Daftar isi
Demokrasi terpimpin merupakan jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Demokrasi ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Ir Soekarno. Di mana konsep demokrasi terpimpin berlandaskan pada prinsip Pancasila. Kekuasaan politik pada demokrasi terpimpin ini terpusat pada pemerintah yang diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal pemerintah atau pemimpin ini dianggap sebagai orang yang bisa mewakili aspirasi dari rakyat dan bertindak sebagai penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin ini menggabungkan dua nilai yakni demokrasi dan sosial. Para pemimpin dan partai politik ini diberikan kekuasaan secara dominan.
Hal ini bertujuan agar kesejahteraan sosial dapat tercapai. Pada demokrasi terpimpin, partai politik dianggap sebagai partai tunggal yang menguasai dan mengatur lajur pemerintahan. Dominasi partai politik dan pemerintahan inilah yang membuat adanya batasan dalam pemenuhan hak kebebasan masyarakat.
Demokrasi terpimpin memiliki sejumlah tujuan yakni sebagai berikut.
1. Nasionalisme
Demokrasi terpimpin berusaha untuk mempertahankan kedaulatan nasional dalam berbagai bidang termasuk politik dan ekonomi. Pada demokrasi ini seluruh keputusan berada di tangan presiden. Untuk pertama kalinya demokrasi terpimpin diterapkan pada masa presiden Soekarno.
Demokrasi terpimpin berpatokan pada Undang-undang 1945, dan diterapkan setelah menggantikan UUD Sementara. Demokrasi terpimpin ini berusaha untuk menyeimbangkan antara partai politik dengan angkatan militer.
Dalam hal ini, masa demokrasi terpimpin menjadi masa berjayanya PKI. Pada demokrasi terpimpin banyak lembaga negara yang didirikan seperti MPRS, DPAS, DPR GR dan lainnya. Terbentuknya badam legislatif ini justru membuat kedudukan semakin melemah karena badan legislatif ini berada di bawah presiden. DPR GR pembentukannya ditunjuk oleh presiden.
Lembaga negara ini dibentuk untuk menjadi lembaga kepresidenan. Demokrasi terpimpin berlandaskan pada penerapan Pancasila serta mengembalikan peran Undang-undang Dasar 1945. Namun, pada praktiknya demokrasi terpimpin ini banyak melakukan penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi terpimpin mengangkat prinsip nasakom yakni nasionalisme, agama dan komunisme. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat pada kenyataannya justru pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden. Bahkan pada masa ini, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otonomi yang terbatas karena sistem sentralisasi.
2. Keadilan Sosial
Dalam hal ini demokrasi terpimpin berusaha untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di antara masyarakat. Dengan begitu, tidak akan terlihat kesenjangan sosial. Pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan kesamaan akses pada seluruh sumber daya dan kebijakan publik.
Dengan begitu, keadilan sosial akan lebih mudah tercapai. Untuk mengatasi keadaan ekonomi, pemerintah pada masa demokrasi terpimpin melahirkan beberapa program. Pada tahun 1959, pemerintah telah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas yang diketuai oleh Muhamad Yamin.
Namun, kemudian badan ini diganti oleh Soekarno menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan ini memiliki tugas untuk merencanakan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Tujuannya agar pembangunan dapat merata sehingga rakyat bisa merasakan semua hasil pembangunan.
Selain itu, Bappenas juga akan mengawasi seluruh kegiatan pembangunan. Hal-hal yang dianggap menyeleweng selama proses pembangunan akan segera ditindak oleh badan ini. Bappenas juga nantinya akan menilai hasil kerja dari mandataris yg untuk dilaporkan ke MPRS.
Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia tengah mengalami inflasi. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan mata uang. Dengan dikeluarkan kebijakan devaluasi, diharapkan nilai tukar rupiah bisa meningkat.
Sayangnya kebijakan ini tidak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak taatnya pemerintah daerah terhadap kebijakan yang ditetapkan. Rakyat masih tetap kesulitan karena tidak memiliki banyak uang. Meskipun begitu, kebijakan devaluasi ini berhasil menurunkan harga barang.
