Daftar isi
Pada awal kemerdekaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda yang telah dibagi menjadi delapan provinsi.
Salah satu provinsi tersebut adalah provinsi Maluku yang di dalamnya terdapat wilayah Irian Barat. Namun, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengintegrasikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Berikut pemaparan mengenai permasalahan Irian Barat.
Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) menyatakan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.
Namun, Belanda tidak mau menepati hasil yang telah ditetapkan dalam KMB dan terus menunda permasalahan tersebut hingga bertahun-tahun lamanya.
Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mengintegrasikan Irian Barat belum menemui titik temu.
Berikut perjuangan perjuangan bangsa Indonesia dalam menyatukan Irian Barat untuk menjadi bagian dari NKRI:
Pada awal permasalahan Irian Barat, pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian masalah tersebut secara bilateral. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan.
Dengan itu, pemerintah indonesia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat melalui penyelenggaraan forum Internasional.
Upaya diplomasi dalam forum internasional tersebut ditempuh pemerintah Indonesia melalui Konferensi Colombo yang diadakan pada 1954 dan Konferensi Asia Afrika (KAA).
Dalam konferensi tersebut Indonesia mengajukan permasalahan yang sama mengenai Irian Barat, dan sukses mendapat dukungan dari peserta konferensi.
Selain pengadaan konferensi tersebut, Indonesia juga berupaya untuk mengajukan permasalahan Irian Barat pada sidang umum PBB,namun upaya ini mengalami kegagalan sebab Indonesia tidak mendapat banyak dukungan dari peserta rapat.
Pemerintah Indonesia juga menempuh jalan konfrontasi politik dalam upaya menyelesaikan permasalahan Irian Barat, melalui cara cara berikut ini:
Selain melalui konfrontasi politik, pemerintah juga mengupayakan penyelesaian permasalahan Irian Barat ini melalui konfrontasi ekonomi.
Berikut bentuk konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia.
Upaya terakhir Indonesia yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat adalah dengan mengupayakan adanya konfrontasi militer.
Dalam rangka pelaksanaan konfrontasi militer,pemerintah Indonesia berencana membeli persenjataan yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut gagal dilaksanakan.
Mengenai pembelian senjata telah dialihkan ke negara negara Blok Timur, terutama Uni Soviet. Selain perencanaan dalam pembelian senjata, pemerintah Indonesia pun juga mengajak seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pembebasan Irian Barat.
Lalu Presiden Soekarno mengumumkan dilakukannya Tri Komando Rakyat (Trikora). Adapun isi dari Trikora tersebut, yakni:
Untuk menindaklanjuti adanya Trikora, Soeharto sebagai panglima dari Komando Mandala Irian Barat ditunjuk untuk mengatur strategi dalam pembebasan Irian, seperti berikut:
Penyelesaian Irian Barat hampir menemui titik temu dengan dilaksanakanya Persetujuan New York dan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Dalam Persetujuan New York, Ellswort Bunker sebagai tokoh penengah antara indonesia dengan Belanda, mengajak agar Indonesia dan Belanda mengadakan suatu pertemuan.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 15 Agustus 1962 dan berhasil mencapai kesepakatan yang akhirnya disebut dengan perjanjian New York. Secara umum isi Persetujuan New York adalah sebagai berikut:
Sedangkan pada pelaksanaan Pepera, dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan Irian Barat tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia.