Daftar isi
Pada masa awal kemerdekaan sebenarnya bangsa Indonesia telah memperoleh warisan perekonomian yang secara tidak langsung telah ditinggalkan oleh Jepang.
Namun warisan tersebut tidaklah stabil, hal tersebut diperparah dengan kondisi keamanan yang ada di Indonesia yang juga dirasa belum stabil, akibat masih maraknya pergantian kabinet yang terjadi.
Selain diperparah dengan kondisi yang belum stabil, Belanda yang belum menerima kekalahannya juga masih berusaha memprovokasi rakyat Indonesia dan berusaha untuk menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
Berikut paparan mengenai kondisi perekonomian di Indonesia pada awal kemerdekaan:
Hiperinflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaannya. Hiperinflasi sendiri merupakan inflasi yang sangat tinggi yang sudah tak terkendalikan oleh pemerintah.
Hiperinflasi itu terjadi saat barang kebutuhan pokok mengalami lonjakan harga yang terus meningkat namun nilai mata uang dalam kondisi tersebut malah menurun drastis.
Pada awal kemerdekaan Indonesia hal itu terjadi karena pemerintah masih belum bisa menangani kondisi keuangan dengan stabil. Ditambah dengan masih adanya pergolakan pergolakan yang terjadi di berbagai daerah justru malah semakin menjadi beban.
Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa itu juga turun menjadi andil terjadinya hiperinflasi di Indonesia.
Membludaknya peredaran mata uang Jepang itu sendiri disebabkan karena bangsa Indonesia tidak melarang adanya peredaran mata uang Jepang di Indonesia.
Hal itu dikarenakan pemerintah Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Di sisi lain, pada tanggal 6 maret 1946 panglima dari Allied Forces For Netherlands East Indies (AFNEI) juga mengumumkan diberlakukannya mata uang NICA pada daerah daerah yang telah dikuasai oleh sekutu. Hal tersebut semakin memperparah kondisi perekonomian Indonesia tentunya.
Seperti yang telah dipaparkan di atas, walaupun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada khalayak luas, Belanda tetap tidak mau mengakui hal tersebut.
Belanda justru semakin gelap mata untuk dapat memprovokasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Belanda justru menghalalalkan segala cara untuk dapat menghambat sistem perekonomian Indonesia.
Salah satu hal yang dilakukan belanda adalah dengan melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda ini dimulai dengan memblokade Jawa dan Sumatra.
Jawa dan Sumatra merupakan wilayah vital bagi kegiatan perekonomian Indonesia, sebab seluruh daerah yang berada di luar kedua pulau tersebut telah dikuasai oleh NICA.
Hal tersebut yang melatarbelakangi Belanda memilih Jawa dan Sumatra. Aksi Blokade tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia.
Selain itu blokade tersebut juga mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan yang dimiliki oleh Belanda.
Hal-hal tersebut dilakukan Belanda, agar ia mampu menekan Indonesia untuk dapat dikuasai kembali dan untuk melancarkan upaya Belanda dalam mengembalikan eksistensinya kembali di Indonesia.
Dengan adanya blokade tersebut, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan beberapa kegiatan ekspor terpaksa dihentikan.
Akibat tidak dapatnya hasil komoditas di Indonesia untuk diekspor, perekonomian di Indonesia menjadi terus melemah. Blokade tersebut menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi.
Penghasilan pemerintah pun hanya bergantung dari produksi sektor pertanian. Adanya dukungan yang berasal dari para petani Indonesia, mampu membuat Indonesia bertahan dalam keadaan ekonomi yang sulit ini.
Seluruh usaha yang dilakukan Indonesia dalam hal ekspor impor terus dihalang halangi oleh pihak Belanda, sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia harus menggunakan kas negara yang hanya sedikit untuk mampu membuka segala peluang perekonomian yang ada.
