11 Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah di bidang ekonomi. Akan tetapi, juga menjadi masalah sosial. Kemiskinan juga berdampak pada masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan penyimpangan sosial lainnya. Kemiskinan mempunyai pengertian yang beragam. Ada beberapa jenis pengertian kemiskinan berdasarkan kategori tertentu yakni konsep material, pola kekurangan, dan terbatasnya sumber daya. Selain itu, definisi kemiskinan juga dapat […]

Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik. Kebijakan fiskal ini pertama kali diperkenalkan oleh Maynard Keynes. Istilah ini umum digunakan sejak Depresiasi Besar terjadi pasca Perang Dunia I, tahun 1929. Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan […]

12 Faktor Penyebab Pelanggaran HAM

Apa Itu Pelanggaran HAM? HAM merupakan singkatan dari Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh seluruh manusia sejak lahir. HAM tercantum di dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam UUD 1945, HAM mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, mendapatkan pendidikan layak, berkomunikasi, dilindungi, setara di mata hukum, […]

Komunikasi Bisnis Lintas Budaya: Pengertian, Manfaat dan Hambatan

Komunikasi memiliki peranan besar terhadap perkembangan bisnis. Suatu bisnis akan mencapai kesuksesan bila didukung oleh kemampuan komunikasi yang mumpuni. Komunikasi bisnis lintas budaya menuntut suatu perusahaan untuk sensitif terhadap adanya perbedaan budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya dapat menjembatani perbedaan budaya orang yang berkomunikasi. Perbedaan budaya ini menyangkut kepercayaan, nilai, cara berperilaku, dan latar belakang budaya. […]

Tujuan Otonomi Daerah, Prinsip dan Asasnya

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk pemberian wewenang pada daerah untuk mengurus dan mengatur hal tertentu pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada undang-undang. Hal otonomi daerah ini diatur dalam Undang-undang Pasal 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah membuat pemerintahan daerah menjadi mandiri dan dapat mengatur urusan di daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Pada […]