Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953 di beijing, Tiongkok. Ia merupakan putra kedua dari pejabat tinggi Tiongkok, Xi Zhongxun, dan istrinya Qi Xin. Xi Jinping menjadi pemain utama di Politburo Tiongkok setelah meniti jalan terjal yang panjang dalam karier politiknya.
Pada 2013, Xi terpilih terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Ketua Komisi Militer, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Selama menjabat Xi tidak pernah lepas dari segala kontroversi dan kritik atas pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun kebijakan yang dibuatnya.
Masa Muda
Pada 1960-an, Xi mengenyam pendidikan di Yu Ying School atau Beijing No. 25 Middle School, kemudian dilanjutkan di Beijing Bayi School.
Pada 1966, Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan (1966-1976), sebuah gerakan sosiopolitik yang dimaksudkan untuk melestarikan ideologi komunis sejati dan membersihkan sisa-sisa masyarakat kapitalis. Semua kegiatan pendidikan sekolah menengah dihentikan, terutama bagi siswa yang berani mengkritik dan melawan pemerintah, dan Xi Jinping termasuk di dalamnya.
Rumah keluarga Xi digeledah oleh beberapa mahasiswa militan dan salah satu saudara perempuan Xi, Xi Heping, bunuh diri akibat tekanan. Pada 1968, ayah Xi dijebloskan ke penjara dan pada 1969 ia yang masih berusia 15 tahun dikirim ke sebuah komune pertanian di Desa Liangjiahe, Shaanxi untuk bekerja sebagai buruh kasar selama 6 tahun.
Selama periode tersebut, Xi belajar mengembangkan hubungan baik dengan para petani lokal dan juga bekerja sebagai sekretaris partai Liangjahe, yang membantunya membentuk kredibilitas Xi selama berkarier di Partai Komunis China.
Setelah beberapa bulan, Xi memilih untuk melarikan diri ke Beijing karena tidak tahan dengan kehidupan pedesaan. Dia ditangkap dan ditindak keras oleh pemerintah setempat karena telah melakukan tindakan desertir.
Xi kemudian dikirim ke kamp kerja untuk menggali parit, namun kembali lagi ke desa sebelumnya dan menghabiskan total 7 tahun di sana. Berbagai kemalangan dan penderitaan yang dialami keluarganya, mengeraskan dan memperdalam pandangan Xi tentang dunia politik.
Pada 1971, Xi masuk ke dunia politik bergabung dengan Liga Pemuda Komunis Tiongkok, setelah mengalami 7 kali penolakan. Setahun berikutnya, berdasarkan perintah perdana menteri Zhou Enlai, Xi Jinping bersatu kembali dengan ayahnya.
Dari tahun 1973, total sebanyak 10 kali Xi telah mendaftar untuk bergabung dengan Partai Komunis China, dan di usahanya yang ke-10 ia diterima sebagai anggota PKC pada 1974.
Selama 4 tahun, dari 1975 hingga 1979, Xi belajar teknik kimia di Universitas Tsinghua dengan status sebagai mahasiswa pekerja-petani-tentara di Beijing.
Karier Politik
- Awal Karier
Dari 1979 hingga 1982, Xi menjabat sebagai sekretaris dari wakil perdana menteri dan sekretaris jenderal CMC, Geng Biao. Pada 1982, Xi dikirim ke Zhengdhing, Hebei sebagai wakil sekretaris partai di sana. Setahun berikutnya, 1983, ia dipromosikan menjadi pejabat tinggi kabupaten.
Pada 1999, Xi dipromosikan menjadi Wakil Gubernur Fujian, dan menjabat sebagai gubernur setahun setelahnya. Pada 2002, Xi lulus dari Universitas Tsinghua dengan gelar doktor dalam bidang hukum dan ideologi. Selama di Fujian, Xi melakukan upaya penarikan investasi dari Taiwan dan memperkuat sektor swasta ekonomi provinsi.
Pada 2002, Xi mengambil alih jabatan sekretaris Komite Partai Provinsi Zhejiang dan menjadi anggota penuh Komite Sentral ke-16, yang menandai kenaikannya ke panggung nasional. Sikap keras dan lugas Xi mampu menaikkan tingkat pertumbuhan provinsi Zhejiang dengan rata-rata 14% per tahun.
- Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok
Pada Oktober 2007, Xi diangkat menjadi salah satu dari 9 anggota di PSC di Kongres Partai ke-17. dia berada di atas Li Keqiang, yang menandakan bahwa dia merupakan kandidat kuat pengganti pemimpin China berikutnya, Hu Jintao. Xi saat itu juga menjabat sebagai sekretaris pertama Sekretariat Pusat PKC.