3. Kesejahteraan Sosial
Tujuan demokrasi terpimpin selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya demokrasi terpimpin diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan menaikkan tarif hidup masyarakat.
Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan guna memiliki masyarakat yang unggul secara sumber daya manusia. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat dapat mengalami peningkatan.
Pada demokrasi terpimpin lebih menekankan pada kesepakatan saat pengambilan keputusan. Keputusan ini akan diambil setelah adanya dialog yang dilakukan antara pemerintah dan partai politik. Demokrasi terpimpin terfokus pada pencapaian sosial dan ekonomi.
Pemerintah berperan aktif dalam perencanaan serta mengatur pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan agar tujuan sosial dapat tercapai. Pada masa demokrasi terpimpin, keinginan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi meningkat.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan izin untuk mendirikan perguruan tinggi di setiap provinsi. Perguruan tinggi yang telah ada juga diberikan izin untuk membuka jurusan-jurusan dan fakultas baru. Sementara itu, di masa ini pula didirikannya Institut Agama Islam.
Pendirian IAIN dikarenakan keinginan umat Islam untuk menempuh pendidikan. Begitupula dengan agama lain didirikan sejumlah perguruan tinggi teologi dan seminari. Sementara itu, peran nasakom begitu terasa di masa pemerintah demokrasi terpimpin.
Seluruh bidang kehidupan harus berada di bawah kendali politik. Bahkan kampus sekalipun pada masa ini menjadi sarana politik. Mahasiswa yang tidak mengikuti rapat atau demonstrasi nantinya akan dianggap sebagai pihak oposisi.
Pada masa ini terjadi penurunan kebebasan berpolitik. Di masa media masa banyak yang dicabut izinnya. Sayangnya meskipun memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat, pada masa ini justru banyak kekacauan yang terjadi.
Baik itu di dalam maupun luar negeri. Pada masa ini Indonesia mengalami konfrontasi dengan negara tetangga yakni Malaysia. Selain itu, pada masa ini pula terjadi kemerosotan ekonomi. Hal ini dikarenakan anggaran belanja yang banyak mengalami defisit.
4. Kemandirian Ekonomi
Demokrasi terpimpin berusaha untuk mendorong ekonomi secara mandiri. Dalam hal ini, negara tidak lagi bergantung pada pihak asing dalam hal pembangunan. Pemerintah juga berupaya untuk terus meningkatkan promosi di bidang pertanian, ekonomi hingga industri.
Untuk mewujudkan tujuan ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pemerintah mendirikan sebuah badan untuk mendukung percepatan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ini direncanakan dan diawasi oleh badan perencanaan pembangunan nasional.
Pembangunan yang didirikan ini tidak hanya dilakukan secara nasional melainkan juga dilakukan di daerah. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, pemerintah menyampaikan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam rangka mewujudkan ekonomi terpimpin.
Deklarasi ekonomi ini berusaha untuk mewujudkan ekonomi nasional yang mandiri dan terbebas dari imperialisme atau pihak asing. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rehabilitasi ekonomi setelah adanya pemberontakan yang dilakukan di sejumlah daerah.
Rehabilitasi ini kemudian diberi nama Konsep Djuanda yang dipimpin oleh Ir Djuanda. Sayangnya, sebelum terlaksana, konsep Djuanda ini tidak berjalan karena adanya kritikan yang dilayangkan oleh PKI. Konsep ini dianggap memiliki kerja sama dengan pihak asing yakni Amerika Serikat.
Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh anggaran belanja yang terus mengalami peningkatan sedangkan tidak adanya pemasukan. Semakin hari, dana cadangan mengalami penipisan. Meskipun begitu, presiden Soekarno tetap mempertahankan unik menghimpun dana revolusi.
