Daftar isi
Secara umum istilah demokrasi totaliter digunakan untuk menggambarkan situasi atau sistem pemerintahan di mana elemen-elemen demokrasi seperti pemilihan umum, partisipasi politik, dan kebebasan berbicara ada
Tetapi dalam kenyataannya, pemerintah atau penguasa memiliki kendali otoriter atau total atas negara dan masyarakat serta menciptakan ilusi demokrasi sementara penguasa sebenarnya menjalankan kontrol penuh.
Dalam demokrasi totaliter pemilihan mungkin dilakukan, tetapi sering kali terbatas atau diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya sudah ditentukan oleh pihak-pihak terkait. Media massa dan oposisi politik juga dapat dikendalikan atau dibungkam secara efektif oleh pemerintah.
Hal tersebut adalah bentuk totalitarisme atau otoritarianisme yang mencoba menyamarkan diri dengan menggunakan elemen-elemen demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan. Istilah tersebut sering digunakan sebagai kritik terhadap situasi di mana demokrasi sebenarnya tidak ada atau hanya ada sebagai ucapan semata, dan pemerintah sebenarnya menjalankan kontrol otoriter.
Ini bukanlah konsep atau sistem pemerintahan yang sah atau ideal dalam konteks demokrasi sejati. Istilah demokrasi totaliter tersebut menciptakan kontradiksi, karena demokrasi menekankan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan kebebasan berbicara.
Sedangkan totalitarisme mencerminkan kontrol otoriter yang penuh atas semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam sistem demokrasi totaliter, elemen-elemen demokrasi sering kali hanya ada sebagai ilusi, sementara pemerintah sebenarnya menjalankan kontrol penuh.
Beberapa ahli dan penulis telah mengulas tentang situasi di mana sistem pemerintahan mencoba menyamarkan kontrol otoriter mereka dengan menggunakan istilah demokrasi. Berikut adalah pandangan beberapa ahli terkait demokrasi totaliter.
Hannah Arendt adalah seorang filosof politik terkenal yang mengkaji berbagai aspek politik, termasuk demokrasi dan totaliterisme. Menurut pandangan Hannah Arendt, demokrasi totaliter adalah istilah paradoks yang mengacu pada situasi.
Di mana, sebuah rezim otoriter atau totaliter mencoba mengklaim atau meniru unsur-unsur demokrasi sementara sebenarnya tetap mempertahankan kendali absolut atas negara dan masyarakat. Dalam bukunya The Origins of Totalitarianism (Asal Mula Totalitarianisme), Arendt mengkaji perkembangan sistem totaliter di abad ke-20 dan menyoroti bagaimana pemerintahan totaliter menggunakan propaganda dan manipulasi untuk menciptakan ilusi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.
Arendt berpendapat bahwa dalam demokrasi totaliter, pemerintahan berusaha menciptakan ilusi demokrasi dengan mengadakan pemilihan umum atau mengizinkan beberapa bentuk partisipasi politik yang terbatas, tetapi sebenarnya, kekuasaan berpusat pada pemerintah atau partai yang berkuasa secara mutlak.
Carl Friedrich dan Zbigniew Brzezinski adalah dua ilmuwan politik terkenal yang bekerja sama dalam penelitian mereka tentang sistem pemerintahan otoriter dan totaliter. Keduanya mengembangkan konsep demokrasi totaliter untuk menggambarkan situasi.
Situasi tersebut seperti pemilihan umum formal, tetapi kebebasan politik dan hak asasi manusia seringkali diabaikan atau ditekan oleh pemerintah. Dalam bukunya yang berjudul Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Kediktatoran Totaliter dan Autokrasi), keduanya membahas ciri-ciri pemerintahan totaliter dan bagaimana pemerintahan semacam itu dapat menggunakan istilah demokrasi untuk menipu atau meresahkan masyarakat.
Dengan menggunakan konsep trsebut, Friedrich dan Brzezinski mendokumentasikan cara di mana beberapa rezim otoriter berusaha untuk mengklaim legitimasi demokratis sambil tetap mempertahankan kendali otoriter mereka atas negara dan masyarakat.
Hal itu merupakan istilah yang membantu untuk memahami bagaimana otoritarianisme dapat mengambil wujud yang lebih kompleks daripada sekadar pemerintahan yang otoriter tanpa pemilihan.
Juan J. Linz adalah seorang ilmuwan politik terkenal yang juga mempelajari berbagai bentuk sistem pemerintahan, termasuk demokrasi totaliter. Menurut pandangan Juan J. Linz, demokrasi totaliter adalah sistem politik yang memiliki pemilihan umum dan institusi-institusi formal yang mendukungnya, tetapi sebenarnya berfungsi untuk mempertahankan pemerintahan otoriter atau totaliter.
Dalam penelitiannya tentang demokrasi yang cacat atau demokrasi terpimpin, Linz mengulas situasi di mana pemilihan umum ada tetapi tidak ada alternatif yang nyata bagi pemerintah yang berkuasa, sehingga demokrasi hanya menjadi ilusi.
Hasil pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai cara, termasuk penghitungan suara yang tidak adil atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa. Dengan konsep tersebut, Linz menyoroti bahwa dalam demokrasi totaliter, pemilihan umum mungkin ada.
Tetapi dalam kenyataannya, pemerintah atau partai yang berkuasa memiliki kendali absolut atas proses politik dan masyarakat serta membantu untuk memahami bagaimana otoritarianisme dapat mengambil bentuk yang lebih kompleks dan melibatkan elemen-elemen demokratis untuk menciptakan ilusi demokrasi.