Pada Maret 2008, dalam Kongres Rakyat Nasional ke-11, Xi terpilih sebagai wakil presiden Republik Rakyat Tiongkok. Menyusul pengangkatannya, Xi memegang berbagai portofolio yang berisikan tanggung jawab dan tugasnya selama menjabat.
Pada 2008 hingga 2009, merupakan tahun-tahun di mana ia banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, seperti Asia Timur, Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika. Posisi Xi sebagai penerus pemimpin tertinggi Tiongkok saat itu terancam akibat kebangkitan Bo Xilai, sekretaris Partai Chongqing, yang dinilai sangat cepat.
Di tahun yang sama, ia juga dilaporkan memimpin komite tingkat atas PKC yang dijuluki Proyek 6521, yang ditugaskan untuk memastikan stabilitas sosial selama serangkaian peringatan yang sensitif secara politik pada tahun 2009. Usai Olimpiade, Xi diangkat sebagai ketua panitia persiapan Perayaan HUT ke-60 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.
- Sekjen PKC
Pada 2012, beberapa bulan sebelum kenaikannya di partai, Xi menghilang dari berbagai liputan media dan membatalkan berbagai pertemuan dengan pejabat asing selama beberapa minggu, terhitung dari 1 September 2012. Menghilangnya Xi tersebut memunculkan rumor-rumor negatif tentang dirinya. Namun, pada 15 September 2012, ia kembali muncul.
Pada 15 November 2012, dalam Komite Pusat PKC ke-18, Xi terpilih sebagai sekretaris jenderal PKC dan ketua CMC. Secara informal, Xi Jinping telah dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi dan orang pertama yang lahir setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.
Anggota PSC yang awalnya 9 kini hanya tinggal 7, dengan Xi dan Li Keqiang yang masih bertahan di kursi mereka masing-masing. Sementara lima lainnya merupakan anggota baru. Xi juga berjanji untuk memberantas korupsi di tingkat tertinggi, namun ia enggan melakukan reformasi secara luas di bidang ekonomi.
- Presiden Republik Rakyat Tiongkok
Pada 14 Maret 2013, Xi Jinping terpilih sebagai presiden Republik Rakyat Tiongkok, sesuai hasil pemungutan suara yang dihimpun oleh Kongres Rakyat Nasional ke-12 di Beijing. Ia mendapat 2.952 dukungan, 1 suara menentang, dan 3 abstain.
Xi secara resmi menggantikan Hu Jintao yang telah menyelesaikan jabatannya selama dua periode berkuasa. Pada 16 Maret 2013, Xi menyatakan dukungan untuk tidak ikut campur dalam hubungan Tiongkok-Sri Lanka di tengah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB, serta mengutuk negara tersebut atas pelanggaran pemerintahnya selama Perang Saudara Sri Lanka.
Kontroversi dan Kebijakan
- Kampanye Anti Korupsi
Pemberantasan terhadap tindak korupsi merupakan salah satu janji yang diberikan oleh Xi Jinping segera setelah ia naik ke tampuk kekuasaan. Beberapa bulan setelahnya, ia menguraikan Delapan Poin Regulasi yang berisikan aturan dalam menekan angka korupsi dan pemborosan APBN.
Lebih dari 100 pejabat tinggi kementerian provinsi terlibat dalam kampanye anti-korupsi secara besar-besaran di seluruh negeri. Pada 2014, terjadi penghancuran terhadap pembentukan kubu politik di provisi Shanxi, dan 4 pejabat diberhentikan. Dalam 2 tahun kampanye, lebih dari 200.000 pejabat berpangkat rendah menerima peringatan, denda, dan penurunan pangkat.
Kampanye tersebut juga telah menjatuhkan pejabat petahana terkemuka PKC, termasuk anggota PSC. Reformasi juga dilakukan pada Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI). Kemudian CCDI dilembagakan independensi oleh Xi Jinping dan Sekretaris CCDI , Wang Qishan.
- Penyensoran
Sejak Xi Jinping menjadi sekretaris jenderal PKC, telah banyak penyensoran terhadap situs-situs di internet di Tiongkok, termasuk penggunaan Google dan Facebook. Mulai April 2019, semua versi Wikipedia telah diblokir oleh pemerintah Tiongkok. Begitu pula dengan pemblokiran Virtual Private Network (VPN) oleh operator telekomunikasi di Tiongkok pada Februari 2018.
