Daftar isi
Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Misalnya, perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis dan demografis, serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun faktor lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial yakni proses globalisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Anthony Giddens mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban Barat ke seluruh penjuru dunia. Hal ini ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan tentang hal yang sama, perubahan, ketidakpastian, dan kenyataan yang mungkin terjadi.
Ketimpangan sosial akibat globalisasi membawa dampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya Amerika Serikat sebagai negara super power memberikan pengaruh pada negara-negara lain dalam segi kebijakan internasional. Selain itu, dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat yaitu kualitas sumber daya manusia kalah bersaing dengan negara lain dan terkikisnya budaya lokal karena masuknya budaya asing.
Agar berbagai dampak tersebut tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat, maka diperlukan berbagai cara atau strategi untuk menghadapi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kualitas sumber daya manusia tidak akan berubah menjadi lebih baik.
Oleh karena itu, dibutuhkan tiga cara berikut agar mutu sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan negara lain, yaitu;
- Memperbaiki sistem pendidikan, yaitu dengan cara, meningkatkan fasilitas baik sarana dan prasarana, merekrut pendidik yang professional, membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini, serta menyediakan berbagai beasiswa baik untuk pelajar yang kurang mampu maupun pelajar berprestasi.
- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas di desa sampai dengan rumah sakit besar di kota.
- Mendorong kegiatan pemberdayaan, penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan terhadap kelompok masyarakat supaya mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
2. Mobilitas Geografis
Mobilitas geografis atau juga dikenal dengan istilah perpindahan penduduk memiliki banyak jenis, seperti seperti transmigrasi, migrasi, dan urbanisasi.
Tujuan mobilitas geografis adalah untuk mengontrol atau mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.
Strategi ini juga dilakukan demi meminimalisir dampak ketimpangan sosial dengan cara melakukan pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Menciptakan Peluang Kerja
Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Jika pemerintah tidak dapat menambah jumlah lapangan kerja dan membuka kesempatan kerja, maka angka pengangguran akan terus meningkat setiap tahunnya.
Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan peluang karir bagi setiap individu dalam masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan program kartu Pra Kerja.
Dikutip dari situs resmi Kartu Prakerja, tujuan program tersebuh adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Oleh karena itu, dengan adanya Kartu Prakerja, masyarakat diharapkan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan.
Selain itu, pemerintah juga harus membuka kesempatan kerja di berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, perikanan, kelautan, industri, jasa, pariwisata, dan komunikasi.
Contoh di bidang kelautan, pemerintah harus memberikan bantuan dana, sarana dan prasarana bagi para nelayan. Hal tersebut dilakukan agar nelayan bisa mendapatkan hasil laut yang melimpah.
4. Pemberantasan Kekurangan Gizi atau Stunting
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terus mendorong perbaikan akses kesehatan untuk seluruh anggota masyarakat. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Bukan rahasia lagi, jika Indonesia merupakan negara yang masih memiliki permasalahan gizi, khususnya pada bayi dan balita. Pada tahun 2021, Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia yaitu sebesat 37.8%. Disusul oleh provinsi Sulawesi Barat di urutan kedua dengan presentase sebesar 33.8% dan di peringkat ketiga ditempati oleh provinsi Aceh sebesar 33.2%.
Kekurangan gizi atau stunting dapat mengahambat produktivitas dan gangguan kognitif. Selain itu, stunting juga meningkatkan berbagai macam resiko penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, anemia, dan hipertensi.
Oleh karena itu, demi mengurangi angka stunting pada anak di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Program-program tersebut di antaranya, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan balita, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil dan remaja putri, imunisasi lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, serta pemberian zinc pada ibu hamil dan balita yang mengalami diare.
5. Penyaluran Bantuan Sosial
Di negara berkembang seperti Indonesia, yang mana pembangunan dan kondisi ekonomi masih belum merata, menjadi faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan juga menjadi faktor pendukung terjadinya kemiskinan.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar angka kemiskinan bisa turun dan dampak ketimpangan sosial berkurang. Salah satu caranya yaitu dengan menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Terdapat berbagai kriteria atau syarat yang digunakan Kementrian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial. Beberapa kriteria tersebut di antaranya, memiliki kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen dari total pengeluaran, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, dan sumber listrik hanya 450 watt.
6. Menurunkan Ketimpangan Kekayaan
Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk menurukan ketimpangan kekayaan dalam masyarakat. Adapun cara-cara tersebut yaitu;
- Pemungutan pajak penghasilan harus dilakukan secara merata, tidak hanya dari golongan pekerja saja, tetapi para pengusaha dan pemilik modal juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan.
- Pemberian subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Contoh subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah yaitu subsidi BBM, gas 3 kilogram, KPR rumah, benih, dan pupuk.
- Menyelenggarakan program afirmasi yang efektif. Program afirmasi merupakan program pendidikan bagi daerah-daerah, sekolah-sekolah, dan peserta didik tertentu yang memerlukan perhatian khusus dalam mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang layak. Program ini bertujuan untuk mewujudkan hak yang sama bagi setiap peserta didik tanpa terkecuali agar ketimpangan sosial dapat segera teratasi.
- Memberikan kredit kepada para pelaku UMKM khusunya di sektor pertanian dan perikanan.