5 Nilai Pancasila pada Masa Kejayaan Nasional

Masa Kejayaan Nasional merupakan masa di mana Indonesia mulai mengenal peradaban. Masa kejayaan nasional dipengaruhi oleh keberadaan Hindu Buddha. Masa kejayaan nasional berkisar antara tahun 400 hingga 1600 atau sekitar abad ke-7 hingga 14 masehi.

Pada masa ini mulai bermunculan kerajaan dengan corak Hindu Buddha di Indonesia seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya Kutai hingga Kerajaan Mataram. Adanya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha disertai dengan kemajuan di bidang pelayaran dan bidang perdagangan.

Bahkan beberapa kerajaan mulai terlibat perdagangan dengan para pedagang dari negara lain. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tumbuh subur di Indonesia bahkan meninggalkan jejak peradaban yang menakjubkan seperti peninggalan candi. Bahkan beberapa di antaranya menjadi warisan peradaban dunia.

Sejatinya, pada masa kejayaan Nasional, nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan di lingkungan kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini berkembang pesat salah satunya disebabkan oleh faktor penerapan nilai-nilai pancasila.

Nilai-nilai pancasila berkembang dalam budaya dan tradisi kerajaan. Meskipun begitu, nilai-nilai ini berakulturasi dengan kebudayaan lain. Sebab, keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ini dipengaruhi oleh budaya dari India maupun negara lainnya.

Berikut ini nilai-nilai Pancasila yang berkembang pada masa Kejayaan Nasional.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa – berkembangnya dua agama (Hindu – Budha)

Nilai Ketuhanan yang Maha Esa ini telah ada pada masa kejayaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya dua agama yang berbeda yakni agama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini hidup secara berdampingan.

Keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan sejarah Indonesia. Selain itu, baik agama Hindu maupun Buddha menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha.

Peninggalan kerajaan ini menjadi salah satu warisan sejarah yang mesti dipertahankan. Kerajaan Hindu yang pertama berdiri adalah Kerajaan Kutai yang berdiri sejak abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Kemudian disusul oleh berdirinya Kerajaan Tarumanegara karena Jayasingawarman melarikan diri dari kejaran Maharaja Samudragupta.

Pada masa Kejayaan Nasional tumbuh kerajaan-kerajaan yang memiliki pengaruh besar yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Di pulau Jawa tumbuh Kerajaan Majapahit atau lebih tepatnya di Jawa bagian Timur.

Sementara itu, di Pulau Sumatera tumbuh Kerajaan Sriwijaya. Kedua kerajaan ini berkembang besar dengan mengembangkan ekspansi di wilayah maisng-masing. Keduanya kemudian hidup berdampingan sebagai kerajaan besar.

Bukti selanjutnya dari penerapan Pancasila pada masa Kejayaan Nasional adalah adanya pusat belajar agama Buddha. Pusat belajar agama Buddha ini bagi seluruh wilayah Asia Tenggara ada di Kerajaan Sriwijaya.

Ketika itu, salah satu raja dari Kerajaan Sriwijaya yakni Raja Balaputradewa dengan raja India. Raja India kemudian memberikan sebuah tanah di wilayah Nalanda untuk digunakan sebagai asrama bagi mahasiswa.

Sebidang tanah ini kemudian dibangun menjadi tempat belajar agama Buddha. Banyak mahasiswa asing yang mulai berdatangan ke wilayah ini untuk belajar Bahasa Sanskerta. Biasanya mereka akan singgah ke Sriwijaya untuk belajar sebelum pergi ke India. Selain itu, ribuan pendeta agama Buddha juga mulai berdatangan ke Kerajaan Sriwijaya.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – hubungan terjalin baik antara Kerajaan Sriwjaya dengan India

Nilai sila kedua pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab telah tercermin dengan adanya hubungan kerja sama dengan pihak luar. Pada masa kejayaan nasional, mulai terlihat adanya politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Salah satunya hubungan yang terjalin antara Kerajaan Sriwjaya dengan India. Kesamaan ajaran agama membuat terjalinnya kerja sama di antara dua negara ini. Hubungan kerja sama ini khususnya dalam bidang pendalaman agama Hindu Buddha.

Seperti pembuatan pusat ajaran agama Buddha di wilayah Asia tenggara. Berdirinya pusat ajaran agama Buddha membuat Kerajaan Sriwijaya didatangi oleh berbagai negara. Mereka sengaja datang ke Sriwijaya guna mendalami ajaran agama Buddha.

Selain itu, sla kedua juga terlihat dari adanya hubungan dagang yang dilakukan oleh Kerajaan Hindu Buddha dengan negara-negara lain. Perdagangan Nusantara pada masa kejayaan nasional mengalami perkembangan.

Hal ini sejalan dengan adanya kemajuan di bidang pelayaran dan navigasi. Keduanya membuat kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia menjalin hubungan dagang dengan berbagai pedagang asing. Para pedagang asing berdatangan ke Nusantara untuk mengadakan perdagangan.

Terlebih ketika itu, Malaka menjadi pusat perdagangan yang menjajakan berbagai komoditas unggul. Salah satu kerajaan yang mengadakan hubungan dagang adalah Kerajaan Airlangga. Kerajaan ini mengadakan kerja sama dengan Benggala, Champa hingga Chola.

3. Nilai Persatuan Indonesia – memiliki konsep wawasan nusantara

Nilai ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia telah ada pada masa Kejayaan Nasional atau lebih tepatnya di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim. Konsep maritim sejatinya termasuk ke dalam konsep wawasan nusantara.

Di mana Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak wilayah perairan. Namun, sebelum nama Indonesia hadir, konsep maritim ini telah digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dikarenakan pusat Kerajaan Sriwijaya berada di dekat pantai serta di tepi sungai Musi.

Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwjiaya begitu luas bahkan hampir mencapai semua perairan di Nusantara, Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya dijuluki sebagai kerajaan maritim. Sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Sriwijaya membentuk sebuah angkatan armada laut.

Angkatan armada laut ini digunakan oleh Kerajaan Sriwjiaya untuk melakukan perluasan daerah. Hal ini terbukti dengan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang luas. Bahkan wilayah kekuasaannya mencapai negara sebrang yakni Malaysia.

Sayangnya, akibat perubahan keadaan alam membuat pusat Kerajaan Sriwijaya berada jauh dari wilayah pantai. Hal ini dikarenakan ketika itu, wilayah pantai mengalami pengendapan lumpur sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pusat kerajaan.

Sungai Musi juga mulai mengalami pendangkalan sehingga membuat wilayah-wilayah daratan yang baru. Akibat dari adanya perubahan, eksistensi Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim semakin memudar. Terlebih lagi beberapa angkata armada laut mulai banyak yang mengundurkan diri.

Mundurnya angkatan armada ini membuat banyak wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwjiaya yang mulai melepaskan diri. Kondisi ini diperparah dengan datangnya berbagai serangan dari kerajaan lain.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan – musyawarah secara mufakat.

Nilai sila ke-empat telah tercermin dalam pengangkatan raja-raja di Kerajaan Hindu Buddha. Salah satunya adalah pada Kerajaan Majapahit. Pengangkatan raja di Kerajaan Majapahit melalui musyawarah secara mufakat.

Musyawarah ini dilakukan oleh para pengikut airlangga, rakyat serta kaum Brahmana. Mereka menentukan siapa yang cocok memerintah kerajaan Majapahit. Raja Airlangga dipilih sebagai raja dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-XI.

Pemilihan raja yang dilakukan secara musyawarah sejatinya merupakan konsep dari demokrasi yang dilakukan pada hari ini. Bedanya, pada masa kerajaan, raja dipilih berdasarkan hasil musyarawah sedangkan di masa sekarang presiden dipilih melalui pesta demokrasi.

Namun, sayangnya setelah raja Airlangga turun tahta, terjadi perebutan kekuasaan oleh kedua anak Airlangga yang berasal dari selirnya. Pada mulanya, tahta kerajaan ingin diserahkan kepada putri kerajaan yang bernama Dyah Sanggramawijaya.

Sayangnya, sang anak yang berasal dari keturunan permaisuri ini tidak bersedia. Kemudian tahta kerajaan diserahkan kepada kedua anaknya dari selirnya yakni Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Keduanya masing-masing diberikan daerah kekuasaan.

Raden Jayengnegara mendapatkan kerajaan yang berada di sebelah timur. Sementara itu, Raden Jayanegara mendapatkan di sebelah barat sungai yang dikenal dengan kerajaan Kediri.

5. Nilai Keadilan Sosial – pemimpin berusaha untuk mencapai keadilan

Nilai Keadilan Sosial telah tercermin dalam peran raja ketika memerintah kerajaan. Keadilan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap rakyat dan setiap pemimpin berusaha untuk mencapai keadilan. Keadilan dapat tercapai ketika rakyat mendapatkan hak yang sama.

Tidak ada yang merasakan kesengsaraan, mereka hidup dengan kesejahteraan. Nilai sila ke lima ini, telah tercermin pada kerajaan Sriwjiya. Sebagai sebuah kerajaan besar, Kerajaan Sriwijaya pada masa itu rakyatnya hidup makmur serta sejahtera.

Melalui kegiatan perdagangan, mereka merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan itu dapat dicapai karena pada masa itu Kerajaan Sriwijaya banyak menjalin kerja sama khususnya di bidang perdagangan. Kerja sama ini membuat roda perekonomian rakyat di Kerajaan Sriwjiaya terus berjalan.

Tidak hanya Sriwjaya, penerapan sila kelima ini telah ada pada masa Raja Airlangga. Ketika itu, Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk. Tanggul dan waduk ini digunakan untuk melancarkan kegiatan pertanian rakyatnya. Pada tahun 1037, Raja Airlangga memerintahkan untuk membangun waduk guna mencegah terjadinya banjir.

Selain itu, guna memperlancar perdagangan Raja Airlangga membangun pelabuhan Hujung Galuh. Fasilitas jalanan juga diperhatikan ketiak Raja Airlangga menjabat. Raja Airlangga memerintahkan pembangunan jalan menuju daerah pesisir agar akses menuju ke kerajaan lebih mudah dilalui.