Pengukuran Kinerja: Pengertian – Metode dan Contohnya

Setiap organisasi, baik organisasi sektor publik maupun swasta, tentu akan berupaya untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerjanya.

Hal ini dikarenakan faktor lingkungan yang selalu berubah sehingga menuntut organisasi untuk menciptakan dan menerapkan strategi yang tepat sebagai jawaban untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi.

Karena itulah, setiap organisasi mengembangkan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi posisi organisasi saat ini serta membantu manajer menciptakan dan mengimplementasikan strategi terbaiknya.  

Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengertian pengukuran kinerja secara umum

Secara umum, pengukuran kinerja diartikan sebagai proses mengumpulkan, menganalisa, dan/atau melaporkan informasi-informasi mengenai kinerka individu, kelompok, organisasi, atau sistem.

Pengertian pengukuran kinerja menurut KBBI

Pengukuran kinerja terdiri atas dua kata yaitu pengukuran dan kinerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, pengukuran diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengukur. Adapun kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja.

Dengan demikian, pengertian pengukuran kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah proses mengukur capaian atau kemampuan kerja.

Pengertian pengukuran kinerja menurut para ahli

Pengertian pengukuran kinerja menurut para ahli antara lain sebagai berikut.

• A.D Neely dkk (2002)
  Ia mendefiniskan pengukuran kinerja sebagai proses menghitung efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan di masa lalu.
• James B. Whittaker dalam LAN (2008)
  Pengukuran kinerja atau performance measurement adalah alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebagai sebuah proses stratejik, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dari sasaran stratejik organisasi.
• Lembaga Administrasi Negara (2008)
  Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.
• Max Moullin (2003)
  Pengukuran kinerja adalah mengevaluasi bagaimana organisasi yang baik dikelola dan bagaimana organisasi menyampaikan nilai-nilai yang dimiliki kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.
• Reference Guide
  Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Karakteristik Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki beberapa karakteristik. Untuk organisasi sektor swasta, karakteristik pengukuran kinerja yang baik ditandai dengan arah pengukuran kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi.

Hal ini ditegaskan oleh R.A Supriyono (2018) yang menyatakan bahwa karakteristik pengukuran kinerja yang baik adalah yang mengarah pada keselarasan tujuan yang memenuhi kriteria keterkendalian, kelengkapan, dan keterpisahan.

• Keterkendalian atau controllability mengacu pada kriteria yang ditentukan oleh wewenang dan tanggung jawab atas terjadinya dan besar kecilnya sesuatu yang dikendalikan (beban, pendapatan, laba, dan investasi). Hal ini menimbulkan perilaku disfungsional pada diri manajer dimana ia harus mengendalikan sesuatu, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memengaruhinya. Dengan kata lain, manajer tidak dapat mengendalikan jika tidak diberi wewenang.
• Kelengkapan atau completeness mengacu pada pengukuran semua dimensi kinerja yang relevan atau berkaitan.
• Keterpisahan atau separation mengacu pada adanya hubungan serta pemisahan aktivitas-aktivitas dan evaluasi manajerial sehingga dapat dibedakan antara daya tarik ekonomis suatu aktivitas dengan pengelolaan aktivitas.

Adapun menurut Hery (2017), karakteristik pengukuran kinerja yang efektif antara lain sebagai berikut.

• Sistem pengukuran kinerja harus sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
• Waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengukuran kinerja harus tidak lebih besar dari manfaat yang diperoleh perusahaan.
• Sistem pengukuran kinerja harus mempertimbangkan berbagai macam akibat yang mungkin terjadi pada individu yang sedang dievaluasi.
• Pengukuran kinerja merupakan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen. Karena itu,  kesalahan dalam pengukuran harus dihindari agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.

Fungsi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut.

• Sebagai motivasi bagi manajer dalam membuat keputusan yang menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan maupun bagi diri mereka sendiri.
• Sebagai dasar bagi organisasi atau perusahaan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kerja.
• Sebagai alat untuk mengevaluasi peran manajer dan manajemen.
• Sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut LAN (2008), tujuan pengukuran kinerja untuk organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut.

• Menilai pencapaian setiap indikator kinerja secara kuantitatif sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan.
• Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator input saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator output, outcomes, manfaat dan dampak.
• Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun manfaat pengukuran kinerja menurut LAN (2008) antara lain sebagai berikut.

• Pengukuran kinerja membantu pimpinan instansi pemerintah dalam penentuan tingkat pencapaian tujuan yang perlu dicapai.
• Sistem Pengukuran Kinerja yang efektif memberikan umpan balik bagi para pengelola dan pembuat keputusan di dalam proses evaluasi dan perumusan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
• Menjadi alat komunikasi antara pimpinan organisasi, pegawai dan para stakeholders eksternal.
• Sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakkan instansi pemerintah ke arah yang positif. Sebaliknya, sistem yang buruk dapat menyebabkan organisasi menyimpang jauh dari tujuan.
• Mengidentifikasi kualitas pelayanan instansi pemerintah.