Pada September 2013, pemerintah Tiongkok telah mengesahkan undang-undang tentang hate speech para blogger yang ditujukan kepada pemerintah, dengan ganjaran 3 tahun kurungan atau penjara. Hal tersebut menyebabkan penurunan aktivitas di situs Tiongkok “Weibo”, dan memilih beralih ke WeChat.
- Konsolidasi Kekuasaan
Sejak 2013, PKT di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah membentuk serangkaian Kelompok Pimpinan. Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms merupakan lembaga paling terkenal, yang memiliki yurisdiksi luas atas rekonstruksi ekonomi dan reformasi sosial. Serta telah menggantikan sebagian kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Dewan Negara dan perdana menteri.
Selain itu, Xi Jinping juga memimpin Central Leading Group for Internet Security and Information, yang bertanggung jawab atas keamanan dunia maya dan kebijakan internet.
Bagi para pemimpin Tiongkok, kontrol atas Beijing dipandang penting bagi kelanggengan kekuasaan mereka. Maka dari itu, Xi Jinping telah menempatkan Cai Qi, salah satu kadernya, di Beijing untuk mengelola wilayah tersebut. Banyak yang meyakini bahwa Xi Jinping telah mengambil otoritas atas ekonomi yang awalnya ada pada perdana menteri.
- Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden
Pada Maret 2018, Kongres Rakyat Nasional mengesahkan serangkaian amandemen konstitusi, termasuk di dalamnya tentang penghapusan batas masa jabatan presiden dan wakil presiden, pembentukan Komisi Pengawas Nasional, dan peningkatan peran sentral PKT.
Pada 17 Maret 2018, badan legislatif Tiongkok mengangkat kembali Xi Jinping sebagai presiden tanpa batasan masa jabatan, dan Wang Qishan sebagai wakilnya. Sehari kemudian, Li Keqiang diangkat kembali sebagai perdana menteri, dan sekutu lama Xi Jinping seperti Xu Qiliang dan Zhang Youxia dipilih sebagai wakil ketua CMC.
Xi Jinping mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan dua jabatan yang lebih kuat karena tidak memiliki batasan masa jabatan, seperti sekjen PKC dan ketua CMC.
- Reformasi Kebijakan Ekonomi dan Sosial
Pada sidang pleno diumumkan reformasi ekonomi yang memutuskan tentang penghapusan sistem Laogai (pendidikan ulang melalui tenaga kerja), karena dinilai menodai hak asasi manusia Tiongkok.
Selanjutnya pada 2016, diputuskan tentang penggantian kebijakan yang awalnya hanya boleh memiliki 1 anak, kini dibolehkan memiliki maksimal 2 anak. Pada Mei 2021, kebijakan diganti dengan maksimal 3 anak. Dua bulan setelahnya, semua batasan ukuran keluarga serta penalti karena melebihi ketentuan telah dihapuskan.
- Reformasi Politik
Sejak pertama kali berkuasa, Xi Jinping telah banyak melakukan perubahan pada struktur PKC dan berbagai lembaga negara, terutama pada 2018. Pada 2014, Komite Pusat PKC menggabungkan Kantor Dewan Informasi Negara (SCIO) dengan Departemen Propaganda Pusat PKC.
Kantor Informasi Internet Negara (SIIO) yang sebelumnya berada di bawah SCIO, dipindahkan ke kelompok pusat terkemuka, dan berganti nama menjadi Cyberspace Administration of China. Di bidang media, Administrasi Pers, Publikasi, Radio, Film, dan Televisi Negara (SAPPRFT) diubah menjadi Administration Radio dan Televisi Nasional (NRTA). Sementara film, media berita, dan publikasi dipindahkan ke Departemmen Propaganda Pusat.
Selain itu, China Central Television (CCT), China National Radio (CNR), dan China Radio International (CRI) dialihkan ke China Media Group (CMG) atas kendali Departemen Propaganda Pusat.
- Reformasi Hukum
Pada 2014, dalam Pleno ke-4 yang diadakan pada musim gugur, salah satu partai di bawah Xi Jinping mengumumkan dan menyerukan serangkaian reformasi hukum, salah satunya adalah aturan hukum sosialis Tiongkok.
Dalam Pleno juga ditekankan tentang kepemimpinan absolut partai yang memiliki peran besar dalam urusan negara maupun penguatan peran Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Selain itu, juga diserukan tentang transparansi dalam proses hukum, adanya keterlibatan lebih banyak dari warga sipil dalam proses legislatif, dan profesionalisasi tenaga kerja hukum secara keseluruhan.
