13 Fungsi Hukum Bisnis di Indonesia

Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis. Hal itu mencakup berbagai aspek, seperti pembentukan kontrak, tata kelola perusahaan, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, pajak, dan aspek hukum lainnya yang mempengaruhi dunia bisnis.

Hukum bisnis memberikan kerangka hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha, memberikan perlindungan, dan menentukan hak serta kewajiban dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil, teratur, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat.

Sangat penting bagi pelaku usaha di Indonesia untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum tersebut untuk menjalankan kegiatan bisnis secara sah dan sesuai peraturan. Perubahan dalam hukum bisnis juga dapat terjadi, dan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku sangat diperlukan.

Hukum bisnis mencakup berbagai fungsi esensial, antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun Kontrak Bisnis

Hukum bisnis menetapkan prinsip-prinsip untuk pembentukan kontrak yang sah, termasuk unsur-unsur yang diperlukan agar kontrak dianggap berlaku serta membantu menetapkan ketentuan kontrak, menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas.

Ini mencakup harga, waktu, dan syarat-syarat lainnya. Kemudian menyediakan landasan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak, baik melalui negosiasi, mediasi, atau lewat jalur hukum dan membantu memastikan bahwa kontrak mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan menyusun kontrak sesuai dengan hukum bisnis, kejelasan dan kepastian dalam hubungan bisnis dapat ditegakkan, menghindari penafsiran yang salah atau perbedaan pemahaman. Secara keseluruhan, fungsi hukum bisnis dalam menyusun kontrak bisnis adalah menciptakan dasar hukum yang kuat dan adil untuk memfasilitasi transaksi bisnis dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Dengan memberikan hak eksklusif atas karya intelektual, hukum bisnis menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya baru, karena individu dapat menikmati manfaat ekonomi dari hak tersebut.

Kemudian memberikan alat untuk mencegah pembajakan atau penggunaan ilegal atas karya intelektual, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung eksploitasi kreativitas dan inovasi tanpa risiko penyalahgunaan serta memfasilitasi transaksi komersial terkait HKI, seperti penjualan, lisensi, atau pemberian hak guna hasil atas karya intelektual.

Hal itu memberikan pemegang HKI fleksibilitas dalam mengelola dan mengoptimalkan nilai dari aset intelektualnya. Melalui fungsi-fungsi tersebut, hukum bisnis memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan memanfaatkan secara adil hak kekayaan intelektual, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis.

3. Mengatur Tata Kelola Perusahaan

Hukum bisnis menetapkan struktur dasar perusahaan, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen. Hal itu menciptakan landasan yang jelas untuk tata kelola perusahaan. Kemudian mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk hak untuk memberikan suara dalam pertemuan pemegang saham, menerima dividen, dan informasi yang tepat.

Serta mengharuskan perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang cukup kepada pemegang saham dan publik mengenai keuangan, operasional, dan aspek lainnya yang relevan. Selain itu yang terpenting yaitu melibatkan perlindungan hak karyawan dan memberikan aturan terkait hubungan industrial, termasuk hak untuk membentuk serikat pekerja.

Dengan mengatur tata kelola perusahaan, hukum bisnis menciptakan kerangka kerja yang memastikan perusahaan beroperasi secara efisien, transparan, dan adil, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemegang saham, manajemen, dan karyawan.

4. Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen

Hukum bisnis menetapkan standar untuk kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan, sehingga konsumen dapat yakin bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan ekspektasi dan aman digunakan.

Selanjutnya, mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, termasuk mengenai harga, spesifikasi produk, dan syarat-syarat transaksi. Hal itu memberikan dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan yang informasional.

Konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa tekanan atau praktik penjualan yang tidak adil, sehingga hukum bisnis akan melindungi hak konsumen tersebut. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang cacat atau tidak sesuai, hukum bisnis memberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan privasi konsumen, termasuk regulasi yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi. Dengan kata lain, adanya hukum bisnis bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan konsumen, membangun kepercayaan, dan mendorong praktek bisnis yang etis.

5. Menyelesaikan Sengketa Bisnis

Hukum bisnis mendukung penggunaan arbitrase sebagai alternatif pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Proses arbitrase biasanya lebih cepat dan kurang formal dibandingkan pengadilan, sementara tetap memberikan keputusan yang mengikat.