Di mana dana ini digunakan untuk membiayai proyek yang tengah berjalan. Sayangnya karena terlalu fokus untuk membiayai proyek, keadaan ekonomi yang menjadi korban. Penghasilan dalam negara baik yang berasal dari devisa terus mengalami kemerosotan. Begitupun dengan nilai tukar rupiah yang terus menurun.
5. Modernisasi Sosial dan Budaya
Demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk merubah tatanan sosial ke arah kemajuan atau modern. Baik itu dalam hal nilai, norma maupun gaya hidup. Namun, dalam hal ini bukan berarti bertujuan untuk menghilangkan tradisi yang sudah ada.
Tradisi atau warisan budaya leluhur tetap dipertahankan. Untuk melestarikan warisan budaya, pemerintah melarang berbagai musik yang berasal dari barat. Imbasnya, beberapa pekerja seni pernah ditetapkan sebagai tahanan karena memainkan musik yang kebarat-baratan.
Pada masa itu, Presiden Soekarno mengecam berbagai musik barat. Baik itu musik rock, pop bahkan budaya dansa Cha Cha pun dilarang pada masa itu. Dengan adanya pelarangan terhadap musik barat, ternyata membawa dampak positif bagi para pekerja seni lokal.
Beberapa pekerja seni pada masa demokrasi terpimpin menghasilkan berbagai lagu daerah yang kemudian dipopulerkannya. Lagu-lagu daerah bisa dikenal dan berkembang pada masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kerusuhan di kalangan pedagang asing khususnya para pedagang yang berasal dari China. Bahkan pada saat itu dikeluarkan kebijakan yang melarang para pedagang Beijing untuk berdagang di pedesaan.
Dengan adanya pelarangan ini, para pedagang kemudian berpindah ke kota. Dengan adanya pelarangan ini, pemerintah Indonesia mendapatkan kecaman dari pemerintah Beijing. Hal ini dikarenakan imbas dari pelarangan pedagang Beijing yang dianggap dihalangi oleh tentara Indonesia.
6. Persatuan dan Kebersamaan
Tujuan demokrasi terpimpin selanjutnya adalah persatuan dan kebersamaan. Pemerintah berharap dapat membangun persatuan secara nasional serta memperkuat ikatan sosial masyarakat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan di antara masyarakat.
Dengan adanya rasa saling memiliki di antara warga negara, maka persatuan akan dengan mudah tercapai. Nilai persatuan dan kesatuan ini penting sekali dimiliki oleh suatu bangsa. Jika setiap warga negara tidak memiliki nilai persatuan maka pemerintah akan sulit menjalankan kebijakan.
Negara akan mengalami kekacauan karena adanya perselisihan dan ketegangan. Berbeda halnya jika nilai persatuan telah tertanam di masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan lebih mudah dijalankan.
Terlebih lagi jika masyarakat mau bahu membahu untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Namun, sayangnya pada masa ini terjadi kerusuhan di mana-mana. Pemerintah terlibat perseteruan dengan negara Malaysia.
Adanya konfrontasi dengan Malaysia membuat keadaan Indonesia menjadi kacau. Bahkan rumah kedutaan Malaysia ada saat itu dibakar oleh masa. Adanya kejadian ini membuat rumah kedutaan Indonesia di Malaysia juga dibakar.
Dengan adanya kejadian ini terputuslah hubungan kedua negara yang sudah terjalin lama. Selain terlibat konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah juga terlibat perseteruan dengan pedagang Beijing. Para pedagang Beijing dilarang untuk berjualan oleh pemerintah.
Akibatnya, pemerintah Indonesia terkena kecaman oleh pemerintah Beijing. Tidak hanya itu, pemerintah juga terlibat perseteruan di bidang kebudayaan dengan Lembaga Kebudayaan dan Manifesto kebudayaan.
Lembaga Kebudayaan ini memiliki hubungan dekat dengan Nasakom. Sementara itu, manifesto kebudayaan sangat anti dengan ajaran tersebut. Kelompok ini mendukung adanya Pancasila dan bertolak belakang dengan Nasakom. Manikebu sangat menolak dengan kehadiran ideologi dalam kebudayaan.