Akibatnya kas negara Indonesia mengalami kekosongan serta pajak dan bea yang masuk juga sangat berkurang dari seharusnya sehingga pendapatan pemerintah tidaklah sebanding dengan pengeluaran yang ada.
Dengan adanya semangat dari para petani dan penduduk Indonesia yang masih memiliki kemauan untuk dapat terus maju dan berjuang dalam keadaan perekonomian yang buruk ini, pemerintah Indonesia terus memikirkan langkah langkah yang terbaik untuk dapat keluar dari krisis ekonomi ini.
Berikut langkah-langkah pemerintah indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada:
1. Penetapan Mata Uang Indonesia
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi masalah keuangan ini adalah dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia. Mata uang tersebut yaitu:
Tidak hanya itu, Akhirnya Indonesia juga mengeluarkan uang kertas sendiri pada tanggal 1 Oktober 1946 yang diberi nama Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI.
Penetapan mata uang tersebut didasarkan pada Undang Undang No. 17 Tahun 1946 yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia.
Selain itu juga pemerintah Indonesia menetapkan sebuah UU yang mengatur mengenai kurs mata uang Jepang terhadap ORI.
Untuk lebih banyak dalam memproduksi ORI ini, pemerintah Indonesia membentuk sebuah bank pada tanggal 1 november yang diberi nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Didirikannya BNI ini untuk mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di indonesia.
2. Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi
Konferensi ekonomi tersebut dilaksanakan pada awal kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1946. Konferensi tersebut dilakukan dalam 2 periode:
Konferensi ekonomi I ini dilakukan pada Februari 1946 dengan tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai penanggulangan masalah masalah ekonomi yang hadir pada awal kemerdekaan Indonesia.
Salah satu hasil dalam konferensi ini adalah dengan diberlakukannya pemerataan bahan makanan.
Konferensi ekonomi yang kedua ini dilaksanakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Pada konferensi kedua ini membahas mengenai masalah program perekonomian Indonesia, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi serta alokasi tenaga manusia.
3. Membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
Badan Perancang ekonomi ini didirikan pada 19 Januari 1947 dengan tujuan untuk membuat perencanaan pembangunan perekonomian jangka waktu dua sampai tiga tahun.
Pembentukan badan ini merupakan inisiatif dari A. K Ghani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran
4. Melaksanakan Kasimo Plan
Kasimo plan ini dibentuk oleh Menteri Persediaan Pangan Rakyat, I. J Kasimo. Kasimo plan ini bertujun untuk membentuk rencana produksi dalam jangka waktu lima tahun yang dikenal dengan julukan Kasimo plan.
Rencana tersebut meliputi rencana produksi yang dilakukan tiga tahun tepatnya pada tahun 1948 sampai 1950 yang membahas mengenai swasembada pangan.
5. Membentuk Persatuan Tenaga ekonomi (PTE)
Pembentukan PTE ini merupakan hasil dari permusyawaratan kaum ekonomi Indonesia yang telah diselenggarakan di Bandung, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1945.
Pembentukan PTE ini bertujuan untuk menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ekonomi bangsa.
6. Melaksanakan program Pinjaman Nasional
Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Ir. Surachman yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan persetujuan BP-KNIP.
Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu empat puluh tahun. Respon rakyat Indonesia terhadap program pemerintah tersebut justru di luar dugaan.
Rakyat Indonesia sangat mendukung dengan upaya pemerintah ini. Bahkan, rakyat berbondong bondong untuk datang ke Bank tabungan pos dan rumah pegadaian untuk menyetorkan uangnya.
Pada tahun pertama penyelenggaraan program ini pemerintah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 500 juta. Keberhasilan ini tidaklah dapat dicapai tanpa adanya dukungan, partisipasi, dan kepercayaan terhadap program yang diusung oleh pemerintah.
7. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
Pemerintah melakukan berbagai strategi untuk dapat menembus blokade yang dilakukan oleh Belanda ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia seperti: