Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini. Demokrasi tersebut telah berjalan sejak masa orde baru. Sebelum masa reformasi, masa orde baru merupakan masa yang cukup terkenang bagi bangsa Indonesia.
Tidak heran jika penerapan demokrasi Pancasila sebelum masa itu menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dalam penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru memiliki kelebihan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berikut Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru.
Salah satu kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya tujuan rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Program tersebut digalakkan oleh pemerintah demi tercapainya pembangunan di setiap sector yang mendukung kemajuan Indonesia.
Selama masa orde baru, demokrasi Pancasila mendukung keberhasilan Repelita. Program tersebut telah dijalankan selama kurang lebih 30 tahun. Pusat pengembangan yang dikaji dalam program tersebut berkaitan dengan ekonomi makro yang mulai populer di Indonesia.
Repelita yang dimulai pada 1 April 1969 mampu membawa bangsa Indonesia kea rah perubahan ekonomi yang lebih baik di masa orde baru. Terlebih dengan adanya dukungan penerapan yang disesuaikan dengan demokrasi Pancasila kala itu.
Salah satu kelebihan penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan tercapainya program repelita, pertumbuhan ekonomi di masa orde baru juga mengalami perubahan yang signifikan.
Penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun di masa orde lama. Hal tersebut dapat dilihat apda pendapatan perkapita Indonesia yang meningkat dari kisaran $70 di tahun 1967 ke angka $1000 di tahun 1996.
Peningkatan tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat secara signifikan pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru.
Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya program wajib belajar. Kala itu program yang dicanangkan pemerintah terkait dengan wajib belajar selama Sembilan tahun.
Tujuan program wajib belajar Sembilan tahun yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila adalah meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.
Program tersebut berhasil mengingkatkan angka partisipasi sekolah dan bebas buta huruf di Indonesia hingga 70% di tahun 1970. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1996 angka tersebut bahkan meningkat hingga 90%.
Salah satu kelebihan demokrasi Pancasila masa orde baru adalah tercapainya program swasembada pangan. Kesuksesan program ini cukup populer bagi bangsa Indonesia dan masih terkenang hingga kini. Penerapan demokrasi Pancasila yang mendukung program swasembada pangan meliputi beberapa aspek di dalamnya. Tidak hanya fokus pada peningkatan pangan, tetapi juga revolusi hijau.
Revolusi hijau tersebut membantu masyarakat meningkatkan sector pertanian mulai dari penggunaan bibit unggul, pupuk berkualitas, irigasi yang memadai, hingga mekanisasi yang mendukung suksesnya pertanian.
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dinilai menyelewengkan landasan yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru, pemerintah memiliki kuasa penuh terhadap lembaga Negara yang ada. Hal tersebut juga berimbas pada terbatasnya partai politik dan organisasi yang dianggap mengganggu kestabilan jalannya pemerintahan.
Munculnya sikap otoritarianisme pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru menyebabkan tidak adanya transparansi pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan peran warga Negara cenderung terbatas dalam pemerintahan.
Sejalan dengan munculnya otoritarianisme di pemerintahan, hal tersebut menciptakan terbatasnya kebebasan berpolitik bagi warga Negara. Munculnya partai yang tampak lebih dominan dibanding partai lain juga membuat penerapan demokrasi tidak berjalan maksimal dan menyimpang dari landasan demokrasi yang tertera pada nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, peran masyarakat sebagai warga Negara yang seharusnya turut berpartisipasi dalam menjalankan demokrasi cenderung terbatas. Peran penerapan demokrasi Pancasila menjadi tidak berjalan sesuai amanah yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
Hal tersebut menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di kalangan masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang muncul pada penerapan demokrasi Pancasila masa orde baru juga menyebabkan kerugian lainnya. Misalnya masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang tidak maksimal dari pemerintah.
Tidak hanya ditinjau dari pelayanan public, fasilitas umum yang tersedia juga cenderung memiliki fungsi yang tidak optimal. Terlebih ketika beberapa sector Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak dijalankan sesuai amanahnya.
Pelanggaran HAM tidak hanya memicu kerusuhan tetapi juga ketakutan dan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat. Di masa orde baru, penerapan demokrasi Pancasila dianggap mengalami penyimpangan karena pelanggaran HAM disinyalir telah menimbulkan hilangnya rasa keadilan dan kemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia.
Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih terkenang hingga kini adalah peristiwa G30S/PKI di tahun 1965, tragedi Malari 1974, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Lampung 1991, hingga pengusiran yang melibatkan penganiayaan pada etnis Tionghoa di tahun 1998.