dasarnya, suatu tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kewenangan menuntut dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah kejaksaan. Dalam KUHP pasal 76-85 mengatur tentang jangka waktu yang diberikan terhadap penuntutan pidana dan daluarsa terhadap penjalan pidana. Hal ini disebut dengan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. […]

3 Alasan Penghapusan Pidana dalam Hukum Pidana

Saat membicarakan masalah tindak pidana pasti tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, tidak semua si pelaku pidana yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Kadang kala perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dilakukan tanpa keinginannya sendiri atau dalam keadaan yang memaksa. Dalam hukum pidana, hal ini disebut alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana terdiri dari: 1. Alasan […]