Daftar isi
Kali ini kita akan membahas berbagai Sistem Pemerintahan di Dunia, berikut pembahasannya.
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem dengan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara. Dalam sistem ini, presiden memiliki peran penting dalam mengelola kekuasaan eksekutif.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
- Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- Presiden dipilih oleh rakyat.
- Presiden memiliki wewenang untuk menyusun kabinet.
- Para Menteri tidak boleh menjadi anggota parlemen.
- Kabinet bukan merupakan sebuah komisi dari parlemen melainkan semata-mata merupakan pembantu presiden.
- Para Menteri bertanggung jawab kepada presiden sehingga menteri tidak dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya parlemen.
- Masa jabatan menteri bergantung pada presiden.
- Peran parlemen dan eksekutif seimbang (menggunakan sistem ‘check and balance’).
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- Presiden tidak bisa membubarkan parlemen.
- Tidak adanya lembaga tertinggi dalam negara tersebut.
- Terdapat kejelasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
- Partai politik hanya berperan sebagai fasilitator.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem ini, parlemen atau lembaga legislatif memiliki peranan penting dalam menjalankan pemerintahan negara.
Sistem ini memiliki ciri yaitu adanya ‘fusi/peggabungan kekuasaan’ pada parlemen. Jadi, keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja berpusat pada parlemen.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
- Parlemen berwenang menyusun kabinet atau dewan menteri.
- Menteri berasal dari anggota parlemen.
- Parlemen menysusun kabinet melalui pimpinan partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen.
- Perdana menteri berasal dari kalangan parlemen.
- Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
- Masa jabatan menteri sangat bergantung pada parlemen.
- Menteri/kabinet dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya parlemen.
- Apabila terjadi pertentangan antara kabinet dan parlemen, kepala negara/raja memiliki peran sebagai penengah.
3. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
Sistem pemerintahan semipresidensial adalah penggabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Sistem pemerintahan semipresidensial disebut juga sebagai sistem pemerintahan “dual eksekutif” atau eksekutif ganda.
Dalam sistem pemerintahan ini, presiden dipilih langung oleh rakyat dan menjalankan pemerintahan bersama dengan perdana menteri.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
- Presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan.
- Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri-meterinya baik yang memimpin departemen maupun non departemen.
- Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- Para menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Masa jabatan untuk setiap pemegang kekuasaan berakhir dalam periode tertentu.
- Presiden dan menteri tidak bisa dijatuhkan selama masa jabatannya.
- Pusat kekuasaan tersebar dan tidak mudah terjadi perubahan secara tiba-tiba.
4. Sistem Pemerintahan Komunis
Komunisme sendiri merupakan suatu ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atas alat- alat produksi yaitu tanah, modal, tenaga kerja yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, demi terwujudnya masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang memiliki tingkatan yang sama.
Ciri-ciri Negara Komunis
- Pemerintah memegang kekuasaan tertinggi.
- Semua sistem transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara adalah milik dari pemerintah.
- Hukum dan negara dihilangkan sebab keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi.
- Tidak akan dijumpai sistem pasar karena penyediaan bahan baku sampai dengan distribusi dikontrol penuh pemerintah.
- Salah satu doktrin komunis adalah “the permanent” atau “continuous revolution” yaitu revolusi secara terus-menerus.
- Menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis.
- Memiliki program tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama.
- Ekonomi luar negeri ditangani sepenuhnya oleh pimpinan komisaris rakyat.
- Komunis anti agama dan tidak mempercayai adanya Tuhan (atheis). Mereka beranggapan bahwa agama adalah candu masyarakat.
5. Sistem Pemerintahan Demokrasi liberal
Demokrasi liberal pertama kali diperkenalkan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jackques Rousseau.
Demokrasi liberal (atau disebut juga demokrasi konstitusional) merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.
Ciri-ciri Demokrasi Liberal
- Agama menjadi urusan masing-masing, sebab keyakinan beragama merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat pribadi, termasuk kepercayaan tentang ada atau tidaknya Tuhan (Atheis).
- Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- Mengutamakan kepentingan individu, terutama di lingkungan masyarakat.
- Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
- Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet di angkat dan diberhentikan oleh parlemen.
- Presiden menjabat sebagai kepala negara.
- Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
- Kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.
- Kekuasaan eksekutif secara konstitusional dibatasi oleh peraturan perundangan.
- Kelompok minoritas (agama,etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.
6. Sistem Pemerintahan Liberal
Sistem ini menjadikan asas kebebasan sebagai landasan dalam penetapan kebijakan. Karena Sebagian besar aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta, maka pemerintah tidak terlalu banyak dalam menghasilkan kebijakan.
Pengertian liberalisme itu sendiri adalah suatu ideologi atau paham yang sangat mementingkan kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Liberal
- Asas yang digunakan adalah asas demokrasi.
- Wakil rakyat dipilih oleh rakyat.
- Parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara.
- Memiliki lembaga di pemerintahan yanag mengawasi lembaga legislatif.
- Pengalaman individu sebagai dasar dalam membuat perangkat regulasi.
- Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusi.
- Setiap individu memiliki kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan.
- Setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat.