13 Negara Penganut Teori Kedaulatan Negara

Banyak negara di dunia yang menganut teori kedaulatan negara dalam sistem pemerintahannya. Sebagian besar negara modern mengakui kedaulatan negara sebagai prinsip dasar dalam menjalankan urusan dalam negeri dan hubungan internasional.

Berikut beberapa negara yang menganut teori kedaulatan negara.

1. Amerika Serikat

Kedaulatan negara Amerika Serikat (AS) merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah federal dan negara-negara bagian yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan federal AS. Kedaulatan negara AS didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Beberapa poin kunci terkait kedaulatan negara Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

• Konstitusi

Konstitusi Amerika Serikat adalah landasan hukum tertinggi negara ini. Konstitusi tersebut menetapkan struktur pemerintahan federal, membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian, dan menjamin hak-hak asasi warga negara.

• Pemisahan Kekuasaan

Kedaulatan negara AS dibagi antara tiga cabang pemerintahan yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, dan kekuasaan mereka saling mengimbangi untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

• Federalisme

AS adalah negara federal, yang berarti bahwa kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan negara-negara bagian yang berdaulat. Negara-negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur sebagian besar urusan dalam negeri, sementara pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan-urusan yang lebih luas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Konstitusi.

• Hak-hak Asasi

Kedaulatan negara AS diwujudkan dalam hak-hak asasi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk berdemo, dan hak-hak lainnya. Pemerintah federal dan negara-negara bagian harus menjalankan kekuasaannya dengan menghormati hak-hak ini.

• Kewenangan Terbatas

Kedaulatan negara AS memiliki kewenangan terbatas yang diatur oleh Konstitusi. Pemerintah federal hanya dapat bertindak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi, sementara negara-negara bagian memiliki kewenangan yang lebih luas dalam urusan-urusan dalam negeri.

Penting untuk dicatat bahwa konsep kedaulatan negara Amerika Serikat mencerminkan komitmen terhadap sistem pemerintahan yang diatur oleh hukum dan pemisahan kekuasaan. Kedaulatan negara AS juga melibatkan hubungan yang rumit antara pemerintah federal dan negara-negara bagian, yang berkontribusi pada keunikan sistem pemerintahan AS sebagai negara federal.

2. Perancis

Kedaulatan negara Prancis merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Prancis untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara Prancis memiliki akar sejarah yang panjang, dan saat ini diatur oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi negara.

Beberapa poin karakteristik terkait kedaulatan negara Prancis adalah sebagai berikut:

• Pemerintahan Republik

Perancis adalah sebuah republik dengan sistem politik semi-presidensial. Negara ini memiliki Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

• Kedaulatan Hukum

Perancis memiliki sistem hukum yang kuat dan independen. Hukum diatur oleh pemerintah dan pengadilan berfungsi untuk menegakkan hukum serta menjalankan yudikatif.

• Kedaulatan Ekonomi

Perancis memiliki ekonomi yang maju dan merupakan anggota Uni Eropa (UE). Sebagai anggota UE, Perancis telah berbagi sebagian kedaulatannya dalam beberapa bidang kebijakan dengan negara-negara anggota lainnya.

• Kedaulatan Militer

Perancis memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan memiliki kemampuan militer yang signifikan. Negara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya.

• Kedaulatan Kebijakan Luar Negeri

Perancis menetapkan kebijakan luar negerinya secara mandiri dan juga berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional serta organisasi regional dan internasional.

Prinsip kedaulatan negara Perancis sangat penting dalam menjaga integritas dan otonomi negara dalam mengambil keputusan politik dan menentukan arah pembangunan nasional. Prinsip ini juga mencerminkan komitmen Prancis terhadap pemerintahan yang berbasis pada hak-hak asasi warga negara dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri.

3. Inggris Raya

Kedaulatan negara Inggris Raya merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Inggris untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara Inggris Raya mencerminkan sejarah panjang negara ini dan hubungan antara monarki, parlemen, dan rakyat.

Beberapa poin kunci terkait kedaulatan negara Inggris Raya adalah sebagai berikut:

• Monarki Konstitusional

Inggris Raya memiliki seorang Ratu atau Raja sebagai kepala negara. Namun, peran monarki ini lebih bersifat seremonial dan simbolis. Kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

• Pemerintahan Parlementer

Inggris Raya memiliki sistem politik parlementer di mana penguasa negara atau kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, khususnya kepada House of Commons (Dewan Rakyat) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

• Kedaulatan Hukum

Inggris Raya memiliki sistem hukum yang kuat, dan hukum diatur oleh parlemen. Pengadilan memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan menjalankan yudikatif.

• Kedaulatan Ekonomi

Inggris Raya memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia. Sebagai negara anggota Uni Eropa (UE) hingga akhir 2020, Inggris Raya telah berbagi kedaulatan dalam beberapa bidang kebijakan dengan negara-negara UE lainnya. Namun, setelah Brexit (pengunduran diri Inggris dari UE), negara ini kembali memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonomi internalnya.

• Kedaulatan Militer

Inggris Raya memiliki Angkatan Bersenjata yang kuat dan merupakan salah satu kekuatan militer utama di dunia. Negara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya.

• Kedaulatan Kebijakan Luar Negeri

Inggris Raya menetapkan kebijakan luar negerinya secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional serta organisasi regional dan internasional.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, situasi politik dan kondisi kedaulatan suatu negara dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk informasi terkini tentang kedaulatan negara Inggris Raya pada tahun 2023, Anda harus mencari sumber berita dan analisis terbaru dari sumber-sumber terpercaya.

Kedaulatan negara Inggris Raya mencerminkan sistem pemerintahan konstitusional yang berbasis pada pemisahan kekuasaan dan pengakuan hak-hak asasi warga negara. Meskipun memiliki monarki, Inggris Raya menerapkan prinsip-prinsip demokratis yang penting dalam menjalankan pemerintahannya.

4. Jerman

Kedaulatan negara Jerman merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Jerman untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Prinsip kedaulatan negara Jerman diatur dalam Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman), yang menjadi landasan hukum tertinggi dan konstitusi negara tersebut.

Beberapa poin kunci terkait kedaulatan negara Jerman adalah sebagai berikut:

• Pemerintahan Republik

Jerman adalah sebuah negara republik dengan sistem politik parlementer. Negara ini memiliki Presiden sebagai kepala negara, yang peran utamanya adalah sebagai simbolik dan seremonial. Kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan Kanselir, yang dipilih oleh Bundestag (Parlemen Jerman) dan merupakan pemimpin pemerintahan sehari-hari.

• Kedaulatan Hukum

Jerman memiliki sistem hukum yang kuat dan independen. Hukum diatur oleh pemerintah, dan pengadilan bertindak secara mandiri untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

• Kedaulatan Ekonomi

Jerman adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonomi internalnya, termasuk kebijakan moneter dan fiskal.

• Kedaulatan Militer

Jerman memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan profesional. Negara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya, serta berpartisipasi dalam misi perdamaian dan operasi militer internasional.

• Kedaulatan Kebijakan Luar Negeri

Jerman menetapkan kebijakan luar negerinya secara mandiri dan memiliki peran aktif dalam hubungan internasional serta organisasi regional dan internasional. Negara ini berkomitmen pada diplomasi, kerjasama internasional, dan penyelesaian damai konflik.

• Kedaulatan dalam Uni Eropa

Sebagai anggota Uni Eropa (UE), Jerman berbagi kedaulatan dalam beberapa bidang kebijakan dengan negara-negara anggota UE lainnya. Namun, sebagai anggota UE, Jerman juga memiliki manfaat dari kerjasama ekonomi dan politik di dalam blok regional ini.

• Kedaulatan Budaya

Jerman memiliki kekayaan budaya yang beragam dan unik. Negara ini memiliki kendali penuh atas pengembangan dan pelestarian budayanya, termasuk bahasa, seni, sastra, dan warisan budaya.

Ciri-ciri kedaulatan Jerman tersebut menggarisbawahi bahwa negara ini memiliki kemandirian dan kontrol atas urusan dalam negeri dan hubungannya dengan negara-negara lain. Kedaulatan negara Jerman mencerminkan sistem pemerintahan federal yang didasarkan pada hak-hak asasi dan partisipasi aktif warga negara.

Grundgesetz menjadi dasar hukum yang memastikan struktur pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan kebebasan warga negara.

5. Kanada

Kedaulatan negara Kanada merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Kanada untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Prinsip kedaulatan negara Kanada diatur dalam Konstitusi Kanada.

Prinsip tersebut yang mencakup Undang-Undang Konstitusi 1867 (The Constitution Act, 1867) dan Undang-Undang Konstitusi 1982 (The Constitution Act, 1982) yang mencakup Piagam Hak dan Kebebasan (Canadian Charter of Rights and Freedoms).

Sebagai negara berdaulat, Kanada memiliki otonomi dan penuh kendali atas urusan dalam negeri dan kebijakan luar negerinya. Ini berarti bahwa pemerintah Kanada dapat membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain dalam hal memutuskan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang berkaitan dengan kepentingan negaranya.

Sebagai negara berdaulat, Kanada memiliki ciri-ciri kedaulatan yang seperti pemerintahan parlementer, sistem hukum yang independen, kontrol atas kebijakan ekonomi dan perdagangan, angkatan bersenjata yang profesional, kebijakan luar negeri yang independen, serta pelestarian budaya dan identitas nasionalnya.

Kanada adalah anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan merupakan salah satu negara dengan perekonomian maju dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebagai negara berdaulat, Kanada berhak untuk membuat keputusan sendiri dan mengejar kepentingan nasionalnya dalam kerangka hukum internasional dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Kedaulatan negara Kanada mencerminkan sistem pemerintahan federal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokratis dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Konstitusi Kanada menjadi landasan hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta memastikan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan provinsi-provinsi.

6. Jepang

Kedaulatan negara Jepang merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Jepang untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Prinsip kedaulatan negara Jepang diatur dalam Konstitusi Jepang, yang merupakan dasar hukum tertinggi negara ini.

Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, Jepang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan hubungannya dengan negara-negara lain. Berikut adalah beberapa peran utama Jepang sebagai negara berdaulat:

• Kepentingan Nasional

Jepang memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Ini mencakup kebijakan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lingkungan.

• Pemerintahan

Jepang memiliki pemerintahan yang independen, termasuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara ini memiliki kendali penuh atas proses pengambilan keputusan dan kebijakan internalnya.

• Hubungan Luar Negeri

Jepang mengejar kebijakan luar negeri yang independen dan berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional. Negara ini memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan berperan dalam diplomasi global.

• Pertahanan dan Keamanan

Jepang memiliki Angkatan Bela Diri (Self-Defense Forces) yang bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya. Sebagai negara berdaulat, Jepang memiliki hak untuk mengatur dan mengembangkan angkatan militer sesuai dengan kebijakan keamanannya.

• Kebijakan Ekonomi

Jepang memiliki kendali penuh atas kebijakan ekonomi internalnya, termasuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Negara ini dapat menentukan arah dan kebijakan untuk memajukan ekonominya.

• Kebijakan Lingkungan

Jepang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan kebijakan lingkungan, termasuk upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya.

• Pelestarian Budaya dan Identitas Nasional

Jepang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mempromosikan budaya dan identitas nasionalnya, termasuk bahasa, seni, sastra, dan tradisi budaya.

Dalam perannya sebagai negara berdaulat, Jepang juga diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan hukum internasional, menghormati kedaulatan negara lain, dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional maupun global.

Peran negara Jepang sebagai negara yang memiliki kedaulatan sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan negara tersebut serta membentuk hubungannya dengan komunitas internasional secara keseluruhan.

Kedaulatan negara Jepang mencerminkan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Konstitusi Jepang menjadi dasar hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta memastikan keseimbangan antara penguasa monarki dan otoritas pemerintah terpilih.

7. Indonesia

Kedaulatan negara Indonesia merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara ini. Kedaulatan negara Indonesia diakui dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), yang merupakan konstitusi Indonesia dan landasan hukum tertinggi negara ini.

Beberapa poin kunci terkait kedaulatan negara Indonesia adalah sebagai berikut:

• UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi negara. UUD 1945 menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai dan tujuan negara Indonesia.

• Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan negara Indonesia berasal dari rakyat Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

• Republik

Indonesia adalah negara republik yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

• Pemisahan Kekuasaan

Indonesia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

• Hak Asasi

UUD 1945 menjamin hak-hak asasi warga negara Indonesia, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas privasi, hak untuk memilih, dan hak-hak lainnya. Prinsip kesetaraan di bawah hukum juga diakui.

• Kewenangan Daerah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah. Kedaulatan negara Indonesia juga diimplementasikan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan dalam lingkup daerahnya.

Kedaulatan negara Indonesia mencerminkan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan partisipasi aktif warga negara. UUD 1945 menjadi dasar hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta mengakui peran penting kedaulatan rakyat dalam menjalankan negara ini.

8. Malaysia

Kedaulatan negara Malaysia merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Malaysia untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara Malaysia diatur dalam Konstitusi Malaysia, yang merupakan landasan hukum tertinggi negara ini.

Beberapa poin kunci terkait kedaulatan negara Malaysia adalah sebagai berikut:

• Konstitusi Negara Malaysia

Konstitusi Malaysia adalah hukum dasar negara ini. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, kewenangan pemerintah federal dan negara-negara bagian, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar negara Malaysia.

• Monarki Konstitusional

Malaysia adalah negara monarki konstitusional yang memiliki seorang Yang di-Pertuan Agong (Kepala Negara) yang dipilih secara bergilir dari Raja-Raja Negeri (Sultan-sultan) dari negara-negara bagian Malaysia. Kedaulatan monarki terbatas oleh konstitusi, dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh pejabat-pejabat terpilih.

• Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia memiliki sistem pemerintahan federal dengan pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Kedaulatan negara dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

• Hak Asasi Warna Negara Malaysia

Konstitusi Malaysia menjamin hak-hak asasi warga negara, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas privasi, hak untuk memilih, dan hak-hak lainnya.

• Pemisahan Kekuasaan pada Negara Malaysia

Malaysia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

• Kewenangan Daerah

Malaysia adalah negara persekutuan dengan sistem otonomi daerah. Negara-negara bagian memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur urusan dalam lingkup daerahnya, sementara pemerintah federal memiliki kewenangan atas urusan-urusan tertentu yang bersifat nasional.

9. Singapura

Kedaulatan negara Singapura merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Singapura untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara Singapura diatur dalam Konstitusi Singapura, yang menjadi landasan hukum tertinggi negara ini.

Singapura adalah sebuah republik dengan sistem politik parlementer, dimana Presiden adalah kepala negara, dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri dan Kabinetnya, yang bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari.

Singapura memiliki sistem hukum yang kuat dan independen. Hukum diatur oleh pemerintah dan pengadilan bertindak secara mandiri untuk menegakkan hukum dan menyelenggarakan yudikatif. Singapura memiliki kedaulatan ekonomi dan berperan sebagai salah satu perekonomian yang paling maju dan kompetitif di dunia.

Negara ini memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonomi internalnya, termasuk kebijakan perdagangan, investasi, dan keuangan. Singapura juga memiliki Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore Armed Forces) yang profesional dan modern. Negara ini bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya.

Singapura menetapkan kebijakan luar negerinya secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional serta organisasi regional dan internasional. Singapura dikenal sebagai negara yang berperan aktif dalam diplomasi dan kerjasama internasional.

Selain itu, Singapura memiliki kedaulatan dalam berbudaya dengan adanya budaya yang kaya dan beragam, dan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Negara ini memiliki kendali penuh atas pelestarian dan pengembangan budaya dan identitas nasionalnya.

Sebagai negara yang berdaulat, Singapura memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk kebijakan ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan lingkungan. Singapura juga berhak untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

10. Thailand

Kedaulatan negara Thailand merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Thailand untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara Thailand diatur dalam Konstitusi Thailand, yang menjadi landasan hukum tertinggi negara ini.

Thailand memiliki Raja sebagai kepala negara. Namun, peran Raja Thailand cenderung lebih bersifat seremonial dan simbolis, sementara kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri di Thailand memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

• Memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah serta pengambilan keputusan administratif dan eksekutif.
• Bertanggung jawab untuk membentuk kabinet, yaitu kelompok menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen dan portofolio dalam pemerintahan. Kabinet bertindak sebagai badan eksekutif yang membantu Perdana Menteri dalam mengambil keputusan dan mengelola urusan negara.
• Menetapkan arah kebijakan pemerintah. Perdana Menteri berperan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
• Sebagai pemimpin partai mayoritas di parlemen Thailand, Perdana Menteri memiliki pengaruh besar dalam proses legislatif. Perdana Menteri berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang dan keputusan penting yang diusulkan oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
• Perdana Menteri mewakili Thailand dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan dalam forum-forum internasional. Perdana Menteri berperan dalam membangun hubungan dengan negara-negara mitra dan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi di tingkat regional dan global.
• Perdana Menteri memiliki peran kunci dalam menghadapi krisis nasional atau keadaan darurat. Perdana Menteri bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan respons pemerintah dan menyelenggarakan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

11. Filipina

Kedaulatan negara Filipina merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Filipina untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Filipina adalah sebuah republik dengan sistem politik presidensial.

Negara ini memiliki Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan Presiden, yang bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari. Filipina memiliki sistem hukum yang independen.

Hukum diatur oleh pemerintah dan pengadilan bertindak secara mandiri untuk menegakkan hukum dan menyelenggarakan yudikatif. Dalam hal kemiliteran Filipina memiliki Angkatan Bersenjata yang bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya.

Negara ini memiliki hak untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan pertahanan sesuai dengan kepentingan keamanan nasional. Sedangkan, dalam kedaulatan budaya Filipina memiliki kekayaan budaya yang beragam dan unik, dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama.

Negara ini memiliki kendali penuh atas pelestarian dan promosi budaya dan identitas nasionalnya. Kedaulatan negara Filipina mencerminkan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan perlindungan hak-hak asasi warga negara.

Konstitusi Filipina menjadi dasar hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta memastikan penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam menjalankan negara ini.

12. Italia

Kedaulatan negara Italia merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah Italia untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara Italia diatur dalam Konstitusi Italia, yang menjadi landasan hukum tertinggi negara ini.

Italia adalah sebuah republik dengan sistem politik parlementer, di mana Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri dan Kabinetnya, yang bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari.

Italia adalah anggota dari Uni Eropa (UE) dan memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonomi internalnya, termasuk kebijakan perdagangan, investasi, dan keuangan. Namun, sebagai anggota UE, Italia juga berbagi beberapa kedaulatannya dalam bidang kebijakan tertentu dengan negara-negara anggota UE lainnya.

13. India

Kedaulatan negara India merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah India untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan internasional negara tersebut. Konsep kedaulatan negara India diatur dalam Konstitusi India, yang merupakan landasan hukum tertinggi negara ini.

Beberapa poin kunci terkait kedaulatan negara India adalah sebagai berikut:

• Konstitusi

Konstitusi India adalah hukum dasar negara ini. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar negara India.

• Republik

India adalah negara republik yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Kepala negara adalah Presiden, yang dipilih oleh anggota Parlemen dan anggota legislatur negara bagian.

• Sistem Pemerintahan

India memiliki sistem pemerintahan parlementer. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang merupakan pemimpin eksekutif dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan sehari-hari.

• Pemisahan Kekuasaan

India menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

Kedaulatan negara India mencerminkan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan perlindungan hak-hak asasi warga negara. Konstitusi India menjadi dasar hukum yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta memastikan penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam menjalankan negara ini.

Setiap negara memiliki konstitusi dan hukumnya sendiri yang menentukan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan, yang mencerminkan penerapan teori kedaulatan negara secara khusus di masing-masing negara tersebut.