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mekanisme alternatif, hukum bisnis memberikan kerangka hukum untuk litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu mencakup proses peradilan dan aturan untuk memberikan keadilan.

Selanjutnya, apabila masalah sengketa terkait dengan masalah keuangan atau kepailitan perusahaan, hukum bisnis menyediakan landasan hukum untuk menangani kasus kepailitan dan melakukan restrukturisasi bisnis.

Dengan demikian, hukum bisnis memiliki peran krusial dalam menyediakan berbagai opsi dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pendekatannya dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasi bisnis, sambil memberikan jalan untuk penyelesaian yang adil dan efisien.

6. Mengatur Kewajiban Pajak

Hukum bisnis juga mengatur kewajiban pajak individu, termasuk pemegang saham dan pemilik perusahaan seperti pembagian keuntungan dan pembayaran dividen yang dapat memengaruhi kewajiban pajak pribadi serta menciptakan aturan yang memfasilitasi kepatuhan pajak, termasuk pengaturan sistem pelaporan, prosedur audit, dan insentif fiskal yang sesuai.

Hal itu dilakukan bertujuan untuk mencegah praktik pajak ilegal atau pencucian uang, melibatkan peraturan yang memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Kemudian, hukum bisnis juga mencakup aspek pajak yang terkait dengan transaksi bisnis internasional, termasuk perpajakan lintas batas negara dan aturan transfer pricing.

Apabila terjadi sengketa antara perusahaan dan otoritas pajak, hukum bisnis memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa tersebut, melibatkan prosedur perundingan, mediasi, atau litigasi. Melalui fungsi tersebut, hukum bisnis dapat mengatur kewajiban pajak perusahaan dan individu, menjaga kepatuhan, dan memberikan perlindungan terhadap praktek-praktek pajak yang tidak sah.

7. Mengatur Hukum Ketenagakerjaan

Hukum bisnis menetapkan norma dan aturan terkait hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengatur pembentukan kontrak kerja, menyediakan kerangka kerja untuk perjanjian antara majikan dan karyawan, termasuk isu-isu seperti gaji, jam kerja, dan hak-hak lainnya.

Alasannya untuk melindungi hak-hak karyawan, termasuk hak atas upah yang adil, keamanan kerja, cuti, dan hak-hak lain yang bersifat fundamental terkait keselamatan dan kesejahteraan kerja untuk melindungi pekerja dari risiko cedera atau penyakit akibat aktivitas pekerjaan.

Berdasarkan fungsi tersebut, hukum bisnis menciptakan dapat lingkungan kerja yang adil dan seimbang, melibatkan kepentingan pengusaha dan pekerja, dan menciptakan standar yang mengakui hak-hak dasar pekerja.

8. Menetapkan Aturan Terkait Dampak Lingkungan dari Kegiatan Bisnis

Hukum bisnis menciptakan regulasi lingkungan untuk mengatur dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan bisnis terhadap lingkungan, termasuk udara, air, dan tanah serta mengatur tata cara pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis, termasuk pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan limbah.

Kemudian, menetapkan pertanggungjawaban perusahaan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya, termasuk kewajiban untuk membersihkan dan merestorasi wilayah yang terdampak.

Beberapa yurisdiksi mewajibkan perusahaan untuk melakukan AMDAL sebelum memulai proyek yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengelola dampak potensial.

Melalui cara tersebut, hukum bisnis berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan bisnis dan keberlanjutan lingkungan, melindungi ekosistem, serta memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

9. Mencegah Praktek Monopoli

Melalui undang-undang anti-monopoli dan hukum persaingan, menetapkan aturan untuk mencegah dan menindak praktek-praktek bisnis yang dapat mengarah pada dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan (monopoli).

Serta melarang kesepakatan antara perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk membatasi persaingan atau menguasai pasar tertentu. Hukum bisnis dapat melibatkan penilaian terhadap kekuatan pasar suatu perusahaan dan mengambil tindakan preventif jika dianggap merugikan persaingan.

Selain itu merancang aturan untuk melindungi pesaing kecil dari praktek monopoli oleh perusahaan besar. Semua itu dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan, dengan mencegah dominasi pasar oleh satu entitas atau kelompok yang dapat merugikan persaingan dan konsumen.

10. Mengatur Transaksi Bisnis Llintas Batas Negara

Hukum bisnis merangkum aturan dan peraturan yang mengatur perdagangan internasional, termasuk kebijakan tarif, hambatan perdagangan, dan persetujuan dagang internasional. Dalam konteks transaksi bisnis lintas batas, hukum bisnis mencakup regulasi dan perjanjian internasional untuk melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta di berbagai negara.

Kemudian mengatur hak dan kewajiban perusahaan asing yang berinvestasi di negara lain, termasuk peraturan tentang ekspropriasi, perlindungan investasi, dan penyelesaian sengketa investor-negara.

Ketika menyelesaikan sengketa bisnis lintas batas, hukum bisnis sering melibatkan hukum arbitrase internasional sebagai alternatif proses pengadilan, yang dapat lebih efisien dan netral secara internasional.

Adanya hukum bisnis, dapat mendukung perusahaan untuk mematuhi peraturan dan standar global, seperti yang ditetapkan oleh organisasi internasional dan perjanjian antar-pemerintah.

11. Menyusun Aturan untuk Menangani Kasus Kebangkrutan Perusahaan

Hukum bisnis memfasilitasi negosiasi antara perusahaan yang mengajukan kepailitan, pemegang saham, dan kreditur untuk menyusun rencana kebangkrutan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Dalam kasus kebangkrutan, hukum bisnis menetapkan aturan yang mengatur prioritas pembayaran antara kreditur yang memiliki hak-hak yang berbeda.

Sehingga, distribusi aset dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum serta mencoba menyediakan perlindungan untuk pemegang saham dan karyawan perusahaan yang kebangkrutan, meskipun prioritas pembayaran bisa menjadi tantangan.

Selain itu, hukum tersebut memberikan pedoman kerja untuk pengawasan dan pengelolaan pengurus perusahaan yang tengah mengalami kebangkrutan, memastikan bahwa keputusan diambil secara profesional dan sesuai dengan kepentingan pihak yang terlibat.

12. Menangani Aspek Hukum dari Transaksi Bisnis Online

Hukum bisnis mengatur privasi dan perlindungan data dalam transaksi online, termasuk pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi pelanggan. Menetapkan standar untuk keamanan transaksi online, termasuk persyaratan keamanan data dan tindakan hukum terhadap pelanggaran keamanan.

Hukum bisnis meliputi penyusunan dan penegakan syarat dan ketentuan untuk transaksi online, termasuk informasi tentang pembayaran, pengiriman, dan pengembalian barang atau layanan. Untuk bisnis online yang beroperasi lintas batas, hukum bisnis mencakup kepatuhan terhadap regulasi internasional yang berlaku, termasuk privasi data dan perdagangan elektronik.

Kemudian berfungsi untuk merinci aturan dan persyaratan yang terkait dengan pembentukan kontrak secara elektronik, memastikan keabsahan dan penegakan kontrak online. Dengan adanya fungsi tersebut, hukum bisnis menciptakan kerangka kerja yang membantu memitigasi risiko hukum dalam transaksi bisnis online dan mempromosikan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

13. Membantu Menjelaskan Hak dan Kewajiban dalam Praktek bisnis

Hukum bisnis menetapkan hak dan kewajiban pemegang saham dalam perusahaan, mencakup hak untuk memberikan suara, menerima dividen, dan mendapatkan informasi yang relevan. Hukum ketenagakerjaan dalam hukum bisnis mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, menjelaskan hak dan kewajiban keduanya, termasuk hal-hal seperti gaji, jam kerja, dan kondisi kerja.

Kemudian, melibatkan peraturan yang melindungi hak konsumen dan memberikan kerangka hukum untuk penyampaian barang dan layanan yang sesuai dengan standar tertentu. Dalam konteks transaksi bisnis internasional, hukum bisnis membantu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di berbagai yurisdiksi.

Dengan memberikan kerangka hukum untuk menjelaskan hak dan kewajiban tersebut, hukum bisnis menciptakan kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam konteks praktek bisnis, yang merupakan elemen kunci untuk menjaga kestabilan dan perkembangan ekonomi.