Demokrasi Liberal di Indonesia: Kabinet dan Penyebab Jatuhnya

Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu (dalam konteks demokrasi) secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Demokrasi liberal dilaksanakan pada kurun waktu 6 september 1950 – 10 Juli 1959. Diawali dengan peristiwa dibubarkanya RIS (Republik Indonesia Serikat). Dan diakhiri dengan dikeluarkannya dekrit presiden.

Sistem yang dianut oleh demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Dengan dasar hukum yang digunakan adalah UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal

Kabinet Natsir

Kabinet Natsir berlangsung pada tanggal 6 September 1950 – 21 Maret 1951. Dengan program-program yang dibuat yaitu sebagai berikut:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

Kabinet Natsir berhasil melaksanakan perundingan Indonesia – Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kabinet Natsir jatuh dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari PNI (Partai Nasional Indonesia) menyangkut pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.

PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan partai Masyumi.

Kabinet Sukiman – Suwirjo

Kabinet Sukiman berlangsung pada tanggal 26 April 1951 hingga 3 April 1952. Dengan program-program yang dibuat yaitu sebagai berikut:

• Menjamin keamanan dan ketentraman
• Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agar sesuai dengan kepentingan petani
• Mempercepat persiapan pemilu
• Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Dalam pelaksanaanya kabinet Sukiman berhasil menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya pelaksanaan ini menjadi prioritas untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kabinet Sukiman – Suwirjo terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden karena penandatangan perjanjian MSA (Mutual Security Act) yang merupakan bantuan dana militer dan keuangan oleh Amerika Serikat. Penandatanganan ini dianggap melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo berlangsung selama 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini dibentuk dengan 17 menteri didalamnya. Kabinet Wilopo mengusung program Luar Negeri dan Dalam Negeri.

Program Luar Negeri yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda
• Pengembalian Irian Barat ke Indonesia
• Menjalankan Politik Luar Negeri yang bebas aktif

Program Dalam Negeri yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Menyelenggarakan pemilu
• Meningkatkan kemakmuran rakyat
• Meningkatkan pendidikan rakyat
• Pemulihan keamanan

Akibat peristiwa Tanjung Morawa dimana 5 petani tewas di tangan aparat munculah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Ali Sastroamijoyo

Kabinet Ali Sastroamijoyo disebut juga dengan kabinet Ali I dan kabinet Ali Wongso. Kabinet ini berlangsung dari 31 Juni 1953 dan berakhir pada 12 Agustus 1955. Dengan program-program yang dibuat adalah sebagai berikut:

• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menyelenggarakan pemilu
• Pembebasan Irian Barat secepatnya
• Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar)
• Penyelesaian pertikaian politik

Selama kabinet Ali I berlangsung mampu melaksanakan persiapan pemilu untuk memilih anggota yang diselenggarakan pada 29 September 1955. Selain itu Konferensi Asia Afrika pada tahu 1955 juga berhasil dilaksanakan pada masa kabinet Ali I

Sebab jatuhnya kabinet ini adalah adanya permasalahan dengan angkatan darat selepas peristiwa 17 oktober 1952. Hal lain yang menyebakan jatuhnya kabinet ini adalah karena kondisi ekonomi yang buruk, dimana terjadi inflasi dan banyak terjadi korupsi.

Kabinet Burhanudin Harahap

Kabinet Burhanudin Harahap berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga dengan program-program yang diusung adalah sebagai berikut:

• Mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah
• Melaksanakan pemilu berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
• Perjuangan mengembalikan Irian Barat
• Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan Politik Luar Negeri yang beas aktif

Selama kabinet ini berlangsung mampu meraih beberapa pencapaian yaitu:

• Menyelenggarakan Pemilu pertama kali yang demokratis
• Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Belanda
• Pemberantasan korupsi oleh polisi militer dengan menangkap para pejabat tinggi yang korup
• Terbinanya hubungan AD dengan Kabinet Burhanudin

Berakhirnya pemilu membuat tugas dari Kabinet Burhanudin berakhir karena pada saat proses pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap Kabinet Burhanudin sehingga kabinet pun jatuh.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Kabinet Ali Sastroamijoyo disebut juga dengan Kabinet Ali II. Kabinet ini berlangsung dari 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Program-program yang dibuat oleh Kabinet Ali II diantaranya adalah sebagai berikut:

• Perjuangan kembali Irian Barat
• Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya DPRD
• Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai
• Menyehatkan perimbangan keuangan negara
• Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional untuk kepentingan rakyat
• Pembatalan KMB
• Pemulihan keamanan dan ketertiban
• Menjalankan Politik Luar Negeri bebas aktif
• Melaksanakan keputusan konferensi Asia

Program yang dicapai pada Kabinet Ali II ini adalah pembatalan KMB yang merupakan hasil dari dukungan penuh Presiden dan dianggap sebagai titik tolak di periode “planning and investment”.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda berlangsung dari 9 April 1957 hingga 15 Juli 1959. Program yang diusung oleh Kabinet Djuanda disebut dengan Panca Karya yang berisi:

• Membentuk dewan Nasional
• Normalisasi keadaan RI
• Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
• Perjuangan kembali Irian Jaya
• Mempercepat proses pembangunan

Selama masa kepemimpinannya, Kabinet Djuanda mampu meraih program yang diusung, diantaranya adalah sebagai berikut:

• Mengatur kembali batas perairan Indonesia melalui ‘Deklarasi Djuanda’ yang mengatur mengenai laut pedalaman dan teritorial
• Mengadakan musyawarah Nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah
• Diadakan Munas Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tapi tidak menghasilkan keberhasilan

Kabinet Djuanda jatuh saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada saat inilah demokrasi liberal digantikan dengan demokrasi terpimpin.

Penyebab Jatuhnya Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal digantikan dengan Demokrasi Terpimpin saat presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Berikut adalah penyebab jatuhnya demokrasi liberal:

• Kegagalan konstituante untuk menetapkan undang-undang dasar. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang benar
• Adanya sifat egoisme partai
• Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional
• UUDS 1950 dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia
• Bertambahnya pergolakan di dalam negeri yang menjurus pada gerakan separatisme
• Banyak gangguan pada keamanan