Dampak Penjajahan Jepang Bagi Bangsa Indonesia

Pendudukan dan penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia cukup berpengaruh.

Bermula dari jatuhnya Tarakan ke tangan Jepang, Jepang menduduki Indonesia sejak 11 Januari 1945-15 Agustus 1945.

Saat itu, Jepang berhasil mengeksploitasi kekayaan alam dan penduduk. Pendudukan itu berdampak pada aspek lain sebagai berikut.

Segi Politik

Tampaknya bangsa Jepang melakukan politik yang bersifat lunak dan persuasif untuk memikat bangsa Indonesia.

Berikut dampak penjajahan Jepang dalam segi politik:

• Bangsa Indonesia terbebas dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa, terutama terbebas dari penjajahan portugis.
• Bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya diperbolehkan oleh pemerintah Jepang.
• Koran, majalah, kantor berita, radio, film, dan pertunjukan sandiwara dibatasi dan diawasi ketat demi propaganda Jepang.
• Adanya kebijakan Politik Nipponisasi, yakni kebijakan politik yang mengalihkan kebudayaan asli bangsa Indonesia ke akar budaya Jepang.
• Seluruh warga pribumi wajib dikader sebagai anggota militer pemerintahan Jepang.
• Muncul wadah militer: Seindojo (Panti Latihan Militer), Seinekurensho (Pusat Latihan Pemuda), Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), PETA (Pembela Tanah Air), dan Hizbullah.
• Wadah militer melatih rakyat serta semakin strategis dan berani melawan Jepang.
• Semangat nasionalisme lebih merata, khususnya masyarakat desa dan masyarakat kecil kota.
• Pemerintah Jepang melakukan kunjungan politik ke lembaga pendidikan untuk mengurangi sentimen dan mengontrol lebih lunak dan persuasif.

Segi Ekonomi

Meski mempunyai pendekatan politik lunak, namun dari segi ekonomi cukup agresif untuk memenuhi kebutuhan perang.

Berikut dampak penjajahan Jepang dalam segi ekonomi, diantaranya:

• Adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor produksi.
• Perkebunan difokuskan untuk kebutuhan perang, misalnya tebu, jarak, karet, teh, dan kina.
• Muncul UU No. 22 Tahun 1942, berisi pemerintah militer (Gunseikan) langsung mengawasi perkebunan yang difokuskan untuk kebutuhan perang.
• Pihak pemerintah melikuidasi bank peninggalan Belanda dan mendirikan bank Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan Kana Ginko.
• Pemerintah Jepang mengalami defisit karena pembangunan bidang militer “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
• Pemerintah Jepang memaksa penduduk melakukan kerja paksa dan menyerahkan hasil buminya.
• Pemerintah militer Jepang juga menguasai kilang minyak bumi.
• Pemerintah militer Jepang menyita harta milik Belanda seperti perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi.
• Interaksi ekonomi dalam bentuk jasa, serta ekspor dan impor terganggu.
• Pemerintah militer Jepang membuka pabrik konveksi dan memaksa petani menanam kapas. Bahkan mengadakan Pekan Pengumpulan Pakaian untuk Rakyat Jelata (1944).

Segi Pendidikan

Pendidikan pada masa ini cukup berkembang. Terbukti dengan akses pendidikan merata ke seluruh kalangan masyarakat di berbagai daerah.

Berikut dampak penjajahan Jepang dalam segi pendidikan:

• Model kebijakan pendidikan cenderung integratif dan egaliter, sehingga seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan.
• Pendidikan ala militerisme tumbuh pesat.
• Pendidikan mulai dari Sekolah Rakyat (kokumin gakko) selama 6 tahun, SMP (shoto chu gakko) selama 3 tahun, Sekolah Menengah Tinggi (koto chu gakko) selama 3 tahun.
• Untuk pendidikan bersifat vokasional, difokuskan pada bidang pertukangan, pertanian, teknik, dan pertanian.
• Untuk pendidikan bersifat universitas, didirikan institusi pendidikan tinggi.
• Seluruh pelajar harus melakukan Dai Toa, yakni sumpah setia pada cita-cita Asia Raya dan wajib melakukan senam Taisho, lalu latihan fisik dan kemiliteran.
• Seluruh pelajar dan guru wajib mengikuti indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu.
• Seluruh pelajar dan guru wajib memahami dan menerapkan bahasa, sejarah, dan istiadat bangsa Jepang.
• Institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren lebih bebas bergerak dan tumbuh subur. Namun diikuti dengan pelatihan militer.
• Jumlah sekolah menurun drastis dibanding era penjajahan Belanda dan jumlah tenaga  guru, tepatnya guru bahasa Jepang semakin sedikit

Segi Sosial

Pemerintah Jepang tidak hentinya memeras rakyat untuk kebutuhan perang. Ini membuat sistem sosial di masyarakat lumpuh.

Berikut dampak penjajahan Jepang dalam segi sosial:

• Pembagian kelas sosial dihapus, karena termasuk warisan dan salah satu dampak penjajahan Belanda.
• Berlaku pengawasan kegiatan masyarakat dengan membentuk rukun tetangga yang dikendalikan dan diawasi orang Jepang.
• Jumlah gelandangan meningkat akibat tenaga dan harta dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan perang dari pemerintah militer Jepang.
• Perempuan dipaksa menjadi jugun ianfu atau wanita penghibur tentara Jepang atau teishintai (barisan sukarela penyumbang tubuh).
• Wabah kudis dan TBC menyebar, sehingga banyak penduduk meninggal dalam kondisi mengenaskan.
• Rakyat menderita akibat kerja paksa (romusha) untuk membangun pangkalan militer, jalan kereta api, dan benteng pertahanan.

Segi Budaya

Pemerintah Jepang gencar menyebarluaskan propaganda, salah satunya lewat budaya.

Beberapa dampak penjajahan Jepang dalam segi budaya:

• Melarang kebudayaan Barat masuk ke Indonesia dengan mengganti bahasa Belanda ke bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.
• Pemerintah mendorong seluruh aktor-aktris untuk mengubah lakon terjemahan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia melalui Persatuan Aktris Film Indonesia (PERSAFI).
• Pemerintah mendirikan Pusat Kebudayaan (keimin bundan shidosho) untuk mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia pada 1943.
• Rakyat diwajibkan seikerei, yakni upacara penghormatan tiap pagi pada Tenno Heika (Kaisar Jepang) dengan membungkuk arah Tokyo.
• Seluruh rakyat wajib menyanyikan lagu bangsa Jepang (Kimigayo), hormat pada kaisar, dan mengibarkan bendera Jepang (Hinomaru).

Segi Pergerakan

Pemerintah Jepang aktif mengembangkan pusat latihan militer. Namun inilah menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah Jepang.

Dampak penjajahan Jepang dari segi pergerakan:

• Pemerintah militer Jepang membatasi pergerakan politik masyarakat dan mengizinkan berorganisasi untuk kepentingan pemerintah.
• Organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dijadikan sebagai gerakan yang memiliki anggota bernasionalisme tinggi.
• Organisasi Pembela Tanah Air (PETA) yang telah dibentuk Jepang, justru menjadi basis tokoh militer Indonesia, seperti Jenderal Sudirman dan Jenderal A.H. Nasution.
• Organisasi pergerakan yang fokus pada kemerdekaan dibubarkan Jepang. Misalnya MIAI, Putera, dan PETA.

Itulah dampak penjajahan Jepang pada bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat.