15 Contoh Budaya Politik Kaula di Indonesia

Budaya merupakan warisan dan kumpulan nilai, norma, kepercayaan, praktik, simbol, serta ekspresi yang dibagikan oleh suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Budaya mencerminkan cara hidup, identitas, dan pandangan dunia kelompok tersebut, serta memengaruhi cara individu berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam masyarakat tersebut.

Budaya juga bersifat dinamis dan terus berubah seiring waktu, karena pengaruh internal dan eksternal. Semua itu melibatkan bahasa, seni, agama, pakaian, makanan, tradisi, nilai-nilai, dan banyak aspek lain yang membentuk identitas sebuah kelompok atau masyarakat.

Budaya politik kaula yang juga dikenal sebagai budaya politik subjek atau budaya politik apatis adalah salah satu dari tiga jenis budaya politik yang diidentifikasi oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam teori budaya politik.

Budaya politik Kaula ditandai oleh tingkat partisipasi politik yang rendah, ketidakpedulian terhadap urusan politik, dan kurangnya minat dalam proses politik. Masyarakat dengan budaya politik Kaula seringkali cenderung pasif, apatis, dan kurang terlibat dalam politik serta memiliki tanggapan bahwa pengaruhnya terbatas atau bahwa politik tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itulah yang dapat mengakibatkan partisipasi pemilihan yang rendah dan kurangnya respons terhadap isu-isu politik. Untuk beberapa negara, terdapat tingkat partisipasi pemilihan yang rendah, terutama dalam pemilihan-pemilihan lokal atau pemilihan yang dianggap kurang penting. Generasi muda sering kali dianggap kurang berminat dalam politik dan pemilihan.

Berikut merupakan contoh dari budaya politik kaula.

1. Rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum

Masyarakat yang menganut budaya politik Kaula seringkali tidak memiliki minat dalam politik dan pemilihan serta merasa bahwa politik tidak memengaruhi hidup mereka secara signifikan. Rendahnya partisipasi juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan, calon yang berpartisipasi, dan isu-isu yang dibahas selama pemilihan.

Selain itu, budaya politik trsebut seringkali diwarnai oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan pejabat publik, yang dapat mengurangi motivasi untuk memilih. Masyarakat yang apatis terhadap politik mungkin merasa bahwa suaranya tidak akan membuat perbedaan, sehingga lebih memutuskan untuk tidak memilih.

Dengan demikian, akibat rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum menjadi salah satu hasil yang dapat diamati ketika budaya politik kaula mendominasi dalam masyarakat, dan hal tersebut dapat memiliki dampak penting terhadap sistem politik dan pengambilan keputusan.

2. Ketidakpedulian terhadap debat politik dan kampanye pemilihan

Masyarakat atau kelompok yang tidak peduli terhadap debat politik dan kampanye pemilihan lebih memiliki pemahaman yang terbatas tentang posisi calon dan isu-isu yang dibahas, yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihannya.

Ketika pemilih tidak terlibat dalam debat atau mengikuti kampanye, kelompok tersebut membuat keputusan pemilihan berdasarkan faktor-faktor lain, seperti afiliasi partai atau nama yang dikenal, daripada informasi yang komprehensif.

Ketidakpedulian terhadap debat politik dan kampanye pemilihan seringkali mengarah pada partisipasi pemilih yang rendah dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, cara mengatasi rasa ketidakpedulian terhadap debat politik dan kampanye pemilihan menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu politik yang penting.

Budaya politik kaula dapat menjadi penghalang dalam hal trsebut dan pendidikan politik serta upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dapat membantu mengatasi dampaknya.

3. Tidak aktif dalam organisasi politik atau partai politik

Dengan tidak aktif dalam organisasi politik atau partai politik, seseorang atau kelompok masyarakat kurang memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan dan arah politik. Masyarakat yang tidak aktif dalam organisasi politik sering tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupannya.

Selain itu, tidak aktifnya dalam partai politik sesorang memiliki sedikit pengaruh dalam menentukan calon yang akan diusung oleh partai tersebut. Dengan kata lain, ketidakaktifan seseorang dalam organisasi politik atau partai politik dapat menjadi tanda bahwa budaya politik di suatu masyarakat cenderung apatis dan kurang berpartisipasi dalam proses politik.

Upaya untuk mengatasi dampak budaya politik kaula mungkin melibatkan meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik, serta mendorong partisipasi dalam organisasi politik sebagai cara untuk memengaruhi perubahan politik.

4. Kurangnya minat dalam isu-isu politik yang sedang berlangsung

Kurangnya minat dalam isu-isu politik yang sedang berlangsung adalah salah satu dampak dari pudaya politik kaula. Dalam budaya politik kaula, masyarakat cenderung tidak tertarik pada perkembangan isu-isu politik yang aktual dan relevan.

Masyarakat yang kurang tertarik dalam isu-isu politik mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang masalah politik yang kompleks. Kurangnya minat dalam isu-isu politik dapat berdampak pada tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam pemilihan umum.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pendidikan politik dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu politik yang relevan dapat membantu menggerakkan masyarakat menuju partisipasi politik yang lebih aktif dan berinformasi.

5. Ketidakpedulian terhadap perubahan dalam kebijakan publik

Masyarakat yang tidak peduli terhadap perubahan kebijakan secara langsung tidak aktif dalam memberikan masukan atau berpartisipasi dalam proses demokratis yang membentuk kebijakan baru. Ketidakpedulian trsebut dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana perubahan kebijakan dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu menjadi kurang peduli terhadap perubahan kebijakan mungkin tidak merespons atau merespon secara minimal terhadap isu-isu kebijakan yang sedang berlangsung. Adapun cara untuk mengatasi dampak tersebut perlu dengan melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses kebijakan publik, serta pendidikan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memahami konsekuensi dan relevansi perubahan kebijakan bagi kehidupannya.

6. Kurangnya partisipasi dalam demonstrasi atau protes politik

Demonstrasi dan protes politik sering digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Kurangnya partisipasi dapat mengurangi tekanan publik terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan.

Partisipasi dalam demonstrasi atau protes menciptakan aksi kolektif yang dapat memengaruhi kebijakan dan perubahan sosial. Ketidakpedulian terhadap partisipasi dapat mengurangi dampak aksi kolektif. Demonstrasi politik juga biasanya berkaitan dengan isu-isu politik tertentu.

Kurangnya partisipasi dapat mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Dengan adanya demonstrasi politik maka dapat membangun solidaritas sosial di antara kelompok masyarakat. Kurangnya partisipasi dapat mengakibatkan kurangnya solidaritas dan dukungan terhadap perubahan.

Mendorong kesadaran politik, pendidikan tentang kekuatan kolektif, dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam demonstrasi atau protes dapat membantu mengatasi dampak budaya politik kaula tersebut.

7. Tidak ikut serta dalam diskusi publik tentang masalah politik

Diskusi publik adalah cara untuk bertukar ide dan pandangan mengenai isu-isu politik. Tidak ikut sertanya dalam diskusi dapat mengurangi keragaman pendapat dan pemahaman. Selain itu dengan berdiskusi dapat membuka peluang untuk memahami pandangan dan pengalaman orang lain.

Ketidakikutsertaan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang perspektif yang berbeda serta dapat mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik. Ketidakikutsertaan dapat menghasilkan minimnya tekanan tersebut, memungkinkan keputusan politik diambil tanpa respons publik yang kuat.

Dengan merangsang partisipasi dalam diskusi publik dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran politik dapat membantu mengatasi dampak dari budaya politik kaula.

8. Kurangnya pengetahuan tentang struktur politik dan proses legislasi

Ketidakpahaman tentang struktur politik dan proses legislasi dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, termasuk pemilihan umum dan advokasi kebijakan. Masyarakat yang tidak memahami struktur politik mungkin kurang dapat memengaruhi atau berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang proses legislasi dapat menciptakan ketidakpastian dalam memahami bagaimana undang-undang dibuat dan diubah, sehingga membuat masyarakat sulit memahami implikasi kebijakan serta menyebabkan pemilih membuat keputusan yang tidak berdasarkan informasi yang memadai.

Akibatnya, tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat mungkin tidak dapat memahami bagaimana pemerintah beroperasi, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Adapun upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan dan informasi dapat membantu mengatasi dampak budaya politik kaula yang menciptakan kurangnya pemahaman tentang struktur politik dan proses legislasi.

9. Memiliki pandangan bahwa politik tidak memiliki dampak nyata pada kehidupan sehari-hari

Masyarakat yang meyakini bahwa politik tidak memiliki dampak nyata cenderung kurang berpartisipasi dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Pandangan bahwa politik tidak penting dapat menyebabkan kurangnya ketertarikan terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masyarakat yang meremehkan dampak politik mungkin tidak merasa perlu atau termotivasi untuk menekan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan pemerintah serta kurangnya keterlibatan dalam kegiatan advokasi atau gerakan sosial yang bertujuan untuk perubahan politik.

Kemudian dampak dari budaya politik kaula dapat membuat rasa ketidakpercayaan terhadap dampak politik dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara dalam proses politik.

10. Kurangnya kepercayaan pada integritas pejabat publik

Ketidakpercayaan terhadap integritas pejabat publik dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pemilihan, merasa bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan. Kemudian, masyarakat yang tidak percaya pada integritas pejabat publik mungkin tidak mendukung atau bahkan menentang kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah.