Partai tersebut juga berencana untuk melembagakan pengadilan hukum sirkuit lintas yurisdiksi, dan memberikan pengawasan administratif terkonsolidasi kepada setiap provinsi atas sumber daya hukum tingkat rendah, guna mengurangi keterlibatan pemerintah daerah dalam proses hukum.
- Reformasi militer
Xi Jinping menekankan pada para anggota militer bahwa partai memiliki kendali mutlak atas angkatan bersenjata melalui para petinggi militer Tiongkok. Pengurangan sebanyak 300.000 tentara PLA juga dilakukan oleh Xi Jinping pada 2015. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan bagian dari modernisasi PLA.
Pada 2016, Xi Jinping juga mengurangi jumlah komando teater PLA dari yang awalnya 7 hanya tersisa 5. sebanyak 4 departemen umum otonom PLA juga dihapuskan dan diganti dengan 15 lembaga yang bertugas melapor langsung ke CMC. Di bawah reformasinya, dibentuk 2 cabang baru, yaitu Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pendukung Logistik Gabungan.
Pada 21 April 2016, Xi Jinping diangkat menjadi panglima tertinggi Pusat Komando Operasi Gabungan PLA baru. Banyak pengamat menafsirkan bahwa langkah ini adalah upaya unjuk kekuatan dan kepemimpinan yang kuat dan bersifat politis daripada militer.
- Kerja Sama Belt and Road Initiative (BRI)
Kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) telah diresmikan oleh Xi Jinping pada September 2013, selama kunjungan ke Kazakhstan dan Indonesia. Setelah itu, dipromosikan oleh Perdana Menteri Li Keqiang selama kunjungan kenegaraannya ke Asia dan Eropa.
BRI merupakan kerja sama antara pemerintah Tiongkok dengan berbagai negara di dunia yang melibatkan pembangunan infrastruktur jalur perdagangan dan investasi yang berokus pada peningkatan konektivitas dan kerja sama antara banyak negara di seluruh Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.
- Pelanggaran HAM
Human Right Watch menilai Xi Jinping telah melakukan serangkaian serangan luas dan berkelanjutan terhadap HAM sejak 2012. Dia juga memimpin penumpasan 709 orang pada 9 Juli 2015, yang menyebabkan lebih dari 200 aktivis hukum dan hak asasi manusia ditahan. Seperti Xu Zhiyong dan Pu Zhiqiang.
Pada 2017, umat Kristen di Jiangxi diminta oleh pemerintah setempat untuk mengganti semua gambar Yesus dengan foto Xi Jinping. Para pendeta dan kelompok agama Tiongkok juga mengatakan bahwa telah terjadi penghancuran salib, pembakaran alkitab, penutupan gereja, dan pemaksaan atas penyangkalan iman terhadap umat kristiani.
Pada 2014, Xi Jinping juga melancarkan Kampanye Strike Hard Against Violent Terrorism yang melibatkan pengawasan dan penahanan massal terhadap etnis Uighur. Bahkan Xi Jinping juga melakukan inspeksi terhadap etnis Uighur di Xinjiang pada 27 hingga 30 april 2014.
Kehidupan Pribadi
Xi Jinping pernah menikah 2 kali, yang pertama dengan Ke Lingling, putri Ke Hua, Duta Besar Tiongkok untuk Britania Raya di awal 1980-an. Banyak rumor mengatakan bahwa mereka sering bertengkar, hingga beberapa tahun setelah pernikahan, keduanya memutuskan untuk bercerai. Karena keduanya tidak memiliki anak, Lingling memilih untuk menetap di Inggris.
Pernikahan kedua Xi Jinping digelar pada 1987 dengan Peng Liyuan, penyanyi terkemuka Tiongkok. Selama Xi masih menempuh pendidikan, dia berpura-pura bertanya tentang teknik bernyanyi pada Peng Liyuan, dan ahirnya hubungan mereka berlanjut hingga saat ini. Peng Liyuan lebih dikenal oleh publik Tiongkok daripada Xi Jinping, sebelum ia masuk ke dunia politik.
Dari pernikahan tersebut, Xi Jinping dan Peng Liyuan memiliki seorang putri bernama Xi Mingze, yang merupakan lulusan dari Harvard University tahun 2015. selama di Harvard, Mingze menggunakan nama samaran serta mengambil studi Psikologi dan Bahasa Inggris.
Diketahui bahwa keluarga Xi memiliki sebuah rumah di Jade Spring Hill, serta sebuah taman dan perumahan yang berada di kawasan barat laut Beijing, di mana keduanya dijalankan oleh CMC.