Adapun manfaat pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Yuwono (2006) antara lain sebagai berikut.

• Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
• Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
• Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
• Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
• Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi ganjaran atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Syarat Pengukuran Kinerja

Beberapa syarat yang ada dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut.

• Fokus pada perhatian atau focus attention mengacu pada panduan tindakan spesifik yang dapat menghasilkan dampak yang diinginkan dan mendorong persepsi pembagian resiko.
• Pedoman perilaku atau guiding behavior mengacu pada hal-hal yang menuntun perilaku ke arah yang diharapkan, yang dapat dilakukan apabila pengukuran kinerja dapat menghubungkan tindakan dengan dampak. Organisasi merepresentasikan dampak yang diinginkan dalam pengukuran, yang kemudian menjadi fokus tindakan organisasi.
• Peningkatan persepsi kewajaran atau enhancing perceived fairness mengacu pada hal-hal yang sangat penting dan paling sulit dari atribut pengukuran. Namun, hal ini menjadi keharusan apabila ingin mewujudkan desentralisasi yang efektif.

Metode Pengukuran Kinerja

Banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah organisasi baik organisasi sektor publik maupun swasta. Berikut adalah dua di antaranya.

1. Balanced Scorecard

Balanced scorecard adalah metode pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992.

Metode ini menyatakan bahwa terdapat empat perspektif yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi yakni :

• perspektif pelanggan mengacu seperangkat tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam rangka menjaga pelanggan yang telah ada
• perspektif keuangan mengacu pada pentingnya memahami uang dan cara menginvestasikannya
• perspektif internal mengacu pada bagaimana proses internal yang berlangsung dalam organisasi dapat membantu organisasi mencapai tujuannya serta bagaimana cara menambahkan nilai-nilai pada suatu barang atau jasa agar dapat dibeli oleh pelanggan
• perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengacu pada kemampuan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

2. Malcolm Baldridge Model

Malcolm Baldridge National Quality Award diciptakan tahun 1987 oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Metode ini diciptakan untuk menawarkan standar kualitas yang sempurna serta membantu perusahaan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi.

Metode ini juga memungkinkan setiap organisasi mencapai tujuannya dan memperbaiki hasil yang diperoleh.

Selain itu, metode ini juga dapat menjadikan organisasi lebih kompetitif dengan cara menyelaraskan rencana, proses, keputusan, sumberdaya manusia, tindakan dan hasil yang dicapai.

Ada tujuh kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja prima yaitu sebagai berikut.

• kepemimpinan
• perencanaan stratejik
• fokus pada pelanggan
• pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan
• fokus pada tenaga kerja
• fokus pada operasional
• hasil

Proses Pengukuran Kinerja

Proses penilaian kinerja berlangsung lalui beberapa tahapan yang disebut siklus pengukuran kinerja.

Menurut Indra Bastian (2006), tahap-tahap pengukuran kinerja untuk organisasi sektor publik adalah sebagai berikut.

• Perencanaan Strategi mengacu pada penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas sekaligus perencanaan kinerja.
• Penciptaan Indikator mengacu pada penyusunan dan penetapan ukuran/indikator kinerja berupa input, proses, output, outcomes, benefit atau impacts. Indikator atau ukuran yang mudah adalah untuk kegiatan yang dapat dihitung.
• Pengembangan Sistem Pengukuran Data mengacu pada beberapa kegiatan yakni meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan, serta penggunaan data pengukuran kinerja yang dihimpun yang dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.
• Penyempurnaan Kinerja mengacu pada pemikiran kembali atas indikator hasil (outcomes) dan indikator dampak (impacts)
• Pengintegrasian Dengan Proses Manajemen mengacu pada penggunaan ukuran kinerja yang tersedia secara efektif yang dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.

Contoh Pengukuran Kinerja

Contoh pengukuran kinerja salah satunya adalah mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan metode balanced scorecard.

Hal-hal yang dikaji atau diteliti adalah terkait keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan sesuai empat perspektif dalam metode balanced scorecard.

• perspektif keuangan meliputi profitabilitas, pertumbuhan dan nilai pemegang saham, dan kinerja keuangan bias yang diukur dengan rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
• perspektif pelanggan yang meliputi pengukuran pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan mempertahankan pelanggan lama, tingkat profitabilitas pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan.
• perspektif bisnis internal meliputi hasil survey pelanggan dan hasil uji laboratorium
• perspektif pembelajaran dan pertumbuhan meliputi tingkat kepuasan karyawan dan sistem informasi yang tersedia.

Metode balanced scorecard dapat diterapkan pada organisasi sektor swasta seperti perusahaan telekomunikasi maupun publik seperti perusahaan daerah air minum.