Selain itu, rasa tidak percaya dapat menghasilkan minimnya keterlibatan dalam aktivitas politik, seperti diskusi publik atau aksi advokasi, karena memiliki keyakinan bahwa perubahan tidak mungkin terjadi. Rendahnya kepercayaan pada integritas pejabat publik juga dapat mengurangi rasa memiliki dan kebanggaan terhadap negara atau pemerintah.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya kepercayaan tersebut dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pemerintahan. Reformasi kebijakan yang mendukung integritas dan langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat juga membantu mengubah rasa ketidakpercayaan pada pejabat publik.

11. Minimnya partisipasi dalam pemilihan lokal atau regional

Minimnya partisipasi dapat menghasilkan representasi yang tidak akurat atau kurang mencerminkan kepentingan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan lokal mungkin kurang terlibat dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi langsung kehidupannya di tingkat lokal atau regional.

Kemudian, dengan minimnya partisipasi dapat menciptakan rendahnya pemahaman tentang isu-isu lokal atau regional yang penting, sehingga masyarakat mungkin tidak terinformasi dengan baik untuk membuat keputusan yang tepat.

Selain itu juga, akan menghasilkan tingkat keterwakilan yang rendah dalam struktur pemerintahan lokal atau regional, dengan potensi mengarah pada ketidaksetaraan representasi. Dengan demikian, salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan edukasi politik terkait isu-isu lokal, dan menciptakan dorongan untuk terlibat dalam proses politik di tingkat yang lebih lokal.

12. Tidak berpartisipasi dalam inisiatif warga atau petisi politik

Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam memberi inisiatif atau petisi politik dapat mengurangi pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, membatasi kemampuannya untuk menciptakan perubahan.

Tanpa partisipasi aktif, inisiatif warga atau petisi politik akan tidak tercapainya dukungan yang cukup atau mendapatkan momentum untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Dengan partisipasi yang rendah dalam memberikan pendapat atau kritik terhadap politik dapat mengurangi tekanan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga untuk bertindak.

Adapun usaha yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan edukasi atau pemahaman politik, melibatkan masyarkat dalam kegiatan politik dan membentuk kelompok diskusi terkait isu politik yang sedang terjadi.

13. Kurangnya minat dalam mengikuti berita politik atau program berita

Kurangnya minat dapat mengakibatkan minimnya partisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau kampanye advokasi, diakibatkan karena kurangnya pemahaman tentang urgensi atau dampak dari partisipasi tersebut serta tidak tahu siapa pejabat publik yang berkuasa atau memiliki pemahaman yang terbatas tentang isu-isu politik saat ini.

Selain itu, kurangnya minat dapat menghasilkan rendahnya respons terhadap perubahan kebijakan yang mungkin memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian memiliki tingkat ketidakpedulian terhadap perkembangan politik, yang dapat menghambat masyarakat untuk terlibat dalam mendiskusikan dan membahas isu-isu penting.

Dalam mengurangi dampak tersebut memerlukan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan, membuka ruang untuk dialog dan diskusi, serta memastikan akses yang mudah dan menarik terhadap informasi politik bagi masyarakat.

14. Sikap apatis terhadap masalah sosial atau isu-isu lingkungan

Sikap apatis dapat menghasilkan minimnya partisipasi dalam kegiatan advokasi atau gerakan sosial yang bertujuan untuk perubahan sosial atau lingkungan. Masyarakat yang memiliki sikap apatis terhadap masalah sosial lebih cenderung kurang memberikan dukungan atau kontribusi terhadap organisasi nirlaba yang bekerja untuk tujuan sosial atau lingkungan.

Kemudian menciptakan kurangnya rasa keingintahuan terhadap isu-isu sosial atau lingkungan dapat mengakibatkan rendahnya keterlibatan dalam kampanye atau gerakan yang bertujuan untuk perubahan positif.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan, serta mendukung inisiatif masyarakat atau kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

15. Rendahnya partisipasi dalam kegiatan pemilihan umum selain pemilihan presiden atau legislatif

Dalam budaya politik Kaula, masyarakat cenderung kurang tertarik atau tidak aktif dalam pemilihan umum yang melibatkan posisi atau isu-isu lokal atau regional. Kemudian, akibat rendahnya partisipasi masyarakat dapat menciptakan representasi yang tidak akurat dari kepentingan masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya.

Minimnya partisipasi dapat mengarah pada ketidaksetaraan representasi, di mana suara beberapa kelompok atau komunitas mungkin tidak diwakili dengan baik dalam kebijakan dan keputusan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga negara yaitu dengan cara melakukan kampanye pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum lokal.

Dampaknya pada kehidupan sehari-hari, dan bagaimana partisipasi tersebut dapat memengaruhi kebijakan setempat. Selain itu, bisa menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi tentang pemilihan umum lokal, mengingatkan tanggal pemilihan, dan menyampaikan cerita keberhasilan atau dampak positif yang dapat diperoleh melalui partisipasi aktif.