Terlepas dari kontradiksi dalam istilah demokrasi totaliter, kadang-kadang istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pemerintah mencoba menjalankan pemerintahan otoriter atau totaliter sambil tetap mempertahankan ilusi demokrasi.
Berikut adalah beberapa ciri-ciri demokrasi totaliter.
1. Komunisme
Komunisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan distribusi kekayaan, dengan tujuan utama mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi. Dalam sistem komunisme, konsep utama adalah bahwa seluruh masyarakat harus memiliki kontrol bersama atas sumber daya ekonomi, dan kekayaan harus didistribusikan berdasarkan kebutuhan individu.
Kemudian, sistem pemerintahan komunisme merupakan bentuk pemerintahan yang berdasarkan ideologi komunis. Dalam sistem tersebut, pemerintah atau partai komunis memiliki kendali penuh atas aset ekonomi dan seringkali juga mengendalikan lembaga-lembaga politik dan sosial. Beberapa ciri umum dari sistem pemerintahan komunisme adalah sebagai berikut.
Sistem pemerintahan komunisme dapat bervariasi dalam pelaksanaannya di berbagai negara. Beberapa negara yang mengadopsi sistem komunis termasuk Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, dan negara-negara Eropa Timur pada abad ke-20.
Meskipun sistem tersebut menciptakan kontrol ekonomi dan sosial yang kuat, juga sering diiringi dengan kritik terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan individu, dan efisiensi ekonomi. Sejak awal 1990-an, banyak negara telah beralih dari sistem komunisme menuju sistem pemerintahan yang berbeda atau reformasi ekonomi.
Kaitannya dengan demokrasi totaliter adalah bahwa dalam beberapa kasus sejarah, negara-negara yang menganut ideologi komunis mencoba untuk menciptakan ilusi demokrasi sambil mempertahankan kontrol otoriter.
2. Fasisme
Fasisme merupakan ideologi politik ekstrem yang menekankan otoritas diktator, nasionalisme yang ekstrem, penindasan oposisi politik, dan penghapusan hak-hak sipil dan politik individu. Hal tersebut sering diidentifikasi dengan supremasi ras atau kebangsaan, dan pemerintahan yang menerapkan ideologi ini cenderung otoriter dan represif.
Sistem pemerintahan fasisme adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada ideologi fasisme. Dalam sistem itu, pemerintah yang dipimpin oleh diktator atau partai otoriter memiliki kendali penuh atas negara dan masyarakat. Kebebasan individu dan hak-hak sipil sering kali sangat terbatas, dan oposisi politik ditindas. Kesamaan sistem pemerintahan fasisme dan demokrasi totaliter adalah sebagai berikut.
Beberapa negara yang sering dikritik karena mencoba menyamarkan sistem otoriter dengan menggunakan istilah demokrasi, negara-negara tersebut antara lain sebagai berikut.
Korea Utara adalah negara yang sering disebut sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea. Namun, istilah demokrasi totaliter adalah istilah paradoks yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana demokrasi sebenarnya tidak ada, dan pemerintahan otoriter mencoba memberikan kesan sebaliknya.
Pemerintah Korea Utara memiliki kendali penuh atas media massa dan akses ke informasi dari luar negara. Hal itu memungkinkan pemerintah untuk mengontrol narasi dan informasi yang diterima oleh rakyatnya.
Korea Utara juga menjadi negara yang dikelola secara ketat oleh Partai Buruh Korea di bawah kepemimpinan keluarga Kim. Meskipun konstitusinya secara resmi menyatakan prinsip-prinsip demokrasi, dalam kenyataannya, negara tersebut dikenal karena kendali otoriter yang kuat.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang secara resmi dikenal sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok atau sosialisme Tiongkok serta sistem yang diatur oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Meskipun Tiongkok memiliki elemen-elemen seperti pemilihan umum pada tingkat tertentu, sebagian besar pengamat dan analis menganggapnya sebagai negara dengan sistem pemerintahan otoriter atau totaliter, bukan sebagai demokrasi totaliter.
Kemudian, Tiongkok telah mendapat kritik internasional karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengawasan yang kuat, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan buruk terhadap kelompok etnis dan agama tertentu.
Sehingga, meskipun Tiongkok memiliki beberapa unsur yang mungkin mirip dengan demokrasi, seperti pemilihan umum pada tingkat tertentu, struktur pemerintahan yang kuat dan kendali yang ketat oleh Partai Komunis Tiongkok sering membuatnya dianggap sebagai negara otoriter atau totaliter daripada sebagai demokrasi totaliter.
Kuba adalah negara yang dikelola oleh Partai Komunis Kuba dan memiliki sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sosialisme Kuba. Meskipun pemerintah Kuba menggunakan istilah demokrasi sosialis, negara tersebut seringkali dianggap sebagai negara dengan sistem pemerintahan otoriter atau totaliter, bukan sebagai demokrasi totaliter.
Partai Komunis Kuba memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan kebijakan negara. Partai Komunis memiliki otoritas mutlak dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun diadakan pemilihan umum, pemilihan di Kuba seringkali hanya mengonfirmasi kandidat yang disetujui oleh pemerintah atau Partai Komunis Kuba.
Kemudian, pemerintah Kuba memiliki kendali atas media massa dan informasi. Media swasta dan akses internet dibatasi, sehingga pengaruh pemerintah dalam bentuk propaganda sangat besar. Dengan demikian, meskipun Kuba mengklaim sebagai demokrasi sosialis.
Banyak pengamat dan analis menganggapnya sebagai negara dengan sistem pemerintahan otoriter atau totaliter. Selain itu menciptakan ketidaksesuaian antara retorika yang digunakan oleh pemerintah dan kenyataan di lapangan.