Daftar isi
Sepertiga wilayah Indonesia terdiri atas bentangan perairan, mulai dari laut, sungai, hingga danau. Laut secara khusus berperan dalam dinamika politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam sejarahnya, laut menjadi urat nadi dalam komunikasi antar wilayah di Nusantara.
Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Namun demikian, aktivitas kemaritiman Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan.
Ketidakjelasan visi maritim dan ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam melihat potensi dari posisi strategis Nusantara adalah alasan utama runtuhnya sejarah kemaritiman Indonesia.
Kini, yang tersisa hanyalah sejarah tentang kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara yang dulu terkenal akan kehebatannya. Berikut ini merupakan 10 kerajaan maritim di Indonesia, baik yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam.
Kerajaan Kutai adalah kerajaan maritim pertama di Indonesia, berbasis di wilayah Muarakaman di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
Menurut Prasasti Yupa, Kudungga adalah penguasa pertama Kerajaan Kutai. Kudungga awalnya adalah penguasa lokal, namun karena ada pengaruh agama Hindu, struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan.
Seperti kerajaan pada umumnya, pergantian kekuasaan dilakukan secara turun temurun, sehingga ketika masa kekuasaan Kudungga berakhir, tahta kerajaan akan jatuh ke tangan anaknya Aswawarman.
Selanjutnya, kekuasaan Aswawarman berpindah ke anaknya, Mulawarman. Selama Raja Mulawarman memimpin, Kerajaan Kutai mencapai zaman keemasannya.
Kegiatan perdagangan menjadi sumber perekonomian Kerajaan Kutai kala itu. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Kutai menjadi lokasi singgah utama bagi kapal-kapal dari jalur perdagangan internasional yang melewati Selat Makassar, lalu menuju Filipina dan Tiongkok.
Karena lokasi Kerajaan Kutai yang berada di jalur perdagangan Tiongkok (sebelah timur) dan India (sebelah barat), sehingga banyak pengaruh dari luar yang masuk ke kerajaan.
Hal ini terlihat dari ditemukannya benda-benda peninggalan sejarah dari kedua negara tersebut, seperti keramik, arca dewa Trimurti, dan arca dewa Ganesha.
Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7, di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dibanding kerajaan-kerajaan lain di Nusantara saat itu. Kekuasaannya terutama ada pada perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka.
Pencapaian terbesar Sriwijaya terjadi pada abad ke-7 atau 690-an M. Pada periode ini, Sriwijaya yang berada di bawah kepemimpinan Balaputradewa secara intensif melakukan politik ekspansi guna memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan berbagai kerajaan di Pulau Sumatra.
Berbagai jalur perdagangan seperti di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, dan Laut Jawa berhasil dikuasai Sriwijaya.
Hal ini menjadikan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan penting dan terbesar pertama di Asia Tenggara yang dilewati jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat, serta Eropa selama 15 abad lamanya.
Meski sempat menjadi salah satu kerajaan maritim Hindu-Buddha terbesar di Asia Tenggara, pengaruh kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi kemunduran ini, pertama pada 1025, Kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya karena ingin merebut jalur perdagangan Selat Malaka.
Kedua, beberapa kerajaan di Semenanjung Malaya yang dulu pernah ditaklukkan mulai melepaskan diri, sehingga Sriwijaya tidak lagi menguasai jalur utama perdagangan maritim. Terakhir, pada 1377, Majapahit melakukan ekspansi terhadap Sriwijaya dan berakhir runtuhnya kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Majapahit sebagian besar kekuasaannya berada di wilayah perairan. Banyak dari laut dan pantai terpenting di Indonesia dikuasai oleh Majapahit. Kerajaan Majapahit juga memiliki satuan angkatan laut yang besar dan kuat.
Majapahit juga memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Champa, Kerajaan Kampuche (Kamboja), Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam. Majapahit juga sering mengirim dutanya ke China. Pada 1377, Majapahit mengirim suatu ekspedisi ke Pulau Sumatra untuk menghukum raja Palembang.
Mpun Prapanca menamai beberapa daerah tertentu yang masih memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit, sebagai pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit. Diantaranya seperti Burma, Siam, Champa, dan Javana.
Selain itu, di negara-negara jauh yang memiliki hubungan dagang dengan Majapahit seperti China, Prapanca juga memberi nama daerah seperti Benggala dan Karnatik.
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perluasan kekuasaan Kerajaan Majapahit lebih banyak dilakukan dengan melakukan pelayaran dan hubungan dagang dengan pedagang asing.
Kerajaan Majapahit juga memiliki banyak kapal dagang dan melakukan pelayarannya sendiri, di samping pelayaran pedagang asing yang singgah di wilayah kekuasaan Majapahit.
Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, berlokasi di pesisir utara pulau Sumatra, tepatnya kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara.
Berdiri sejak 1128, Kerajaan Samudera Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim Islam pertama, didukung oleh kawasan Selat Malaka yang strategis.
Sama halnya dengan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, Samudera Pasai juga menjadi pusat pembelajaran agama Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-14. Lingkungan kerajaan Samudera Pasai dijadikan sebagai tempat diskusi agama Islam bagi para ulama dan para elite kerajaan.
Sistem perekonomian Samudera Pasai tergolong cemerlang, didukung kegiatan perdagangan internasional di Selat Malaka.
Agar perekonomian tetap stabil, masyarakat Samudera Pasai menggunakan koin dinar emas dan keueh dari timah sebagai alat tukar. Saat itu, 1 dinar emas bernilai sama dengan 1.600 keueh.
Meski sempat berjaya, secara perlahan peran Samudera Pasai sebagai pusat dagang di Selat Malaka mulai digantikan oleh pelabuhan-pelabuhan baru di Semenanjung Malaya.
Ekonomi Samudera Pasai sedikit demi sedikit mulai mengalami kemunduran sejak saat itu, ditambah dengan kedatangan bangsa Eropa (Portugis) yang berupaya memonopoli dan menguasai Malaka.
Pada abad ke-15, muncul sebuah kerajaan yang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan Islam baru yang diperkirakan berbasis di dekat Selat Malaka, yakni Kerajaan Malaka.
Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, pangeran Majapahit dari Blambangan. Ia melarikan diri ketika terjadi serangan Majapahit pada 1377 dan tiba di Malaka sekitar tahun 1400.
Di Malaka, Parameswara menemukan sebuah pelabuhan yang tepat dan cocok sebagai tempat singgah kapal-kapal di segala musim.
Dalam waktu singkat, bersama para penduduk lokal, nelayan, dan para pelaut, wilayah tersebut berubah menjadi pelabuhan, serta menjadi saingan utama Kerajaan Samudera Pasai.
Malaka awalnya hanyalah sebuah tempat tak berarti bagi para nelayan kecil di sekitarnya. Namun, pada awal abad ke-14, Malaka kemudian berkembang menjadi pusat perniagaan baru. Dalam waktu singkat, Parameswara berhasil mengubah Malaka menjadi pelabuhan internasional.
Salah satu cara yang dilakukan Malaka adalah dengan memaksa kapal-kapal yang melewati Selat Malaka untuk singgah di pelabuhannya.
Selain itu, mereka juga akan memberikan fasilitas yang cukup baik dan terpercaya kepada awak kapal perdagangan dan pergudangan yang singgah.
Kerajaan Demak merupakan kerajaan maritim Islam pertama di Pulau Jawa. Hal ini didukung oleh kepemilikan armada laut oleh penguasa kedua Demak, Pate Rodim Sr. (Raden Patah), yakni 40 kapal Jung Jawa. Sehingga, pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak mampu menaklukkan beberapa wilayah di sekitarnya.
Berdasarkan babad, setelah Raden Patah meninggal, kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggana. Ia merupakan orang yang telah meresmikan pembangunan Masjid Raya di Demak. Pada 1546, Raden Trenggana gugur dalam ekspedisi ke Panarukan di ujung timur Jawa.
Selama Raden Trenggana berkuasa, wilayah kerajaan diperluas menuju arah barat dan timur kerajaan Demak. Masjid Raya Demak dibangun sebagai lambang kekuasaan Islam, terutama di Pulau Jawa.
Sementara pelabuhan di kota Jepara menjadi kekuatan paling penting dan utama bagi Kerajaan Demak, serta menjadi kekuatan laut terbesar di Laut Jawa.
Pada abad ke-16, Kerajaan Demak benar-benar menjadi kekuatan signifikan di Jawa. Namun, semua hancur ketika Pati Unus (Pangeran Sabrang Lor) menyerang Kerajaan Malaka bersama gabungan seluruh angkatan laut bandar Bandar Jawa pada 1512 dan 1513. Angkatan Laut dari seluruh Jawa ikut mengalami kehancuran pasca kekalahan Pati Unus.
Kerajaan Aceh secara resmi berdiri pada 1520 setelah berhasil mempersatukan beberapa kerajaan maritim di sepanjang pantai barat Sumatra, seperti Pidie, Samudera Pasai, Lamuri, Barus, dan daya. Kerajaan Aceh juga berhasil mengakhiri intervensi Portugis. Sehingga Kerajaan Aceh mendominasi aktivitas perdagangan dan kemaritiman di sepanjang pantai utara Sumatra.
Selama masa pemerintahan Sultan Alauiddin Ri’ayat Syah Al-Kahar (1539-1571), pusat Kerajaan Aceh berada di Banda Aceh dan Selat Malaka menjadi pelabuhan utama. Dari sini rempah-rempah dari Asia Tenggara diekspor ke wilayah Timur tengah dan kawasan Laut Tengah.
Pada 1588, Armada laut Kerajaan Aceh berkekuatan 300 kapal perang menyerang armada milik Portugis di wilayah Malaka. Ditambah 15.000 pelaut dan 400 pasukan tentara artileri dari Turki.
Penyerangan ini membuahkan hasil, Kerajaan Aceh berhasil menduduki ibukota Malaka selama satu bulan, sebelum direbut kembali oleh bangsa Portugis.
Memasuki 1560, perdagangan maritim Aceh meningkat secara pesat, khususnya lada dan sutra. Banyaknya pedangan dari dalam maupun luar Aceh, dimanfaatkan otoritas Kerajaan Aceh guna menekan monopoli bangsa Portugis terhadap rempah-rempah.
Selama serangan Jepara dan pemberontakan negara-negara bawahannya (1570-1575), dominasi Kerajaan Aceh mengalami kemunduran dan menyebabkan harus berdamai sejenak dengan Portugis.
Pada 1607, Kerajaan Aceh mulai bangkit dan menuju puncak kejayaannya ketika kepemimpinan beralih ke Sultan Iskandar Muda.
Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan Pelabuhan Banda Aceh sebagai satu-satunya pelabuhan yang tidak diduduki Bangsa Barat. Memasuki abad ke-17, ia menjadi raja di Sumatra terkuat dan tak tertandingi. Hampir seluruh pelabuhan di pantai-pantai Sumatra berhasil dikuasainya.
Kerajaan Gowa awalnya merupakan penyatuan dari sembilan distrik yang disebut bate salapang oleh Pancalaya, dengan raja pertama bernama Tumanurung.
Pada masa pemerintahan Raja Gowa X, Karaeng Tunipallanga Ulaweng, agama Islam masuk ke Gowa dan masyarakat Makassar banyak yang kemudian mengadopsinya. Sultan Alaudin atau I Mangarangi Daeng Manrabi adalah raja Gowa pertama yang beragama Islam.
Sejak abad ke-16, orang-orang Makassar telah banyak berperan dalam pelayaran di Nusantara. Somba Opu menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan terkuat milik Kerajaan Gowa.
Dalam aktivitas perdagangannya, Kerajaan Gowa banyak memperdagangkan rempah-rempah yang kemudian ditukarkan dengan berbagai komoditas dari Pulau Jawa dan Malaka, seperti tekstil, beras, porselen, dan sutra.
VOC yang saat itu sedang berusaha memonopoli sistem perdagangan rempah-rempah Nusantara merasa terancam akibat kemajuan perdagangan bebas orang Makassar.
VOC tidak ingin komoditasnya di Batavia dan Ambon ditandingi oleh orang-orang Makassar. Hingga tercetuslah Perang Makassar (1666-1669) yang menyebabkan stabilitas politik dan ekonomi Kerajaan Gowa-tallo runtuh.
Pada pertengahan abad ke-15, setelah masuknya ajaran Islam ke Nusantara, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Terate berubah menjadi kekuatan politik besar di Indonesia timur dengan aktivitas kemaritiman sebagai penopang utama perekonomian.
Secara geografis, kerajaan Ternate diuntungkan karena sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Pada masa pemerintahan Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya dan dikenal sebagai kerajaan maritim Islam terkemuka di wilayah Indonesia timur.
Salah satu faktor dari pencapaian ini adalah karena keberlimpahan rempah-rempah di Kepulauan Maluku, terutama cengkeh dan pala. Rempah-rempah yang sejak dulu telah menjadi komoditas utama perdagangan dunia, kemudian membawa Ternate ke dalam rantai perdagangan di Nusantara maupun Internasional.
Sekitar abad ke-14, terutama pada masa Kerajaan Majapahit, hubungan perdagangan dan pelayaran antara pelabuhan Gresik dan Tuban dengan daerah Ternate juga sudah sering terjadi. Komoditas cengkeh dan pala Ternate bahkan mampu mengundang pedagang dari Timur Tengah dan Tiongkok untuk datang langsung ke Ternate.
Kestabilan aktivitas maritim Kerajaan Ternate sempat terancam ketika terjadi pendaratan bangsa Eropa di tanah Ternate dalam misi pencarian rempah-rempah. Merespon kejadian ini, Sultan Ternate melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa yang dirasa berupaya memonopoli perdagangan di wilayahnya.
Dari abad ke-16 hingga abad ke-17, Kerajaan Banten berhasil tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan Banten berhasil memanfaatkan posisinya yang strategis terutama dalam aktivitas kemaritiman dan perdagangan internasional guna menunjang perekonomian kerajaan.
Pada 1568, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten mulai memanfaatkan Selat Sunda sebagai jalur alternatif bagi para pedagang muslim. Kemudian melakukan perluasan kekuasaan setelah berhasil menguasai wilayah bekas Kerajaan Sunda.
Beberapa pelabuhan milik Kerajaan Banten seperti Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Jayakarta, mulai sering menjadi tempat singgah para pedagang dari Tiongkok dan India. Selama pemerintahan Sultan Abdul Kadir (1596-1624), Banten menjelma menjadi kerajaan dengan pelabuhan yang kaya, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1624-1682).
Sepanjang pertengahan abad ke-17, Pelabuhan Banten menjadi pesaing utama Pelabuhan Batavia, yang berada di bawah kendali VOC, dalam hal ekspor lada. Memasuki tahun 1680, Kerajaan Banten secara terbuka menyatakan perang kepada VOC di Batavia karena upaya penetrasi VOC terhadap stabilitas Pelabuhan Banten.
VOC melakukan perlawanan kepada Sultan Ageng Tirtayasa melalui anaknya sekaligus putera mahkota Kerajaan Banten, Sultan Haji. Pada 1683, VOC berhasil membantu Sultan Haji merebut tahta Kerajaan Banten dari ayahnya sendiri.
Semenjak peristiwa tersebut, otoritas Kerajaan Banten menjadi sangat terbatas, dan monopoli lada di Jawa sepenuhnya berada di bawah kendali VOC.