Di dalam pendidikan kewarganegaraan kita pasti pernah mendengar tentang istilah sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi.
Dalam suatu pemerintahan di negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapai kondisi yang baik (good condition).
Dan agar tercapai keadaan yang baik itulah ada 3 wewenang asas tadi yang harus di terapkan.
Sekarang akan kita bahas dekonsentrasi. Apa arti dari istilah tersebut?
Pengertian Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah.
Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat.
Jadi Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.
Ciri-ciri Dekonsentrasi
Ada beberapa ciri khusus yang terdapat pada sistem dekonsentrasi. Adapun ciri-ciri dekonsentrasi adalah sebagai berikut:
- Merupakan transfer wewenang.
- Delegasi itu vertikal, misalnya dari Presiden ke Gubernur.
- Partai telah mendelegasikan kekuasaan untuk mewakili mereka yang memiliki wewenang sehingga tidak memikul tanggung jawab sendiri.
Tujuan Dekonsentrasi
Dalam pelaksanaan sistem dekonsentrasi tentu ada beberap tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pengertian dekonsentrasi, adapun beberapa tujuan dekonsentrasi adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
Implementasi pemerintah tentu membutuhkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Pengalihan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan meningkatkan proses tata kelola. - Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum
Pengembangan dan penyediaan layanan untuk kepentingan umum sangat penting untuk administrasi pemerintahan di satu negara. Karena itu, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas sektor administrasi akan merasa lebih mudah untuk menyediakan administrasi dan layanan untuk kepentingan publik. - Menjaga Komunikasi Sosial dan Budaya
Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan karakteristik yang berbeda. Dengan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, proses komunikasi sosial dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara dilaksanakan dengan baik. - Menjaga Keharmonisan Pembangunan Nasional
Pembangunan di masing-masing daerah dapat terlaksana dengan baik jika ada kerukunan dan kerukunan dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, pembangunan yang adil terus dilakukan di setiap daerah. - Menjaga Keutuhan NKRI
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang adil di setiap daerah adalah bentuk keadilan sosial yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, tidak akan ada perbedaan sosial antara daerah yang pada akhirnya akan melindungi integritas negara kesatuan Indonesia.
Contoh Dekonsentrasi
- Presiden melimpahkan semua wewenang ke Gubernur untuk melaksanakan ASEAN GAMES yang akan diselenggarakan di daerahnya.
- Pelayanan Pajak di Kantor Pajak.
Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi sebenarnya berasas sentralisasi (pemusatan) berlawanan dengan desentralisasi.
Sistem ini banyak dipakai di Prancis. Di Indonesia terutama dijalankan di kalangan inspektorat-inspektoral perpajakan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya.
Di Indonesia Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintahan tersebut.
Kelebihan dan Kekurangan Dekonsentrasi
Dalam praktiknya, prinsip dekonsentrasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berkenaan dengan definisi dekonsentrasi di atas, keuntungan dan kerugian berikut harus disebutkan:
Kelebihan Asas Dekonsentrasi
- Secara politis, dekonsentrasi dapat mengurangi keluhan terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah seminimal mungkin.
- Dekonsentrasi memungkinkan otoritas lokal untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat mengenai perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi.
- Memungkinkan hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat.
- Dekonsentrasi dapat membantu dan memastikan implementasi kebijakan ekonomi, administrasi dan politik nasional.
- Dekonsentrasi adalah alat yang efektif untuk menjaga kesatuan dan integritas nasional.
Kekurangan Asas Dekonsentrasi
- Struktur tata kelola yang kompleks membuat koordinasi menjadi sulit.
- Keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu
- Menimbulkaan fanatisme pada setiap daerah.
- Proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama.
- Membutuhkan biaya yang lebih tinggi.